Surabaya,JatimUPdate.id – Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Buchori Imron buka suara kembali terkait kontrak payung.
Buchori meminta penerapan kontrak payung di kota Pahlawan harus dievaluasi.
Baca juga: Komisi B Desak Pemkot Surabaya Tertibkan Spa dan Sauna Plus-Plus, Jangan Cuma Diskotek
"Penerapan kontrak payung dalam proyek Pemerintah Kota Surabaya dievaluasi," kata Buchori, Senin (12/10).
Buchori mengakui, kebijakan tersebut untuk efisiensi anggaran dan memastikan material yang digunakan sesuai ketentuan.
Kendati begitu, Buchori menganggap pelaksanaannya menyulitkan kontraktor.
“Memang menurut mereka, memang iya. Kenapa? Karena supaya bahannya, material yang dipakai tidak sembarangan,” tambah Buchori.
Menurut dia, kontrak payung pada dasarnya baik. Namun, kebijakan efisiensi belum tentu sesuai kondisi di lapangan.
Salah satu persoalannya kontraktor harus mengikuti toko dan penyedia material yang telah ditentukan dalam kontrak payung.
Ia juga menyoroti kewajiban penyediaan gudang di beberapa tempat.
Baca juga: Fathoni Lemahnya Pengawasan Perusahaan Penyalur ART Relasi Industrial Akan Rusak
Menurut dia, langkah tersebut justru dapat menambah kebutuhan tenaga dan biaya bagi pelaku usaha.
“Menyediakan gudang di beberapa tempat itu apa pasti menggampangkan? Kan belum tentu juga. Kenapa? Juga butuh tenaga, butuh biaya, tambahan biaya lagi,” ujarnya.
Maka dari itu, ia mempertanyakan apakah kontrak payung dilanjutkan dengan mekanisme yang sama.
Sementara pemerintah cuma perlu mencari jalan alternatif jika aturan itu menghambat pelaksanaan pekerjaan.
Baca juga: Reses Aning Rahmawati Soroti Pengangguran hingga BPJS Nonaktif
“Makanya itu yang perlu dicarikan solusi, kira-kira kontrak payung ini memang perlu lanjut apa enggak,” katanya.
Ia meminta persoalan tersebut disuarakan melalui media agar pemerintah di tingkat atas mengetahui kendala yang terjadi di daerah.
Selain itu kebijak harus dievaluasi agar kebijakan efisiensi tak menghambat pembangunan.
“Kalau diam, di atas enggak tahu,” demikian Buchori Imron. (Roy/mmt)
Editor : Miftahul Rachman