Rp 1,5 Miliar untuk Pengolahan Sampah Dipersoalkan, DPRD Surabaya Minta DLH Buka Data Anggaran

Surabaya,JatimUPdate.id - Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya menjadi sorotan Komisi C DPRD Surabaya dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau PAK APBD-P 2026, Selasa, (1/9). Persoalan bukan hanya efektivitas pengelolaan sampah, tetapi juga perbedaan angka anggaran yang disampaikan DLH dengan data Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati mengatakan terdapat perbedaan angka sekitar Rp214 miliar dalam pembahasan anggaran DLH. Dalam pembahasan di TAPD, kata dia, anggaran DLH disebut berkurang Rp24 miliar. Namun dalam pemaparan DLH justru tercatat kenaikan sekitar Rp190 miliar.

“Di TAPD anggarannya dikurangi Rp24 miliar untuk DLH, tapi di DLH tadi anggarannya bertambah Rp190 miliar. Sehingga kita masih butuh penyajian data. Mungkin penyajiannya yang keliru, sehingga kita panggil lagi untuk menyajikan secara lebih tepat,” kata Aning.

Komisi C membutuhkan angka final sebelum menyampaikan hasil pembahasan kepada Badan Anggaran DPRD Surabaya.

Ketua Komisi C Eri Irawan meminta DLH segera menyelaraskan data tersebut dengan TAPD. Ia mengatakan perbedaan angka dapat mengganggu pembahasan apabila tidak segera diperjelas.

“Yang kemarin di Banggar itu turun Rp24 miliar. Nah, sekarang di sini dibahas ada kenaikan. Kita ingin ada bahan yang fix, yang terkini, sehingga besok kita bisa laporkan ke Banggar dengan lebih tepat,” papar Eri.

Selain angka anggaran, Komisi C mempertanyakan alokasi Rp13 miliar untuk pembangunan jamban. Surabaya telah dinyatakan 100 persen Open Defecation Free atau ODF. 

Namun pendataan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN masih menemukan 1.487 warga yang belum memiliki jamban.

“Setelah di-DTSEN disurvei ternyata ada 1.487 yang masih butuh jamban sehingga dianggarkanlah Rp13 miliar. Itu sudah ditutup, padahal dari teman-teman di lapangan masih banyak yang butuh jamban,” ungkap Aning.

Anggota Komisi C Siti Mariyam meminta kebutuhan sanitasi masyarakat tidak terhambat oleh persoalan pendataan ataupun klasifikasi penerima bantuan. 

Ia juga mengusulkan penambahan fasilitas MCK portabel untuk kegiatan masyarakat dan fasilitas umum.

“Untuk Surabaya ini sudah waktunya butuh penambahan MCK portable,” sergah dia.

Mariyam juga meminta pengadaan gerobak dan bak sampah tetap mendapat perhatian. Fasilitas itu, menurut dia, masih dibutuhkan di lingkungan kampung, sekolah, masjid, dan fasilitas umum lainnya.

Aning juga menyoroti persoalan lain dari program alat pengolahan sampah senilai sekitar Rp1,5 miliar. Aning mempertanyakan efektivitas alat tersebut karena dianggap belum mampu mengolah sampah dalam kapasitas satu rukun warga.

“Kalau anggaran Rp1,5 miliar itu dirupakan gerobak sampah, saya kira bisa jadi sekitar 500-an gerobak sampah. Sementara yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah gerobak sampah,” katanya.

Kepala DLH Surabaya M. Fikser mengatakan data 1.487 warga yang membutuhkan jamban bersumber dari DTSEN. 

Data tersebut telah diverifikasi bersama kelurahan, kecamatan, dan Dinas Kesehatan. 

Sasaran pembangunan jamban adalah warga yang memiliki rumah tetapi belum mempunyai fasilitas sanitasi tersebut.

Untuk warga yang belum tertangani, DLH akan mencari sumber pembiayaan lain. Fikser menyebut kemungkinan dukungan dari pihak ketiga, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, dan Baznas.

Dalam pengelolaan sampah, DLH juga menyiapkan perubahan desain gerobak agar mampu menampung lebih banyak sampah. Gerobak itu dirancang untuk memisahkan sampah organik dan anorganik.

DLH, kata Fikser, juga menyiapkan komposter serta perangkat pengolahan sampah di tingkat tempat penampungan sementara atau TPS. 

Menurut dia, pemilahan dan pengolahan sampah harus menjadi proses yang berkelanjutan.

“Ekosistem pemilahan sampah dan pengolahan sampah itu harus terjadi. Tidak putus di sebuah lomba saja, tetapi bisa berkesinambungan,” tegas Fikser.

Fikser mengatakan kebutuhan anggaran DLH juga dipengaruhi jumlah personel yang bekerja di lapangan. Saat ini terdapat sekitar 4.155 personel Satgas DLH. Belanja pegawai mencakup ASN, non-ASN, PPPK, dan personel Satgas.

“Kalau Satgas saja satu bulan Rp17 miliar. Karena ada sekitar 4.000 orang, memang besar nilainya yang harus kita siapkan,” jelasnya.

Komisi C meminta DLH kembali menyampaikan angka anggaran setelah diselaraskan dengan TAPD. Data tersebut akan menjadi bahan laporan kepada Banggar sebelum pembahasan PAK APBD-P 2026 dilanjutkan.

“Pertemuan berikutnya kita akan kembali minta Pak Fikser menyampaikan yang terkini, terkait dengan sinkronisasi yang ada di Banggar,” pungkas Eri. (*)

Editor : Miftahul Rachman