Jakarta, JatimUPdate.id — Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini, PhD, mendorong kepemimpinan Nahdlatul Ulama (NU) pasca-Muktamar untuk menempatkan modernisasi dan pemberdayaan pesantren sebagai agenda utama organisasi.
Menurutnya, setelah mengalami transformasi sosial yang sangat besar selama hampir setengah abad, pesantren dan masyarakat nahdliyin kini memiliki modal sosial, intelektual, dan jaringan akar rumput yang kuat untuk menjadi motor perubahan ekonomi dan pembangunan Indonesia.
Baca juga: Malam Itu Ada Pesan Civil Society dekat Venue Muktamar
Didik mengingatkan, gagasan modernisasi pesantren yang pernah dikembangkan Dawam Rahardjo dan LP3ES pada era 1980-an masih relevan untuk dikontekstualisasikan. Ketika itu, pengembangan pesantren diarahkan untuk menjawab persoalan kemiskinan, keterbatasan pendidikan, dan rendahnya keterampilan masyarakat pedesaan.
Seiring waktu, pesantren telah berkembang pesat dan melahirkan kelas menengah serta banyak intelektual, doktor, dan guru besar dari lingkungan pesantren dan NU.
“Pesantren sekarang sudah mengalami kemajuan luar biasa dibandingkan kondisi hampir setengah abad lalu. Mobilitas vertikal masyarakat pesantren berjalan sangat cepat, kelas menengah tumbuh, dan kaum intelektual dari lingkungan pesantren juga berkembang.
Namun, masih terdapat ketimpangan dan kelompok masyarakat yang tertinggal sehingga agenda transformasi itu harus dilanjutkan,” kata Didik dalam catatannya pasca-Muktamar NU.
Menurut Didik, kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus tugas utama bagi elite NU ke depan. Modernisasi pesantren tidak cukup hanya dilakukan dalam bidang pendidikan keagamaan, tetapi harus diarahkan pada penguatan pendidikan, kesehatan, teknologi, sumber daya manusia, ekonomi, kemandirian pangan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren.
Ia juga menilai pemerintah perlu menempatkan masyarakat nahdliyin sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional.
Baca juga: NU Terpuruk karena HMI? Jangan-jangan HMI Terlalu Hebat
Program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi, dan pengembangan SDM, menurutnya, dapat diarahkan lebih kuat ke lingkungan pesantren sehingga memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Didik juga mengingatkan pentingnya menjaga jarak yang sehat antara agenda pemberdayaan masyarakat NU dengan politik praktis jangka pendek.
Menurutnya, besarnya basis sosial NU justru memberikan posisi tawar yang kuat sehingga kekuatan tersebut sebaiknya digunakan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga, bukan semata-mata menjadi objek mobilisasi politik.
“NU memiliki modal sosial yang sangat kuat dan berakar pada budaya bangsa. Karena itu, masyarakat NU tidak seharusnya terus ditempatkan sebagai objek politik untuk kepentingan elite. Justru NU harus menjadi agent of change dan menjadi pelaku utama pembangunan,” ujarnya.
Baca juga: Nderek Mangayubagyo: Selamat Kagem Gus Kikin
Dalam konteks tersebut, Didik mendorong pesantren melakukan transformasi substansial dalam sistem pendidikannya. Selain memperkuat kajian fikih, Al-Qur’an dan hadis, pesantren perlu memperluas penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan berbagai pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan nyata.
Pesantren dinilai memiliki potensi besar menjadi pusat pengembangan masyarakat dan mesin mobilitas sosial.
“Agenda NU ke depan adalah membawa pesantren dari ketertinggalan menuju keunggulan, dari penerima pembangunan menjadi pelaku pembangunan, serta dari kekuatan sosial menjadi kekuatan intelektual, ekonomi, dan teknologi yang ikut menentukan masa depan Indonesia,” tegas Didik.
Karena itu, menurut Didik, agenda utama NU pasca-Muktamar sebaiknya diarahkan pada konsolidasi pembangunan dan transformasi pesantren. Dengan kekuatan sosial dan politik yang dimilikinya, NU dinilai memiliki peluang besar mempercepat peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan, kemandirian ekonomi, serta mobilitas sosial masyarakat nahdliyin dan pada akhirnya memberikan kontribusi lebih besar bagi kemajuan Indonesia.(rilis/sof/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat