Ranny Fahd A Rafiq: Pendidikan Anak Migran Kunci Memutus Rantai Kemiskinan Antar Generasi
Jakarta, JatimUPdate.id - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ranny Fahd A. Rafiq, menegaskan bahwa pendidikan merupakan kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan yang selama ini membelenggu keluarga migran dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Menurutnya, setiap anak, termasuk anak-anak migran, harus memperoleh akses pendidikan yang setara sebagai bekal untuk mengubah masa depan.
"Pendidikan bukan hanya memberikan kesempatan belajar, tetapi juga menjadi jalan bagi anak-anak migran untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan meraih kehidupan yang lebih baik," kata Ranny di Jakarta, Sabtu (4/7/2026).
Ranny menjelaskan, latar belakang ekonomi keluarga tidak boleh menjadi penghalang bagi seorang anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Karena itu, negara harus memastikan seluruh anak Indonesia, termasuk yang berasal dari keluarga migran, mendapatkan hak yang sama untuk mengenyam pendidikan berkualitas.
Menurutnya, sejarah menunjukkan bahwa pendidikan dan peningkatan keterampilan merupakan faktor paling efektif dalam mendorong mobilitas sosial masyarakat.
Dengan bekal pendidikan yang baik, anak-anak memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya.
Politisi Partai Golkar itu menilai persoalan anak migran yang terputus dari pendidikan formal harus menjadi perhatian bersama.
Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu membangun kolaborasi agar tidak ada lagi anak yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena kondisi ekonomi maupun perpindahan tempat tinggal orang tuanya.
"Pendidikan adalah hak dasar setiap anak. Negara harus hadir bukan hanya sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan hak tersebut benar-benar terpenuhi," ujarnya.
Ranny menambahkan, investasi di sektor pendidikan, khususnya bagi anak-anak migran, merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Menurutnya, kualitas generasi mendatang sangat ditentukan oleh kebijakan pendidikan yang diambil saat ini.
Ia juga mengingatkan bahwa kegagalan memberikan akses pendidikan kepada anak-anak migran berpotensi memunculkan persoalan sosial yang lebih besar di masa depan, mulai dari meningkatnya kesenjangan hingga rendahnya daya saing bangsa.
Untuk itu, Ranny menawarkan sejumlah langkah strategis. Pertama, pemerintah perlu mengintegrasikan data kependudukan migran dengan data pendidikan nasional agar setiap anak dapat dipantau dan dipastikan tetap bersekolah.
Kedua, pemerintah perlu menghadirkan program beasiswa afirmasi yang secara khusus menyasar keluarga migran melalui mekanisme jemput bola, sehingga kendala biaya tidak lagi menjadi alasan anak putus sekolah.
Ketiga, pemerintah didorong membangun pusat kegiatan belajar masyarakat di kawasan permukiman migran yang tidak hanya menyediakan layanan pendidikan formal, tetapi juga pelatihan literasi digital dan pengembangan keterampilan.
Selain itu, Ranny menilai kolaborasi dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) perlu diperkuat untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan, baik di daerah asal maupun daerah tujuan para pekerja migran.
Ia juga mendorong penguatan kurikulum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja dengan menitikberatkan pada penguasaan keterampilan hidup (life skills).
Menurutnya, lulusan sekolah tidak cukup hanya memiliki ijazah, tetapi juga harus dibekali kompetensi yang mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga.
"Setiap anak migran memiliki potensi yang sama untuk sukses. Yang mereka butuhkan adalah kesempatan, dukungan, dan akses pendidikan yang berkualitas," tegas Ranny.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan menjadikan pendidikan anak migran sebagai agenda bersama demi menciptakan keadilan sosial dan memperkuat daya saing Indonesia di masa depan.
"Masa depan bangsa sedang dibangun hari ini. Pendidikan anak-anak migran adalah investasi yang harus dijaga agar mereka tumbuh menjadi generasi yang berdaya, mandiri, dan mampu membawa perubahan bagi keluarganya maupun bangsa," pungkasnya.(ih/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat