Kota Pahlawan Akan Dikepung Dua Mimbar Bebas, PKL dan Kebijakan Pemkot Jadi Sorotan

Reporter : Ibrahim
Ilustrasi, dok Jatimupdate.id

Surabaya,JatimUPdate.id - Kota Pahlawan Surabaya akan diwarnai dua aksi mimbar bebas pada November 2026.

Gerakan Masyarakat Pembela Aspirasi Rakyat (Gempar) Jatim dan Cakra Muda Indonesia mengusung persoalan ketidakadilan, kesejahteraan masyarakat kecil hingga evaluasi kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji.

Baca juga: Komisi D Sorot Serapan Anggaran Pendidikan Surabaya, Manfaatnya Dianggap Belum Optimal

Gempar Jatim rencananya akan menggelar mimbar bebas di Monumen Patung Jenderal Sudirman, Surabaya. Namun, hari dan tanggalnya belum ditentukan.

Sementara Cakra Muda Indonesia akan menggelar Mimbar Bebas di depan Gedung DPRD Kota Surabaya, Selasa (10/11), mulai pukul 09.00 WIB.

Gempar Jatim menyoroti sejumlah persoalan masyarakat miskin perkotaan, mulai retribusi sampah dan kebersihan dalam tagihan PDAM, kondisi pedagang kaki lima (PKL), pasar tradisional hingga pemilah sampah.

Gempar Jatim juga mengkritik kebijakan yang dianggap menggerus kesejahteraan masyarakat kecil dan menyerukan perlawanan terhadap ketidakadilan, sekaligus mengajak masyarakat menjaga solidaritas serta demokrasi.

Baca juga: Proyek Drainase Surabaya Terkendala Anggaran, Pokir Dewan Ikut Mandek

Cakra Muda Indonesia mengusung tema “Mimbar Bebas Evaluasi Dua Tahun Kepemimpinan Eri Cahyadi dan Armuji”.

Mereka menyoroti kebijakan penataan PKL yang seharusnya mempertimbangkan keberlangsungan ekonomi mereka.

Melalui slogan “Tertibkan Kotanya Tapi Jangan Matikan Dapur PKL Menangis Wali Kota Bengis”, Cakra Muda Indonesia menekankan penataan kota tidak mengorbankan mata pencaharian pedagang.

Baca juga: Rumor Jakarta Siaga Satu, Ketua DPRD Optimis Surabaya Aman dan Kondusif 

Mimbar Bebas juga menjadi penyampaian kritik dan evaluasi terhadap kebijakan Pemerintah Kota Surabaya, utamanya terkait penataan ruang publik dan perlindungan ekonomi masyarakat kecil.

Dua mimbar bebas tersebut sama-sama membawa isu kesejahteraan wong cilik dan kebijakan pemerintah, serta penertiban PKL salah satu persoalan yang mendapatkan sorotan. (Roy/Yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat

Trending Minggu Ini
Berita Terbaru