Bondowoso, JatimUPdate.id, – Di antara enam fraksi DPRD Kabupaten Bondowoso yang menyampaikan Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tampil dengan pembahasan paling komprehensif.
Baca juga: Di Balik WTP ke-12, DPRD Temukan Sejumlah PR Besar Pemkab Bondowoso
Dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Bondowoso, Kamis (2/7/2026), PKB tidak hanya menyoroti persoalan administrasi dan pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga mengulas berbagai sektor pelayanan publik yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.
Melalui juru bicaranya, Didik Yuliyanto, PKB menyampaikan pandangan umum dalam dokumen setebal 11 halaman yang memuat evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2025.
Cakupan pembahasannya meliputi pendidikan, kesehatan, pengelolaan pendapatan daerah, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), ketahanan pangan, peternakan, pariwisata, hingga efektivitas belanja daerah.
Berbeda dengan fraksi lain yang lebih banyak menitikberatkan perhatian pada temuan tertentu, PKB memilih memotret pelaksanaan APBD secara menyeluruh.
Bagi fraksi tersebut, keberhasilan pemerintah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) patut diapresiasi, tetapi tidak boleh menutup berbagai persoalan yang masih dirasakan masyarakat.
Kelalaian Administrasi yang Menghilangkan Kesempatan Berprestasi
Sorotan pertama PKB tertuju pada sektor pendidikan.
Fraksi ini menyesalkan gagalnya ratusan pelajar SD dan SMP di Bondowoso mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) akibat keterlambatan pengunggahan dokumen oleh Dinas Pendidikan.
Bagi PKB, persoalan tersebut bukan sekadar kesalahan administratif.
"Fraksi PKB menganggap bahwa peristiwa ini bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan menyangkut pemenuhan hak peserta didik untuk memperoleh kesempatan mengembangkan prestasi," tegas Didik Yuliyanto saat membacakan pandangan umum fraksinya.
PKB menilai kelalaian tersebut telah menghilangkan kesempatan siswa untuk berkompetisi di tingkat nasional sekaligus berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Bondowoso.
Karena itu, pemerintah daerah diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan, mulai dari penyusunan standar operasional yang lebih ketat, penguatan pengawasan internal, hingga penerapan mekanisme verifikasi berlapis agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
*DBHCHT Belum Optimal, Pengadaan Ambulans Hingga Fogging Tertunda*
Selain pendidikan, PKB juga menyoroti sektor kesehatan.
Fraksi tersebut mempertanyakan rendahnya realisasi anggaran DBHCHT bidang kesehatan yang masih menyisakan sekitar Rp3,06 miliar.
Rendahnya serapan anggaran itu dinilai berdampak langsung terhadap batalnya sejumlah program yang telah direncanakan.
Di antaranya pengadaan ambulans untuk Puskesmas Jambesari, mesin fogging, genset, hingga sarana penyediaan air bersih.
Baca juga: Terima SK DPP PKB, M. Faridz Afif: Semangat Kita Satu Napas, Menambah Kursi
PKB mengingatkan bahwa setiap anggaran yang tidak terserap bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan berpotensi mengurangi kualitas pelayanan dasar yang diterima masyarakat.
Oleh sebab itu, fraksi tersebut meminta pemerintah daerah memperkuat perencanaan dan pengendalian pelaksanaan program agar anggaran yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Efektivitas APBD Dinilai Masih Menjadi Pekerjaan Rumah
Tak berhenti pada sektor pendidikan dan kesehatan, Fraksi PKB juga menyoroti efektivitas pelaksanaan APBD sebagai instrumen pembangunan daerah.
Dalam pandangan umumnya, PKB menilai keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) perlu diikuti dengan kemampuan pemerintah daerah memastikan setiap program yang telah direncanakan benar-benar terlaksana dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
Fraksi tersebut menyoroti masih adanya sejumlah anggaran yang belum terserap secara optimal sehingga beberapa program prioritas tidak dapat direalisasikan.
Kondisi itu dinilai menunjukkan bahwa tantangan pemerintah daerah saat ini bukan hanya menjaga akuntabilitas administrasi, tetapi juga meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan pengawasan pelaksanaan program.
PKB juga memberi perhatian terhadap upaya peningkatan pendapatan daerah. Fraksi tersebut mendorong pemerintah lebih serius menggali potensi pendapatan asli daerah melalui pengelolaan sektor-sektor yang memiliki peluang berkembang, termasuk pariwisata dan potensi ekonomi lokal.
Di sektor ketahanan pangan dan peternakan, PKB mengingatkan pentingnya keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian.
Baca juga: Pra Rembuk Stunting Desa Tegal Mijin Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Wujudkan Generasi Sehat
Program-program yang telah dianggarkan diharapkan tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani maupun peternak.
Menurut PKB, pembangunan daerah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, melainkan sejauh mana anggaran tersebut mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, memperkuat perekonomian masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup warga Bondowoso.
Evaluasi Menyeluruh
Berbagai catatan yang disampaikan PKB menunjukkan bahwa pandangan umum fraksi ini tidak hanya berfokus pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi juga menyoroti dampak nyata pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap masyarakat.
Mulai dari gagalnya ratusan siswa mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN), rendahnya serapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bidang kesehatan, hingga efektivitas pelaksanaan APBD menjadi bagian dari evaluasi yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD.
Dengan dokumen pandangan umum setebal 11 halaman, PKB menjadi fraksi yang mengulas paling banyak aspek penyelenggaraan pemerintahan dibandingkan fraksi-fraksi lainnya.
Pembahasannya mencakup pendidikan, kesehatan, pendapatan daerah, ketahanan pangan, peternakan, pariwisata, pelayanan publik, serta efektivitas pelaksanaan APBD.
Bagi PKB, mempertahankan opini WTP merupakan capaian yang patut diapresiasi. Namun, keberhasilan tersebut harus diikuti dengan pembenahan tata kelola pemerintahan, peningkatan disiplin pelaksanaan program, serta penguatan pelayanan publik agar manfaat APBD benar-benar dirasakan masyarakat.
Seluruh catatan itu kini menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan akan dijawab secara resmi dalam agenda Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi pada rapat paripurna DPRD berikutnya. (ries/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat