Catatan Redaksi - Judul di atas mungkin terasa menyengat telinga, namun itu ironi pahit yang sedang dirasakan para pedagang kaki lima (PKL) di Waduk Unesa.
Larangan berjualan selama delapan bulan tanpa kejelasan solusi seolah menegaskan sebuah pesan tersirat, di kota yang tumbuh semakin megah ini, ruang bagi masyarakat kecil untuk mencari nafkah secara halal kian dipersempit.
Baca juga: PCNU Surabaya Jadikan Hari Santri 2026 Momentum Aktualisasi Resolusi Jihad
Kasus yang menimpa para pedagang ini bukan lagi cuma urusan estetika atau ketertiban kota melainkan krisis ekonomi.
Ketika 90 unit motor Tossa kini hanya tersisa 30 unit karena habis dijual untuk membeli beras, di situlah regulasi telah berubah menjadi alat pemiskinan.
Lebih tragis lagi, ketiadaan kepastian selama hampir setahun terpaksa dibayar mahal oleh sebagian pedagang dengan melepas aset tanah hingga rumah tinggal mereka hanya demi menyambung hidup.
Pendekatan penertiban di lapangan pun jauh dari kata humanis. Aksi kucing-kucingan dan kejar-kejaran dengan Satpol PP memperlihatkan ruang publik hari ini dikelola dengan cara yang represif.
Baca juga: Miris! Delapan Bulan Dilarang Jualan PKL Waduk Unesa Jual Tossa hingga Rumah
Pedagang tidak sedang menuntut keistimewaan atau kekayaan, mereka hanya mencari ruang agar dapur mereka tetap bisa mengepul.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi B DPRD Surabaya sedianya menjadi titik balik yang konkret.
Pemerintah Kota Surabaya tidak bisa mengulur waktu dengan janji-janji kajian yang birokratis.
Baca juga: Ratusan Jaringan Utilitas Ditertibkan, Buleks Minta Pemkot Data Provider Nakal
Pemkot Surabaya harus segera menerbitkan keputusan, entah berupa pemanfaatan ruang sementara yang tertata atau relokasi instan yang layak.
Jika pembiaran ini terus berlanjut, maka sindiran bahwa Kota Pahlawan tidak lagi ramah bagi tempat mengais rezeki 'wong cilik' akan menjadi sebuah kebenaran yang absolut.
Editor : Redaksi