Surabaya,JatimUPdate.id - CaKrA Muda Indonesia mendatangi kantor DPD PDIP Jawa Timur mendesak agar kinerja Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dievaluasi, pada Selasa (2/11).
Aspirasi tersebut diwarnai pemasangan banner bertajuk "Tertibkan Kotanya Tapi Jangan Matikan Dapurnya PKL Menangis Wali Kota Bengis".
Baca juga: Perbaikan Rutilahu Libatkan KTPR, Komisi C: Tingkatkan Perekonomian Warga
Pemasangan banner tidak hanya di PDIP Jawa Timur, tetapi juga di DPC PDIP Surabaya, DPRD Surabaya, dan sejumlah titik ruas jalan.
Founder CaKrA Muda Indonesia, Abdul Aziz mengatakan kebijakan penertiban bangunan dan pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah kawasan Surabaya belum diimbangi solusi konkret.
"Banner tersebut menjadi bentuk protes sekaligus tekanan moral agar kebijakan penertiban tidak hanya berorientasi pada pembongkaran bangunan, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil," kata Aziz, usai pemasangan Banner di halaman DPRD Surabaya.
Ia menjelaskan pemasangan banner di DPRD Kota Surabaya mendesak legislatif menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan wali kota.
"Ini tamparan buat DPRD Kota Surabaya agar kemudian mengevaluasi wali kota Surabaya," tegas Aziz.
Aziz, memaparkan pemasangan banner berangkat dari ketidaksesuaian antara semangat perjuangan partai yang mengusung keberpihakan kepada wong cilik dengan praktik penertiban di lapangan.
"Kenapa? Karena PDI Perjuangan itu membela wong cilik. Tapi, Wali Kota Surabaya ini dinilai tidak membela wong cilik. Mereka ditertibkan, tetapi tidak diberikan solusi," tegas Aziz.
Baca juga: Politisi Senior PDIP Surabaya Singgung Penertiban, Wong Cilik dan Kepentingan 2029
Aziz mengungkapkan, pihaknya belum berhasil menemui pengurus PDIP Jawa Timur saat menyampaikan aspirasi.
Ia mengaku hanya diterima petugas keamanan (satpam). Kendati begitu meminta petugas mendokumentasikan kedatangan mereka untuk disampaikan kepada Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Said Abdullah, serta diteruskan kepada pengurus DPP.
Aziz menegaskan pihaknya tidak menolak kebijakan penertiban bangunan yang melanggar aturan.
Ia memahami pemkot memiliki kewenangan menegakkan perda termasuk mengembalikan fungsi saluran air dan kawasan sempadan.
Kendati begitu tegas Aziz, penegakan aturan sedianya beriringan dengan kebijakan pemberdayaan dan perlindungan ekonomi masyarakat terdampak.
Baca juga: Sebut Serapan Anggaran Infrastruktur di Surabaya Belum Maksimal, DPRD: Enggak Ada Duitnya
"Kami sepakat kalau itu ditertibkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Tapi, kami tidak sepakat apabila setelah penertiban masyarakat tidak diberikan solusi. Penertiban harus diiringi langkah yang solutif bagi PKL," paparnya.
Maka dari itu, CaKrA Muda Indonesia berencana mengonsolidasikan aktivis dan mahasiswa di Surabaya untuk menggelar demonstrasi di kantor PDIP Jawa Timur.
Aksi tersebut untuk mendesak evaluasi terhadap Eri Cahyadi agar kebijakan pemkot tidak bertentangan dengan semangat keberpihakan kepada wong cilik.
"Jangan sampai Eri Cahyadi ini merusak citra PDI Perjuangan dan visi-misi partai. Karena pada hakikatnya PDI Perjuangan adalah membela wong cilik," demikian Abdul Aziz. (Roy/Yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat