Polri Ajukan Perlindungan Enam Saksi Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo ke LPSK

 

Jakarta, JatimUPdate.id - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengajukan permohonan perlindungan terhadap enam orang saksi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Saat ini, permohonan perlindungan tersebut masih dalam tahap penelaahan oleh LPSK. Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias, membenarkan adanya pengajuan perlindungan terhadap para saksi tersebut.

"Intinya sudah ada permohonan perlindungan untuk saksi-saksi. Kami masih lakukan penelaahan," kata Susilaningtias saat dikonfirmasi, Minggu (8/11/2026).

Susilaningtias menyebut terdapat enam orang saksi yang diajukan untuk mendapatkan perlindungan. Namun, dia belum bersedia mengungkap identitas para saksi maupun menjelaskan lebih lanjut mengenai tahapan dan waktu penyelesaian proses penelaahan.

"Enam orang," ujarnya.

Permohonan perlindungan ini menjadi bagian dari perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.

Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dugaan penyadapan disebut telah berlangsung sejak 2025.

Adapun empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni:

1. Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
2. Irjen Ahrie Sonta Nasution.
3. Irjen Eko Hadi Santoso.
4. Irjen Slamet Uliandi.

Pengajuan perlindungan terhadap enam saksi tersebut kini menunggu hasil penelaahan LPSK. Langkah ini diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan bagi para saksi selama proses hukum kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut berlangsung. (ih/mmt)

Editor : Miftahul Rachman