Oleh: Catur Ambyah, S.Pd., M.Pd, Dosen citizenship dan Master of social science
JatimUPdate.id - Berkeley, 1956. Ford Foundation mengirim puluhan dosen muda Fakultas Ekonomi UI ke California dengan koper penuh ambisi dan beasiswa. Mereka dikirim untuk belajar, tapi juga dan ini yang jarang disebutkan dalam pidato wisuda untuk disiapkan.
Baca juga: Sajak-Sajak Kapitalisme dalam Romansa Anak Muda
John Howard, Direktur Program Internasional Ford Foundation, pernah berkata dengan kejujuran yang menggelisahkan:
"Ford felt it was training the guys who would be leading the country when Sukarno got out."
Kalimat itu bukan bocoran, bukan konspirasi tersembunyi. Itu pernyataan resmi, terang-terangan, dari lembaga filantropi terbesar di dunia.
Dan memang itulah yang terjadi. Ketika Soeharto mengambil alih kekuasaan pada 1966 di atas tumpukan mayat yang jumlahnya masih diperdebatkan sejarawan antara 500.000 hingga satu juta jiwa para lulusan Berkeley itu sudah siap di pinggir lapangan, menunggu peluit.
Mereka masuk bukan sebagai pemenang pemilu, melainkan sebagai teknokrat kelas baru yang kekuasaannya tidak bersumber dari mandat rakyat, tetapi dari penguasaan atas bahasa yang tidak dipahami siapapun kecuali segelintir orang bahasa angka, model ekonometrik, dan diksi IMF.
Nama-namanya sudah masuk buku sejarah Widjojo Nitisastro sang high priest teknokrasi, arsitek utama ekonomi Orde Baru yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Ekonomi hingga 1983.
Ali Wardhana, Menteri Keuangan yang menjaga disiplin fiskal seperti seorang biarawan menjaga api suci.
Emil Salim, Mohammad Sadli, J.B. Sumarlin semuanya alumni Berkeley, semuanya menempati pos-pos krusial yang mengatur nasib 120 juta orang Indonesia pada dekade-dekade paling formatif republik ini, yang mereka bawa adalah resep klasik liberalisme ekonomi stabilisasi harga, disiplin anggaran berimbang, deregulasi kontrol devisa, dan yang paling penting pintu terbuka selebar-lebarnya bagi modal asing.
Richard Nixon pernah menyebut Indonesia sebagai "the greatest prize in Southeast Asian area." Para teknokrat Berkeley adalah kunci pembuka pintu hadiah itu.
Dalam dua tahun pertama Orde Baru, inflasi yang mencapai 650% di era Soekarno berhasil dijinakkan. Utang luar negeri direstrukturisasi. Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa mengampuni utang dan membuka keran bantuan. Ekonomi mulai berdetak lagi.
Angka-angkanya memang menggoda. Dari 1968 hingga 1981, PDB Indonesia tumbuh rata-rata 7 persen per tahun. PDB per kapita naik 545% antara 1970 dan 1980 sebagian besar berkat ledakan harga minyak yang dimulai 1973.
Ketika oil boom berakhir dan harga minyak anjlok di bawah US$10 per barel pada 1985-1986, Soeharto kembali memanggil Berkeley Mafia untuk mengelola deregulasi dan diversifikasi ekspor.
Dari 1989 hingga 1997, pertumbuhan rata-rata kembali di atas 7 persen.
Hal Hill (The Indonesian Economy, 2000), ekonom Australia yang paling teliti mendokumentasikan era ini, mengakui pencapaian itu sambil mencatat lubang strukturalnya pertumbuhan sangat tergantung pada rente sumber daya alam, dan korupsi kroni menjadi shadow economy yang menghisap surplus dari bawah.
Sementara itu, Naomi Klein dalam The Shock Doctrine (2007) menempatkan Berkeley Mafia dalam garis yang lebih suram sebagai saudara kandung Chicago Boys di Chile, hanya dengan versi yang lebih lunak bukan terapi kejut ekstrem ala Pinochet, tapi tetap liberalisasi yang dipaksakan di atas kondisi darurat politik yang diciptakan oleh kekerasan negara.
Baca juga: 125 Tahun Bung Karno: Kewajiban Marhaenis Melahirkan Kader-kader Progresif-Revolusioner
Dan inilah titik paling tidak nyaman dalam sejarah ini kebijakan ekonomi Berkeley Mafia tidak pernah dipilih oleh siapapun. Ia dilaksanakan di bawah perlindungan rezim yang membungkam oposisi dengan penjara dan penghilangan paksa.
Kritikus terbaiknya, Sarbini Sumawinata ekonom yang justru pertama kali memperkenalkan konsep pembangunan ekonomi kepada Soeharto pada 1965 ditahan selama 808 hari tanpa pengadilan setelah peristiwa Malari 1974, ketika ia bersama mahasiswanya memprotes dominasi modal asing yang kian mencekik pengusaha pribumi.
Baginya, pertumbuhan 6-7 persen per tahun itu "bersifat semu dan elitis karena ditopang utang dan dicapai tanpa partisipasi dan emansipasi rakyat."
Ucapan itu ternyata profetik krisis 1997-1998 membuktikannya dengan cara yang paling brutal.
Di sinilah political economy of Berkeley Mafia menemukan tegangan paling dalam dan paling jarang dibicarakan di seminar-seminar ekonomi mereka memberikan legitimasi intelektual kepada rezim yang fondasinya dibangun di atas pembunuhan massal.
David Ransom, dalam artikel legendaris "The Berkeley Mafia and the Indonesian Massacre" (Ramparts, 1970) tulisan yang sekaligus menciptakan nama itu mendokumentasikan bagaimana Ford Foundation menyiapkan para teknokrat ini jauh sebelum kudeta, dan bagaimana kebijakan ekonomi mereka kemudian menjadi reward bagi pihak yang memenangkan kekerasan 1965.
Ralph Miliband dalam The State in Capitalist Society (1969) menyebut kaum teknokrat sebagai varian dari kelas yang sama dengan pemilik modal bukan karena mereka memiliki pabrik, melainkan karena mereka menginternalisasi logika kapital dan menjadikannya common sense.
Para ekonom Berkeley bukan antek CIA dalam pengertian cloak-and-dagger; mereka cukup percaya pada pasar bebas sebagaimana seorang pastor percaya pada surga.
Tapi kepercayaan itu ketika dipraktikkan di atas fondasi otoritarianisme menghasilkan ekonomi yang, dalam frasa Antonio Gramsci, menjadi hegemoni dominasi yang tidak perlu memaksa karena sudah dianggap wajar, bahkan oleh mereka yang paling dirugikan.
Baca juga: Amburadul: Gugatan Nalar atas Struktur yang Mengasuh Kerusakan
Krisis 1998 adalah ujian final. Rupiah jatuh lebih dari 80% terhadap dolar antara Juli 1997 dan Januari 1998. PDB kontraksi 13,1�lam setahun. Model ekonomi yang dibangun Berkeley Mafia terbuka, bergantung pada modal asing, dan rentan terhadap hot money runtuh dalam hitungan bulan.
IMF masuk dengan syarat-syarat yang, ironis, lebih keras dari yang pernah dipaksakan Berkeley Mafia sendiri.
Tapi warisan mereka tidak mati bersama Orde Baru. Generasi berikutnya Sri Mulyani, Chatib Basri, Bambang Brodjonegoro mewarisi dominasi teknokrat atas kebijakan fiskal.
The Diplomat (2025) bahkan menyebut lingkaran ekonom Prabowo sebagai "Ivy League Mafia," gema dari pola lama presiden baru, wajah-wajah baru dengan gelar Barat, agenda yang familier.
Bedanya, kali ini konteksnya adalah rivalitas China-AS dan hilirisasi nikel, bukan Perang Dingin dan minyak yang terus berulang adalah polanya negara menciptakan kondisi bagi teknokrat untuk berkuasa, teknokrat memberikan legitimasi ilmiah bagi kekuasaan, dan rakyat yang tidak diundang ke seminar Ford Foundation maupun ke rapat kabinet menikmati buah yang jatuh dari pohon itu, atau menanggung akarnya yang beracun, bergantung pada keberuntungan kelas sosial masing-masing.
Berkeley Mafia bukan kisah tentang ekonom jahat atau pahlawan tersembunyi. Ia adalah kisah tentang betapa mudahnya keahlian menjadi alat kekuasaan ketika ia beroperasi tanpa akuntabilitas demokratis.
Dan betapa sebuah universitas di California, satu lembaga filantropi, satu rezim otoriter, dan satu set formula ekonomi bisa bersama-sama membentuk nasib ratusan juta orang yang tidak pernah dimintai pendapatnya. Itu bukan kebetulan. Itu arsitektur.
"Indonesia's economic success has depended not only on sound macroeconomic management, but also on the quality of its institutions and policy consistency." Professor Hal Hill, Australian National University
Editor : Redaksi