Oleh Denny JA
Pengamat Sosial Politik Dan Pegiat Sastra
Jakarta, JatimUPdate.id - Pada Februari 2022, ketika perang Rusia dan Ukraina pecah, seorang ibu di pasar tradisional Jakarta Timur tertegun melihat harga minyak goreng, tepung, dan kebutuhan pokok melonjak dalam hitungan minggu.
Ia tidak pernah mengunjungi Kyiv ataupun Moskow. Namun keputusan para pemimpin dunia yang berjarak ribuan kilometer itu tiba-tiba hadir di dapurnya.
Saat itulah kita memahami satu kenyataan yang sering terlupakan: di abad ke-21, nasib rakyat kecil tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dalam negeri, tetapi juga oleh kualitas hubungan kepala negara dengan dunia luar.
--------
Di sinilah pro dan kontra mengenai frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo muncul. Dalam sekitar 18 bulan pertama pemerintahannya, Presiden tercatat melakukan sekitar 51 perjalanan ke luar negeri.
Sebagian publik memuji langkah itu sebagai diplomasi aktif di tengah dunia yang semakin tidak pasti. Sebagian lainnya mempertanyakan efektivitasnya dan menganggap frekuensi tersebut berlebihan.
Perdebatan itu sehat dalam demokrasi. Namun pertanyaan yang lebih penting bukanlah berapa kali seorang presiden bepergian, melainkan apa tujuan strategis yang ingin dicapai, manfaat konkret yang dihasilkan, dan posisi apa yang sedang dibangun Indonesia dalam percaturan dunia yang sedang berubah sangat cepat.
----------
Menurut saya, seluruh rangkaian kunjungan itu lebih tepat dibaca dalam satu payung besar: diplomasi kemandirian.
Diplomasi kemandirian adalah strategi menjaga kepentingan nasional dengan membangun hubungan seluas mungkin tanpa bergantung pada satu blok kekuatan dunia.
Dalam tradisi Indonesia, inilah evolusi modern dari prinsip bebas aktif yang diwariskan Mohammad Hatta. Tujuannya bukan memilih Amerika Serikat atau Tiongkok, Barat atau Timur, melainkan memastikan Indonesia tetap memiliki ruang menentukan nasibnya sendiri.
Mengapa diplomasi kemandirian ini penting, dan mengapa ekspose internasional bagi Prabowo adalah jalan menuju itu?
Alasan pertama, dunia kini memasuki era fragmentasi geopolitik. Perang Ukraina, konflik Timur Tengah, rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, serta ketidakpastian ekonomi global membuat ketergantungan pada satu pihak menjadi berisiko.
Negara yang memiliki jaringan persahabatan lebih luas akan lebih tahan menghadapi guncangan. Dalam konteks ini, diplomasi bukan biaya, melainkan asuransi strategis.
Hubungan yang dibangun hari ini sering kali baru terasa manfaatnya ketika krisis datang esok hari.
Alasan kedua, kemandirian ekonomi membutuhkan pasar yang luas dan sumber investasi yang beragam. Tidak ada negara besar yang mampu tumbuh hanya mengandalkan pasar domestik.
Indonesia membutuhkan akses ekspor, transfer teknologi, investasi, serta kerja sama industri dari banyak kawasan sekaligus.
Diplomasi yang aktif memperluas pilihan Indonesia sehingga pembangunan tidak tergantung pada satu sumber modal atau satu pusat kekuatan ekonomi dunia.
Alasan ketiga, kemandirian politik membutuhkan kemampuan berbicara kepada semua pihak. Dalam isu Palestina, konflik regional, ketahanan energi, hingga keamanan pangan, Indonesia akan lebih didengar jika memiliki hubungan baik dengan banyak negara sekaligus.
Pengaruh internasional tidak lahir dari pidato, melainkan dari kepercayaan. Dan kepercayaan dibangun melalui hubungan yang dipelihara secara terus-menerus.
------------
Sebagai pengamat politik yang telah mengikuti perjalanan diplomasi Indonesia selama puluhan tahun, saya melihat satu pola yang konsisten.
Hubungan antarnegara pada akhirnya tetap dijalankan oleh kepala pemerintahan.
Bersama kita pernah menyaksikan bagaimana komunikasi informal antar pemimpin membuka jalan yang tidak mampu ditembus jalur birokrasi bertahun-tahun.
Sejarah menunjukkan bahwa hubungan pribadi antar pemimpin kadang mengubah arah dunia. Ketika Richard Nixon bertemu Mao Zedong pada 1972, kebuntuan hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok yang berlangsung lebih dari dua dekade mulai mencair.
Ketika Ronald Reagan dan Mikhail Gorbachev membangun kepercayaan pada akhir 1980-an, Perang Dingin bergerak menuju akhir. Diplomasi pada akhirnya bukan hanya soal negara berbicara kepada negara, tetapi juga manusia berbicara kepada manusia.
Di ruang diplomasi, kepercayaan pribadi sering kali menjadi jembatan bagi kepentingan nasional. Karena itu, saya tidak pernah melihat kunjungan luar negeri semata sebagai perjalanan fisik.
Ia adalah investasi kepercayaan yang hasilnya kadang baru terlihat bertahun-tahun kemudian.
Saya juga teringat berbagai krisis yang pernah dialami Indonesia. Saat krisis ekonomi, pandemi, hingga ketegangan geopolitik global, negara yang memiliki jaringan internasional lebih luas selalu memiliki lebih banyak pilihan.
Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, banyaknya pilihan adalah bentuk tertinggi dari kedaulatan.
-------------
Apa hasil yang sejauh ini dapat dicatat dari kunjungan Prabowo keluar negeri. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui kanal YouTube Sekretariat Kabinet, menjelaskan tujuh hasil diplomasi. Dan saya perkaya dengan sumber lain.
Saya eksplor empat saja dari tujuh itu. Pertama, keanggotaan Indonesia dalam BRICS. Masuknya Indonesia ke BRICS memperluas ruang kerja sama dengan negara-negara yang mewakili sebagian besar populasi dunia dan porsi signifikan ekonomi global.
Di tengah fragmentasi geopolitik, keanggotaan ini memperkuat posisi tawar Indonesia dalam isu energi, pangan, perdagangan, dan keuangan internasional.
Nilai strategisnya bukan sekadar simbol keanggotaan, melainkan bertambahnya opsi yang dimiliki Indonesia dalam menghadapi dunia multipolar.
Kedua, penyelesaian akses pasar Uni Eropa melalui kemajuan besar dalam perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement.
Setelah lebih dari satu dekade negosiasi yang berliku, tercapai terobosan menuju skema tarif yang jauh lebih kompetitif bagi produk Indonesia.
Bagi negara dengan lebih dari 280 juta penduduk, akses ke pasar Eropa berarti peluang ekspor yang lebih besar, lapangan kerja yang lebih luas, dan kesempatan mempercepat transformasi industri nasional. Diplomasi ekonomi pada akhirnya harus diukur dari kesejahteraan rakyat yang tercipta.
Ketiga, dukungan bagi Palestina. Menurut penjelasan yang sama, Indonesia aktif mengirim bantuan kemanusiaan, mendukung layanan medis, serta menyediakan kesempatan pendidikan bagi sekitar 100 pelajar Palestina.
Dalam dunia yang sering kali mengukur kekuatan dari senjata dan ekonomi, diplomasi Indonesia berusaha mempertahankan dimensi moralnya.
Baca juga: Presiden Prabowo Subianto Disambut Hangat Dan Meriah Oleh Presiden Perancis Dan Warga
Dukungan terhadap Palestina bukan hanya soal politik luar negeri, tetapi juga cerminan identitas Indonesia sebagai bangsa yang sejak awal berdiri menolak penjajahan dalam bentuk apa pun.
Keempat, investasi. Data yang dikutip dari BKPM menunjukkan realisasi investasi sekitar Rp2.430 triliun dalam periode sekitar satu setengah tahun.
Selain itu, setelah kunjungan ke Jepang dan Korea Selatan, diperoleh komitmen investasi sekitar Rp575 triliun. Investasi tentu tidak lahir hanya dari satu kunjungan presiden. Namun diplomasi tingkat tinggi sering menjadi pintu pembuka kepercayaan investor.
Modal akan datang ke negara yang dianggap stabil, memiliki akses pasar luas, dan dipimpin oleh pemerintahan yang aktif membangun hubungan internasional.
CSIS, “Six Months of Prabowo: Indonesia’s Diplomatic Charm Offensive” (Mei 2025): menilai Indonesia di bawah Prabowo telah menjadi “one of the most active players in Southeast Asia” dengan posisi tawar yang menguat melalui keanggotaan BRICS, kemitraan Tiongkok–Rusia–Timur Tengah, dan jejaring strategis yang meluas.
----------------
Dua buku membantu kita memahami mengapa diplomasi semacam ini penting. Buku pertama, The Tragedy of Great Power Politics. Penulisnya John J. Mearsheimer
W.W. Norton & Company, 2001
Mearsheimer menjelaskan bahwa dunia internasional tidak memiliki otoritas tertinggi yang mampu menjamin keamanan setiap negara.
Karena itu, setiap bangsa harus terus memperkuat posisi dan memperluas jaringan pengaruhnya. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, pelajaran terpenting dari buku ini adalah bahwa kemandirian tidak pernah lahir dari isolasi.
Kemandirian justru lahir ketika sebuah negara memiliki cukup banyak pilihan sehingga tidak mudah ditekan oleh kekuatan mana pun. Dalam dunia yang semakin kompetitif, hubungan internasional yang luas menjadi bagian dari pertahanan nasional.
Mearsheimer sendiri menyimpulkan ke arah dominasi, bukan kerja sama. Namun premis anarki internasionalnya tetap berlaku: dalam dunia tanpa wasit, kemandirian harus dibangun sendiri: entah lewat kekuatan, entah lewat jaringan.
---------------
Buku kedua, berjudul Paradoks Indonesia dan Solusinya. Penulisnya
Prabowo Subianto sendiri, 2022
Buku ini berangkat dari satu pertanyaan besar: mengapa Indonesia yang kaya sumber daya belum sepenuhnya menjadi negara maju.
Prabowo berargumen bahwa Indonesia harus memperkuat kedaulatan pangan, energi, industri, dan pertahanan.
Namun tujuan itu tidak berarti menutup diri dari dunia. Justru Indonesia perlu membangun kemitraan global yang mendukung kepentingan nasionalnya.
Gagasan yang paling relevan adalah pentingnya negara memiliki posisi tawar yang kuat dalam pergaulan internasional. Kemandirian bukan berarti berjalan sendiri, melainkan mampu bekerja sama tanpa kehilangan kendali atas masa depan bangsa.
-----------------
Tentu kritik terhadap frekuensi kunjungan luar negeri tetap layak dihargai. Demokrasi membutuhkan pengawasan. Publik berhak menuntut transparansi biaya, efektivitas perjalanan, dan hasil yang terukur.
Ada yang mengkritik diplomasi Prabowo sebagai “visibility without vision,” aktif secara visual, tetapi minim arah strategis. Atau menyebutnya diplomasi FOMO, hadir di mana-mana tanpa tindak lanjut.
Namun kritik yang baik juga harus bersedia menilai hasil secara objektif.
Jika diplomasi menghasilkan akses pasar baru, investasi yang lebih besar, posisi internasional yang lebih kuat, perlindungan warga negara, dan dukungan bagi kepentingan nasional, maka yang harus dievaluasi bukan jumlah perjalanannya semata, melainkan rasio antara biaya dan manfaat yang dihasilkan.
Baca juga: Di Istana Élysée, Presiden Prabowo Dorong Penguatan Kemitraan Indonesia–Prancis
Lee Kuan Yew pernah berkata bahwa negara kecil bertahan karena diplomasi yang aktif. Indonesia bukan negara kecil, tetapi dunia kini jauh lebih kompleks dibanding era sebelumnya.
Dalam situasi seperti ini, biaya diplomasi yang efektif sering kali jauh lebih murah dibanding biaya yang harus dibayar ketika sebuah negara kehilangan akses pasar, investasi, atau dukungan internasional.
Dalam politik luar negeri, hasil sering kali lebih penting daripada jarak
Saya merasakan sendiri dampak diplomasi itu ketika sebagai Komisaris Utama Pertamina Hulu Energi mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan ke Paris pada Mei 2026.
Saya menulis ini dengan kesadaran ganda: dekat dengan peristiwa, namun berusaha menjaga jarak analitis yang jujur.
Pada momentum kunjungan kenegaraan Prabowo ke Prancis (27–28 Mei 2026), Opinion Internationale menerbitkan edisi khusus “Issue Indonesia in Paris”.
Indonesia disebut sebagai naga Asia terakhir yang bangkit. Ini muncul dari pernyataan Pierre-Marie Relecom, presiden Relecom & Partners sekaligus wakil presiden Kamar Dagang Prancis–Indonesia.
Ia dikutip sebagai judul wawancara: “Indonesia is Asia’s last great dragon awakening, and it is extending its hand to you”.
Saya terdiam membaca kalimat itu. Bagi saya, itu bukan sekadar metafora. Itu tanda bahwa Indonesia semakin diperhatikan dunia. Dan perhatian dunia tidak lahir dari ruang hampa. Ia lahir dari kehadiran, percakapan, dan diplomasi yang terus dipelihara.
---------------
Kunci keberlanjutan diplomasi ini berada pada transparansi anggaran dan akuntabilitas realisasi komitmen di dalam negeri, agar kemandirian tidak sekadar menjadi narasi elite, melainkan kesejahteraan nyata yang dirasakan rakyat.
Pada akhirnya, pertanyaan tentang kunjungan luar negeri Presiden Prabowo bukanlah soal berapa kali pesawat kepresidenan lepas landas.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah Indonesia sedang membangun fondasi yang lebih kuat untuk menghadapi abad yang penuh ketidakpastian.
Jika diplomasi mampu memperluas pilihan, memperkuat posisi tawar, membuka peluang ekonomi, dan menjaga martabat bangsa, maka diplomasi itu telah menjalankan fungsi tertingginya: menjaga kemandirian Indonesia di tengah dunia yang terus berubah.
Bangsa yang merdeka bukanlah bangsa yang berjalan sendirian, melainkan bangsa yang mampu bersahabat dengan semua pihak tanpa pernah menyerahkan kemudi masa depannya kepada siapa pun.
Di abad ketika perang dapat menaikkan harga beras di dapur rakyat Indonesia, diplomasi bukan lagi pilihan. Ia adalah pagar tak terlihat yang melindungi masa depan sebuah bangsa.***
Referensi
1. The Tragedy of Great Power Politics
John J. Mearsheimer
W.W. Norton & Company
2001
2. Paradoks Indonesia dan Solusinya
Prabowo Subianto
Pustaka Cakra
2022
-000-
Ratusan esai Denny JA soal filsafat hidup, political economy, sastra, agama dan spiritualitas, minyak dan energi, politik demokrasi, sejarah, positive psychology, catatan perjalanan, review buku, film dan lagu, bisa dilihat di FaceBook Denny JA's World
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02XiSwVDYekHRVXtFYtdTkyVWJsT9izcfd3isEV9BKmcXvRtNZuvZhqdtFE4aUJ4tSl&id=100044483107470&mibextid=wwXIfr
Editor : Redaksi