Surabaya, JatimUPdate.id – Komisi D DPRD Kota Surabaya terus menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk mendongkrak kepesertaan BPJS yang masih rendah.
Ketua Pansus Abdul Malik, menegaskan langkah ini menjadi prioritas sebab 1,4 juta pekerja di Surabaya, baru 39,81 persen yang terdaftar
Baca juga: Banjir Surabaya Perlu Langkah Terintegrasi, Eri Irawan: Drainase Berbasis Beton Tak Cukup
"Jadi ada sekitar 562 ribu orang yang terdaftar aktif,* tutur Malik, Rabu (24/6).
Malik menegaskan melalui regulasi baru ini, pihaknya ingin memperluas cakupan proteksi
Pun memperketat pengawasan terhadap pemberi kerja.
"Draf yang sedang disusun ini dirancang untuk mengikat semua sektor kerja," jelasnya.
Malik menyebut cakupannya meliputi pekerja penerima upah, pekerja mandiri, buruh konstruksi, pekerja migran, hingga tenaga kerja asing.
Menurutnya aturan ini juga memproyeksikan penguatan status hukum bagi pekerja rentan.
Baca juga: Dewan Cecar Disbudporapar Soal Bantuan Pendidikan, Soroti Perubahan Kriteria dan Data Kemiskinan
Misalnya nelayan, petani, dan pengemudi ojek online.
"Aturan tersebut sebelumnya baru diakomodasi lewat Perwali Nomor 9 dan Nomor 27 Tahun 2025," tegas nya.
Ia memaparkan regulasi ini masih dalam tahap pembahasan awal, dan tim pansus baru akan merumuskan poin sanksi.
"Poin sanksi itu bagi perusahaan yang tidak patuh pada rapat pekan depan," sergahnya
Baca juga: Soroti Kasus TBC di Kota Pahlawan, Zuhro Dorong Penguatan Deteksi Dini
Ia menambahkan mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Raperda ini ditargetkan menjadi payung hukum yang kuat.
Sehingga perusahaan wajib memenuhi hak konstitusional pekerjanya begitu Raperda ini disahkan menjadi Perda.
"Begitu sah jadi Perda, maka perusahaan harus memenuhi hak pekerjanya," beber Abdul Malik. (Roy/mmt)
Editor : Miftahul Rachman