Sidoarjo, JatimUPdate.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan lembaga mitra untuk memastikan program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Baca juga: Bupati Subandi Serahkan SK Pensiun kepada 118 PNS, Minta Tetap Aktif Berkarya untuk Masyarakat
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan Baznas Sidoarjo, Dinas Sosial, Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR), serta Diskominfo Kabupaten Sidoarjo di Ruang Delta Wicaksana Setda Kabupaten Sidoarjo, Senin (15/6/2026).
Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan pentingnya penyatuan dan validasi data sebagai dasar penyusunan peta kebutuhan RTLH di wilayahnya.
Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.
"Kita harus memiliki satu data yang valid. Dari situ bisa dipetakan rumah yang sudah tertangani, yang sedang dalam proses, dan yang masih membutuhkan bantuan," ujar Subandi.
Ia meminta seluruh instansi terkait melakukan verifikasi ulang di lapangan untuk memastikan kondisi rumah yang masuk kategori tidak layak huni benar-benar sesuai fakta.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari penyusunan basis data RTLH jangka panjang.
Subandi berharap dalam tiga hingga empat tahun mendatang Pemkab Sidoarjo telah memiliki peta lengkap terkait jumlah rumah tidak layak huni yang membutuhkan intervensi pemerintah.
"Pemetaan ini nantinya mengacu pada data Dinas Sosial sehingga jumlah RTLH yang benar-benar membutuhkan bantuan bisa diketahui secara pasti," katanya.
Dalam kesempatan itu, Subandi juga menyoroti peran Baznas Sidoarjo dalam mendukung program RTLH.
Baca juga: Momen Langka, Subandi-Mimik Tampil Bersama Pimpin Gerakan Sidoarjo ASRI
Ia menegaskan bahwa dana yang digunakan berasal dari zakat, infak, dan sedekah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sidoarjo sehingga penggunaannya harus transparan dan bebas dari intervensi pihak mana pun.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN Sidoarjo yang telah berkontribusi melalui Baznas. Bantuan ini harus benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa intervensi dari pihak luar," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Baznas Sidoarjo Agus M. Chasbil Azis Salju Sodar mengungkapkan bahwa proses sinkronisasi dan verifikasi data masih terus dilakukan.
Saat ini terdapat 289 calon penerima bantuan RTLH yang masuk daftar tunggu dan memerlukan pengecekan langsung di lapangan.
"Kami membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga bulan untuk melakukan verifikasi dan memastikan data penerima bantuan benar-benar sesuai kondisi di lapangan," ujarnya.
Baca juga: KSP Tinjau Koperasi Merah Putih di Sidoarjo
Kepala Diskominfo Kabupaten Sidoarjo Eri Sudewo mengatakan seluruh data calon penerima bantuan akan diintegrasikan melalui sistem data warehouse milik Pemkab Sidoarjo.
Sistem tersebut memungkinkan berbagai sumber data disatukan dalam satu basis informasi yang lebih akurat. Menurutnya, integrasi juga akan dilakukan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) ketika data tersebut telah tersedia.
"Data yang ada akan dimasukkan terlebih dahulu ke data warehouse. Selanjutnya akan diintegrasikan dengan DTSEN sehingga seluruh data penerima bantuan dapat terkelola dalam satu sistem," kata Eri.(ih/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat