Bondowoso, JatimUpdate.id — Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bondowoso menyoroti dominasi belanja birokrasi dalam Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Mereka mendesak Pemkab Bondowoso memperkuat sektor infrastruktur dan pertanian serta menetapkan target program yang terukur.
Baca juga: Dari Mbah Jumanti, Ady Kriesna Belajar Hakikat Uang Rakyat
Sorotan itu muncul dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bondowoso, bersama Pemkab Bondowoso, pada Senin (28/09/2026).
Pemerintah daerah mematok proyeksi pendapatan daerah sekitar Rp1,826 triliun dan belanja mencapai Rp1,910 triliun.
Fraksi PPP: Belanja Operasi Masih Dominan
Fraksi ini mencatat 11 poin penting, yang disampaikan melalui pandangan umumnya.
Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) H. Bagus Heri Cahyono menilai postur APBD Bondowoso 2027 masih didominasi belanja operasi.
Belanja operasi mencapai sekitar Rp1,495 triliun atau 78,30 persen dari total APBD.
Karena itu, PPP meminta pemerintah daerah memperkuat anggaran infrastruktur dan pertanian.
Fraksi ini menilai kedua sektor itu harus memberikan manfaat nyata dan langsung bagi masyarakat.
Fraksi Demokrat-PKS: 32 Catatan Kritis
Fraksi Demokrat-PKS, melalui juru bicaranya, Ketut Yudi Kartiko, S.Pi, menyampaikan 32 catatan dan pertanyaan kritis dalam telaah Raperda APBD Bondowoso 2027.
Fraksi ini mengapresiasi pemerintah karena menaikkan anggaran sektor persampahan hingga 330,9 persen.
Namun, Demokrat-PKS menuntut kejelasan target dan hasil atau output/outcome yang terukur. Fraksi ini juga mendorong pemerintah tetap memprioritaskan program beasiswa, menjaga penganggaran bantuan masjid, mushola, dan madrasah dengan mekanisme ketat, serta menjadikan Stadion Magenda sebagai program strategis daerah.
Fraksi Golkar: Tangani Kekeringan Secara Permanen
Fraksi Partai Golkar, melalui juru bicaranya Kukuh Rahardjo menyoroti penanganan kekeringan yang berulang.
Baca juga: Bupati Bondowoso Jawab Pandangan Fraksi DPRD Bondowoso soal P-APBD 2025
Golkar meminta pemerintah mengalokasikan anggaran jangka panjang, seperti pengeboran sumber air, bukan hanya mengandalkan distribusi air bersih darurat.
Fraksi ini juga meminta Bupati mengevaluasi kinerja Direktur PDAM selama masa transisi ke Perumda demi stabilitas dan efektivitas organisasi.
Golkar menekankan prinsip money follows program, program follows data, dan outcome-oriented budgeting.
Fraksi PDIP: Jangan Puas pada Realisasi Administratif
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Sofi Indriasari, ST mengingatkan, Pemkab Bondowoso agar tidak berpuas diri pada laporan realisasi penyerapan anggaran administratif jika masyarakat tidak merasakan manfaatnya.
PDIP menuntut pemerintah mengarahkan anggaran secara optimal untuk kesejahteraan sosial, ketahanan pangan, mutu pendidikan, layanan kesehatan cepat, pemberdayaan desa, dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal.
Fraksi PKB: APBD Harus Berorientasi Pelayanan Publik
Terdapat 5 poin penting, yang disampaikan Fraksi PKB, yang disampaikan melalui pandangan umumnya.
Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Deni Kurniawati, S.Pd menekankan efektivitas pelaksanaan APBD harus berorientasi pada pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat.
Baca juga: Bondowoso Tanpa DAK dan Insentif Fiskal, Tapi Tak Korbankan Honorer
PKB menyoroti pentingnya optimalisasi alokasi pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman kesejahteraan sosial.
Fraksi ini juga mendorong transparansi dan ketepatan alur perencanaan anggaran agar sejalan dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Fraksi Gerindra: Perkuat Kemandirian Fiskal
Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra Abd Madjid
mendorong Pemkab Bondowoso memperkuat kemandirian fiskal daerah. Gerindra menekankan pentingnya menggali dan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah fluktuasi dana transfer pemerintah pusat.
Fraksi ini meminta setiap perangkat daerah serius menindaklanjuti penggunaan anggaran berbasis kinerja dan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
Pandangan umum fraksi-fraksi itu menjadi dasar pembahasan lanjutan Raperda APBD Bondowoso 2027.
Selanjutnya DPRD dan eksekutif akan membahas rincian anggaran sebelum menetapkan APBD. (#)
Editor : Redaksi