Jakarta, JatimUPdate.id – Lembaga Kajian Strategis Indonesia Development Research (IDR) meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan seluruh program strategis nasional dikelola secara transparan, akuntabel, dan terbuka kepada publik. Transparansi dinilai menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Direktur Eksekutif IDR, Fathorrahman Fadli, mengatakan pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai berbagai program prioritas yang menggunakan dana negara agar tidak memunculkan kecurigaan publik.
"Pemerintah harus menjelaskan pada rakyat secara terbuka, transparan dan akuntabel, sebab seluruh pendanaan atas semua itu bersumber dari APBN yang merupakan uang rakyat," ujar Fathorrahman Fadli di Jakarta, Senin (27/7/2026).
Ia menilai sejumlah program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat (SR), Universitas Republik Indonesia, Danantara, Agrinas, hingga proyek-proyek nasional lainnya harus diawasi secara ketat agar terhindar dari praktik penyimpangan.
Menurut Fathorrahman, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan transparansi, pemerintah dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus menciptakan kepastian bagi dunia usaha.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih akan sangat menentukan iklim investasi di Indonesia.
"Investor mana yang mau memasukkan modalnya di negeri yang hukumnya amburadul, aparatnya korup, jangan bermimpi ada investor datang," katanya.
IDR juga kembali menegaskan pentingnya komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat penegakan hukum sebagai fondasi pembangunan nasional. Menurut Fathorrahman, pengelolaan anggaran yang transparan harus berjalan beriringan dengan pemberantasan korupsi agar setiap rupiah uang negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
Ia berharap pemerintah terus memperkuat mekanisme pengawasan terhadap seluruh proyek strategis nasional sehingga manfaat program dapat dirasakan masyarakat secara optimal sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran (*)
Editor : Redaksi