Tiga Partai Kembali Bertemu Tertutup di Sidoarjo, Isyarat Konsolidasi Politik atau Sekadar Silaturahmi?

 

Sidoarjo, JatimUPdate.id - Dinamika politik di Kabupaten Sidoarjo kembali menghangat. Tiga partai politik, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, dan Partai Golkar, menggelar pertemuan tertutup di Kantor DPC PKB Sidoarjo, Jalan Erlangga No 5-6 Sidokare Sidoarjo. 

Pertemuan tersebut memunculkan spekulasi mengenai arah komunikasi politik ketiga partai. Apakah sekadar silaturahmi antarpengurus partai, penjajakan koalisi, atau bagian dari upaya memperkuat konsolidasi kekuatan politik di parlemen?

Sekretaris DPD Partai Gerindra Sidoarjo, Achmad Muzayin Syafrial, menegaskan pertemuan tersebut merupakan silaturahmi biasa yang dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi DPP Partai Gerindra.

"Ikut instruksi dari DPP Partai Gerindra. Kemarin juga kita sowan ke PDI, ke Golkar, hari ini kita giliran ke PKB menyambung silaturahmi, menyambung komunikasi untuk kebaikan bersama," kata Zayin kepada awak media, Senin (9/11/2026). 

Meski menyebutnya sebagai agenda silaturahmi, Zayin tidak menampik bahwa komunikasi lintas partai tersebut juga membahas persoalan strategis pembangunan daerah.

Menurut dia, partai politik perlu memiliki ruang komunikasi yang sehat agar dapat berkontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Sidoarjo dan pemberdayaan masyarakat.

Namun, ketika ditanya apakah pertemuan itu mengarah pada pembentukan koalisi politik, Zayin belum memberikan penegasan mengenai format maupun kesepakatan politik yang dibangun.

Dia justru menekankan pentingnya peran partai politik dalam mengawal jalannya pemerintahan, sekaligus menjadi penyeimbang terhadap kebijakan kepala daerah.

"Yang jelas kita mengajak bareng-bareng untuk kebaikan, mengawal jalannya roda kepemimpinan. Partai ini kan menjadi bagian dari penyeimbang sebuah kebijakan," ujarnya.

Menariknya, salah satu pembahasan yang mencuat dalam pertemuan tersebut adalah rencana mendorong regulasi khusus mengenai penanganan banjir di Kabupaten Sidoarjo.

Zayin menyebut gagasan tersebut sebelumnya juga disampaikan Ketua Partai Golkar. Rencananya, persoalan banjir akan didorong menjadi kebijakan daerah melalui peraturan daerah (perda).

Persoalan ini dinilai mendesak mengingat musim hujan mulai tiba, sementara banjir masih menjadi persoalan berulang yang membutuhkan penanganan lebih konkret dan terukur.

"Insyaallah nanti mendaratnya ada perda tentang penanganan banjir. Mungkin musimnya juga sudah mulai mau hujan. Ini untuk kita realisasikan menjadi kebijakan yang ada di DPRD Kabupaten Sidoarjo," jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sidoarjo, Rizza Ali Faizin, mengatakan, pertemuan itu menjadi ruang komunikasi politik sekaligus membahas sejumlah persoalan strategis pembangunan daerah.

Menurut Rizza, PKB dan Gerindra memiliki kesamaan orientasi politik sebagai partai yang memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil. Kesamaan tersebut dinilai menjadi modal untuk membangun komunikasi dan mengawal kebijakan pemerintah daerah secara bersama-sama.

"Gerindra itu partainya petani dan nelayan, PKB juga partainya wong cilik. Sehingga ada kesamaan gerakan untuk mengawal kepentingan masyarakat dan pemerataan kebijakan di Kabupaten Sidoarjo," kata Rizza.

Dia menegaskan, pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pembangunan tidak boleh hanya terpusat di wilayah atau kecamatan tertentu, tetapi harus menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.

Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian bersama di antaranya penanganan banjir, tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT), serta kebutuhan pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang dinilai masih belum merata.

Hal senada disampaikan, Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi, ia mengusulkan kerja sama lintas partai politik untuk mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Banjir di Kabupaten Sidoarjo.

Melalui usulan perda baru, ia berharap penanganan banjir dapat dilakukan secara menyeluruh, mulai dari wilayah hulu hingga hilir.

Regulasi tersebut juga diharapkan mengatur keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan.

"Dengan begitu, penanganan banjir tidak hanya menjadi program sesaat, tetapi memiliki arah dan keberlanjutan yang jelas," demikian harapan Adam.(ih/yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat