Politisi Senior PDIP Surabaya Singgung Penertiban, Wong Cilik dan Kepentingan 2029

avatar Ibrahim
  • URL berhasil dicopy
Penertiban PKL Embong Blimbing, foto humas pemkot/Amn
Penertiban PKL Embong Blimbing, foto humas pemkot/Amn

Surabaya,JatimUPdate.id - Politisi senior PDIP Surabaya, Siti Mariyam menyadari penertiban beberapa titik PKL yang dilakukan Pemkot akhir-akhir ini memungkinkan partainya mendapatkan sorotan masyarakat. 

Pasalnya tutur Mariyam Wali Kota Eri Cahyadi merupakan kader PDIP kendati pada Pilwali 2024 diusung koalisi.

"Kalau masalah hubungan wong cilik digusur sedangkan slogannya PDI Perjuangan pro wong cilik, saya yakin apa yang dilakukan Pak Eri sudah melalui pertimbangan," kata Mariyam, kepada Jatimupdate, Senin (2/11).

Ia menegaskan, penertiban terhadap PKL merupakan keniscayaan jika sifatnya mendesak, dan mengganggu fasilitas umum.

Sebab kata anggota Komisi C DPRD Surabaya itu, upaya penertiban akan lebih sulit jika tata ruang tidak di tata dari awal.

"Maka perlu adanya komunikasi bagaimana supaya bisa sinergi," tukas Mariyam.

Mariyam juga menyoroti potensi loncat pagarnya Eri Cahyadi ke parpol lain usai menjabat wali kota untuk kepentingan Pilgub Jatim 2029.

Namun, Mariyam meyakini Eri Cahyadi tetap komitmen menjadi kader PDIP, meskipun tak menampik memiliki kedekatan emosional dengan parpol tertentu, dan eks ketua parpol di Surabaya.

"Tapi kalau umpamanya 2029 Pak Eri itu kok enggak pro wong cilik. Apakah nanti ke partai lain, Pak Eri itu pengurus DPD, beliaunya pengurus. Jadi saya yakin Pak Eri itu melekat pada kebenaran wong cilik, sebagai petugas partai, sebagai wali kota, sebagai bapaknya Surabaya, sebagai kader terbaiknya partai," beber Mariyam.

Maka dari itu, ia meminta masyarakat bijak menyikapi penertiban PKL, serta tidak menuding Eri Cahyadi tak pro wong cilik.

Sebab kata Mariyam penertiban PKL untuk penataan. Namun terjadi miskomunikasi sehingga menimbulkan perdebatan di mata publik.

"Saya yakin beliau juga mempertimbangkan hal tersebut, jadi kalau memang tidak mungkin tak pro wong cilik, tertawa menangis bersama rakyat, saya yakin itu juga ada suatu dasar adanya penataan, maka perlu komunikasi intens," urai Mariyam.

Mariyam menambahkan lurah dan camat ke depannya harus lebih responsif terhadap tata ruang publik.

Selain itu, ia meminta lurah dan camat segera melakukan kewenangannya sebelum Eri Cahyadi turun ke lapangan. 

"Harapan kami, lurah, camat, hal-hal yang sekiranya sudah melampaui pelanggaran itu segera juga harus sensi, jangan setelah melebar, enggak karu-karuan akhirnya sulit, datanglah saspol PP, datanglah Pak Eri seakan-akan enggak pro (wong cilik)," demikian Siti Mariyam. (Roy/Yh).