Oleh: Hadipras
JatimUPdate.id - Pernahkah terbersit dalam benak kita, mengapa di tengah kelimpahan kekayaan alam dari Sabang sampai Merauke, bangsa ini seolah berjalan di tempat? Ada adagium kritis bahwa Indonesia dalam konstelasi geo-ekonomi global seolah "didesain" untuk tetap miskin dan bergantung. Kalimat ini bukan soal rapat rahasia di ruangan gelap, melainkan kritik struktural atas bekerjanya kapitalisme global yang mengunci posisi kita di bawah.
Dalam teori dependensi Raúl Prebisch, dunia dibagi menjadi pusat (core) dan pinggiran (periphery).
Indonesia dikunci di zona pinggiran melalui pertukaran tidak setara (unequal exchange). Kita mengeruk nikel, batu bara, dan sawit, lalu mengekspornya sebagai bahan mentah berharga murah. Sebaliknya, kita membeli kembali barang industri berteknologi tinggi dengan harga mahal.
Melalui instrumen seperti IMF dan Bank Dunia, resep ekonomi global sering kali melanggungkan peran kita sebagai penyuplai buruh murah. Saat kita mencoba melawan lewat larangan ekspor bahan mentah dan hilirisasi, gugatan hukum mendarat di WTO. Pesannya gamang tapi nyata: jangan coba-coba naik kelas.
Apakah takdir ini mutlak? Sejarah membuktikan sebaliknya. Korea Selatan di awal tahun 1960-an tertinggal jauh di bawah Indonesia. Namun, melalui "state-led industrialization", mereka menolak menyerah pada pasar bebas mentah-mentahan, melahirkan "Chaebol", dan fokus total pada alih teknologi hingga menguasai pasar global. Vietnam, dengan reformasi "Đổi Mới" yang konsisten, berbenah membangun infrastruktur dan pendidikan vokasi hingga sukses menjadi basis manufaktur global.
Sebaliknya, Amerika Latin seperti Brasil dan Argentina terjebak dalam "middle-income trap" selama berpuluh-puluh tahun akibat politik rente dan korupsi struktural, membiarkan kekayaan alamnya hanya memperkaya segelintir elite komprador.
Ketergantungan ini tidak hanya dipelihara oleh tekanan luar, tetapi juga oleh tangan-tangan internal kita sendiri: mentalitas rente penguasa yang lebih suka menjadi pedagang instan daripada pembangun industri, serta sistem pendidikan yang abai pada nalar sains.
Baca juga: Is Developed Countries Committed to Energy Transition?
Epilog: Ironi di Simpang Jalan
Ketika sebuah bangsa terjebak dalam lingkaran setan politik rente yang saling mengunci, kemajuan berubah menjadi ilusi. Sayangnya, situasi politik rente begitu masif dan merusak. Sulit bangsa ini bergerak maju tanpa perubahan struktural yang mendasar.
Ironisnya, Reformasi 1998 tidak didasari oleh konsep 'membangun diri', melainkan justru 'membudakkan diri' di bawah belenggu modal global dan oligarki lokal.
Kini, kita berada di titik nadir dilematis. Pertanyaannya: bagaimana bangsa ini bisa keluar dari jebakan struktural ketika kesadaran publik kerap menjadi komoditas murah yang mudah diperjualbelikan? Sebuah 'hard break' (guncangan keras) tampaknya adalah sebuah keniscayaan sejarah.
Namun masalahnya terletak pada jalurnya:
1. Kesadaran Publik yang Terbeli: Jalan paling lamban di mana pragmatisme jangka pendek terus mengalahkan nalar kewargaan. Tanpa literasi kritis masif, publik akan terus merestui penindasan mereka sendiri di bilik suara.
2. Reformasi Jilid II: Koreksi total secara damai yang menuntut bangkitnya koalisi moral kelas menengah dan generasi muda. Namun, akankah para elite sudi melucuti kekuasaan mereka secara sukarela?
3. "Hard Break" (Guncangan Keras):
Ketika sistem gagal direformasi dari dalam, sejarah memilih jalannya sendiri melalui krisis struktural yang dalam. Ini adalah skenario terberat, namun kerap menjadi satu-satunya jalan sapu bersih tabula rasa untuk menyusun ulang fondasi dari nol.
Kita sudah melihatnya di Nepal. Penolakan elit untuk berbenah berujung pada runtuhnya sebuah kerajaan. 2025, Gen Z Nepal kembali ke jalan karena janji reformasi tak ditepati.
Waktu yang akan menjawab apakah Indonesia memilih bangkit melalui kesadaran atau harus membayar harga mahal lewat sebuah guncangan besar.
Editor : Redaksi