KPK Mulai Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi 2026 dari Mataram, Dorong Budaya Integritas Sejak Dini
Mataram, JatimUPdate.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memulai rangkaian program Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA) 2026 dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Mengusung tema "Dari Timur untuk Indonesia Berintegritas", program ini menjadi langkah KPK memperkuat pendidikan antikorupsi sekaligus menanamkan budaya integritas di tengah masyarakat.
Pembukaan JNBA 2026 digelar di Pendopo Wali Kota Mataram dan dihadiri Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo, Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen warga.
Dalam sambutannya, Ibnu mengatakan JNBA merupakan program roadshow pendidikan antikorupsi yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah praktik korupsi, termasuk perilaku koruptif yang kerap dianggap sepele dalam kehidupan sehari-hari.
"Tahun ini Jelajah Negeri kita mulai dari Indonesia Timur, tepatnya di Nusa Tenggara Barat. Tanamkan nilai integritas sejak dini dan rawat hingga nanti," kata Ibnu saat membuka kegiatan tersebut, Jumat (12/6/2026).
Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu instrumen paling efektif dalam upaya pencegahan korupsi. Karena itu, KPK terus mendorong penanaman nilai kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, kepedulian, dan keadilan sejak usia dini.
"Kami ingin mengajak seluruh masyarakat melakukan tindakan-tindakan antikorupsi melalui jalur pendidikan dan pencegahan," ujarnya.
Ibnu menegaskan bahwa membangun budaya antikorupsi membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, tokoh masyarakat hingga warga.
Ia juga mendorong pemanfaatan ruang publik sebagai media penyebaran pesan integritas, seperti videotron, baliho, forum masyarakat maupun sarana edukasi lainnya.
"Semua pihak harus bekerja sama menghilangkan perilaku koruptif, saling mendukung dan saling mengingatkan," katanya.
Pendekatan Keagamaan
Selain melalui pendidikan formal, KPK juga mengoptimalkan pendekatan keagamaan untuk memperkuat nilai integritas di masyarakat.
Menurut Ibnu, seluruh ajaran agama menjunjung tinggi kejujuran dan menolak praktik korupsi.
"Kami juga akan mendorong penyampaian pesan-pesan antikorupsi melalui khotbah keagamaan. Korupsi tidak dibenarkan oleh agama mana pun," tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Mataram Mohan Roliskana menyambut baik dipilihnya Kota Mataram sebagai titik awal pelaksanaan JNBA 2026 di kawasan Indonesia Timur.
Menurutnya, kehadiran program tersebut menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari.
"Ini menjadi kebanggaan bagi Pemerintah Kota Mataram dan masyarakat karena kegiatan ini dimulai dari Kota Mataram untuk Indonesia Timur," ujarnya.
Mohan menambahkan, keterlibatan masyarakat dalam program JNBA menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, melainkan menjadi tugas bersama seluruh elemen bangsa.
Pendidikan Antikorupsi Masuk Berbagai Mata Pelajaran
Dalam kesempatan itu, Ibnu juga menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi harus dimulai sejak usia dini. KPK telah menjalin kerja sama dengan sejumlah kementerian untuk mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam sistem pendidikan nasional.
Menurutnya, pendidikan antikorupsi tidak diajarkan sebagai mata pelajaran khusus, melainkan disisipkan dalam berbagai mata pelajaran yang sudah ada, seperti Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila.
"Tujuannya adalah membangun karakter generasi muda yang berintegritas sejak bangku sekolah," kata Ibnu.
Melalui JNBA 2026, KPK berharap nilai-nilai integritas tidak hanya dipahami sebagai konsep, tetapi juga menjadi budaya yang tumbuh dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Dari Mataram, pesan antikorupsi diharapkan menyebar ke berbagai daerah untuk memperkuat upaya mewujudkan Indonesia yang bersih dan berintegritas.(ih/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat
