Republik dalam Cengkeraman Penyimpan Rahasia

Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo bukan sekadar pelanggaran hukum. Ia adalah kudeta informasi yang menguji apakah kekuasaan tunduk pada konstitusi atau pada pengetahuan rahasia. Dan ketika data itu bocor, pertanyaan sebenarnya bukan lagi siapa yang menyadap, melainkan siapa yang diuntungkan oleh kebocorannya.

Oleh: Rizal Haqiqi (Peneliti di Yayasan Satria Merah Jambu)

JatimUPdate.id - Tidak ada ironi yang lebih getir dalam sebuah republik selain ketika kepala negaranya, yang dijaga barikade baja dan protokol berlapis, justru ditelanjangi di ruang privatnya oleh mesin milik negaranya sendiri. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri mengumumkan tiga tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, aktivis, dan pengusaha. Sejumlah nomor dimasukkan ke dalam Lawful Interception Management System atau LIMS tanpa verifikasi dan tanpa dasar penegakan hukum yang dipersyaratkan. Pada Oktober 2026, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan hasil sadapan dan jejak log.

Tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH telah diumumkan dan ditahan. Berbagai media menyebut LSP sebagai Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang sempat menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Namun penetapan tersangka bukanlah vonis. Motif, rantai perintah, dan penggunaan hasil sadapan masih harus dibuktikan melalui proses hukum yang adil. Prinsip praduga tak bersalah bukan formalitas; ia adalah pembeda antara negara hukum dan negara kemarahan.

Namun kehati-hatian hukum tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari persoalan struktural. Jika dugaan penyalahgunaan terbukti, pertanyaannya tidak selesai pada siapa yang melanggar prosedur. Kita harus memeriksa sistem yang memungkinkan pelanggaran dilakukan, dipertahankan, dan mungkin disembunyikan. Menangkap pelaku tanpa memperbaiki struktur hanya menyediakan kesempatan bagi penggantinya.

*Anatomi Kudeta Informasi*

Dalam teori intelijen, informasi bukanlah barang netral. Ia adalah pengetahuan yang diproses untuk mengurangi ketidakpastian strategis. Perbedaan antara penyadapan yang sah dan yang menyimpang tidak terletak pada teknologi yang digunakan, melainkan pada tujuan, otorisasi, dan pengawasan. Penyadapan yang sah memiliki dasar hukum, kebutuhan yang dapat dipertanggungjawabkan, proporsionalitas, dan mekanisme kontrol yang bekerja. Penyadapan yang menyimpang memiliki keempat hal itu hanya sebagai formalitas, atau tidak sama sekali.

Karena itu, pertanyaan yang lebih penting daripada siapa yang menyadap adalah untuk apa informasi itu dikumpulkan. Teori intelijen membedakan beberapa motif: intelijen strategis untuk memahami keputusan sebelum diumumkan, intelijen politik untuk memetakan relasi kekuasaan dan konflik elite, intelijen ekonomi untuk mengetahui prioritas investasi atau batas toleransi negosiasi, kontraintelijen untuk mendeteksi kebocoran, dan kompromat untuk menimbun bahan tekanan.

Mantan Kepala BAIS TNI Soleman Ponto menyebut fenomena ini sebagai bentuk makar yang tidak lagi menggunakan tank, tetapi data. Ia menilai penyadapan oleh pucuk pimpinan kepolisian terhadap presidennya sendiri tidak mungkin dilakukan sekadar untuk kepentingan jabatan. "Kalau untuk dia naik pangkat, enggak mungkin. Berarti di atasnya dia kan apa? Politik," ujarnya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bahkan menyebut penyidik tengah mendalami indikasi keinginan untuk melumpuhkan presiden sehingga tidak dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Namun motif belum terbukti. Yang dapat dikatakan dengan pasti adalah bahwa luasnya sasaran, yang mencakup presiden, menteri, politikus, media, LSM, dan pengusaha, menunjukkan pola pengumpulan informasi yang menyebar, bukan operasi yang dibidik secara sempit. Pengumpulan semacam itu, dalam sejarah, hampir selalu menemukan tuannya sendiri.

*Hantu Hoover dan Logika Arsip*

Sejarah Amerika Serikat memberi cermin yang tak nyaman. J. Edgar Hoover memimpin FBI selama hampir setengah abad dan melayani delapan presiden. Beverly Gage, dalam G-Man, menolak karikatur Hoover sebagai dalang tunggal. Kekuasaannya bersumber dari reputasi institusional, dukungan politik, dan kemampuan membaca ketakutan masyarakat. Athan Theoharis dan John Stuart Cox, dalam The Boss, menunjukkan sisi lain yang tak kalah penting: Hoover mengendalikan arsip rahasia yang aksesnya tidak selalu mengikuti prosedur administrasi biasa. Kekuasaan lahir bukan hanya dari kemampuan memperoleh informasi, tetapi dari kemampuan menentukan siapa yang boleh mengetahuinya, kapan informasi dibuka, dan kapan ia dihapus.

Pelajaran itu terasa dekat. Dalam perkara LIMS, penyidik menyebut adanya dugaan penghapusan hasil sadapan dan jejak log. Jika tuduhan itu terbukti, yang terjadi bukan sekadar penyadapan ilegal. Yang terjadi adalah upaya menguasai arsip, yakni menghilangkan kemungkinan pihak lain mengetahui apa yang telah diketahui. Dalam logika intelijen, menghapus log bukanlah tindakan teknis belaka. Ia adalah tindakan politik. Ia adalah cara untuk memastikan bahwa satu-satunya pengetahuan yang tersisa tentang peristiwa itu adalah pengetahuan yang dikehendaki oleh si penghapus.

Yang perlu diperiksa adalah desain sistem yang memungkinkan hal itu terjadi. Laporan seorang petugas menjadi pintu masuk penyidikan. Fakta bahwa pintu itu terbuka adalah tanda bahwa sistem belum sepenuhnya mati. Namun fakta bahwa pintu itu harus dibuka oleh keberanian individu, bukan oleh mekanisme yang berjalan otomatis, adalah tanda bahwa sistem belum cukup hidup. Dalam organisasi yang menilai kedekatan lebih tinggi daripada kepatuhan hukum, bawahan dapat menganggap perintah atasan sebagai pembenaran yang cukup. Pengawasan kehilangan keberanian, sementara loyalitas berubah menjadi kebiasaan tidak bertanya.

*Panopticon dan Kematian Ruang Sunyi*

Michel Foucault, dalam Discipline and Punish, menjelaskan Panopticon: tahanan yang tidak tahu kapan diawasi akhirnya mengawasi dirinya sendiri. Mekanisme itu tidak berhenti di penjara. Seorang wartawan yang takut menghubungi sumbernya, seorang aktivis yang ragu berbicara, seorang warga yang menahan kritik di telepon, semuanya mulai menyensor diri sendiri. Tidak ada larangan eksplisit. Tidak ada petugas di belakang mereka. Namun kemungkinan bahwa percakapan mereka pernah didengar telah cukup untuk mengubah perilaku.

Penyadapan diam-diam bekerja dengan logika yang berbeda. Panopticon menguasai karena orang tahu dirinya mungkin diawasi. Penyadapan menguasai justru karena korbannya tidak tahu apa-apa. Yang pertama melahirkan rasa takut. Yang kedua menimbun bahan tekanan. Ketika penyadapan terbongkar, keduanya bertemu. Rahasia yang dikumpulkan diam-diam berubah menjadi rasa takut yang terbuka, karena kini setiap orang bertanya apakah percakapannya juga pernah didengar.

Di titik ini, penyadapan bukan lagi persoalan privasi individu. Ia telah menjadi teknologi produksi ketidakamanan politik. Dan ketika presiden, manusia dengan kekuasaan tertinggi, bisa ditelanjangi privasinya, siapa yang akan melindungi mahasiswa, buruh, dan warga sipil biasa?

*Motivasi di Balik Blow Up: Siapa yang Diuntungkan?*

Pertanyaan yang jarang diajukan secara serius adalah mengapa kasus ini meledak ke permukaan pada November 2026, bukan lebih awal atau lebih lambat. Dalam analisis intelijen, waktu sebuah kebocoran sama pentingnya dengan isi kebocoran itu sendiri. Cui bono bukan pertanyaan sinis; ia adalah disiplin metodologis.

Ada beberapa kemungkinan motivasi di balik blow up. Pertama, motivasi faksional internal. Konflik antara Presiden Prabowo dan pendahulunya, Joko Widodo, yang selama ini menjadi desas-desus, dapat menjadi konteks yang menjelaskan mengapa operasi ini baru terungkap sekarang. BBC melaporkan bahwa Listyo Sigit dikenal memiliki kedekatan dengan Jokowi, dan bahwa aliansi politik yang mengantar Prabowo ke kursi presiden pada 2024 kini tampak retak. Jika penyadapan dimulai pada 2025 ketika Listyo masih menjabat Kapolri, mengapa baru terungkap setahun kemudian? Jawabannya mungkin terletak pada perubahan konfigurasi kekuasaan: pihak yang merasa terancam oleh operasi itu akhirnya memiliki insentif dan keberanian untuk membocorkannya.

Kedua, motivasi perlindungan diri. Dalam sistem yang sarat patronase, pengetahuan tentang operasi gelap adalah asuransi. Petugas yang melapor pada 30 Oktober mungkin melakukannya karena takut menjadi korban berikutnya, atau karena ia memahami bahwa operasi itu telah melampaui batas yang dapat dipertahankannya. Kebocoran, dalam pengertian ini, bukan kebetulan. Ia adalah tindakan rasional dari aktor yang ingin menyelamatkan dirinya dari konsekuensi operasi yang tidak dapat ia kendalikan.

Ketiga, motivasi politik yang lebih luas. Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, menyebut penyadapan ini berpotensi mencari celah pergantian kepemimpinan nasional. Jika informasi tentang keraguan presiden, konflik internal kabinet, atau konsesi politik yang sedang dinegosiasikan dapat digunakan untuk melemahkan legitimasi presiden, maka kebocoran itu sendiri dapat menjadi senjata. Dengan membocorkan keberadaan penyadapan, aktor tertentu dapat menciptakan krisis kepercayaan yang melemahkan presiden, tanpa harus membocorkan isi sadapan itu sendiri. Kebocoran menjadi pesan: kami mengetahui rahasiamu, dan kami mampu mengungkapkannya.

Keempat, dan yang paling mengganggu, motivasi ekonomi. Jika hasil sadapan mencakup percakapan tentang kebijakan energi, subsidi, hilirisasi, atau perundingan dagang, maka informasi itu memiliki nilai pasar yang sangat tinggi. Pangi Syarwi Chaniago dari Voxpol Center menyebut potensi kebocoran informasi strategis ke tangan asing sebagai "bencana fatal" yang kerugiannya tak dapat dikalkulasi. Klaim bahwa data sadapan mengalir ke Singapura dan China, meskipun belum terbukti, menunjukkan bahwa pasar untuk informasi semacam itu memang ada. Dalam ekonomi yang bergantung pada izin, tender, dan kontrak, pengetahuan tentang keputusan sebelum diumumkan adalah keunggulan kompetitif yang nilainya jauh melebihi biaya operasi penyadapan itu sendiri.

*Peran Intelijen Asing: Data Awal dan Logika Berbagi*

Pertanyaan yang lebih halus tetapi tidak kurang penting adalah peran lembaga intelijen asing. Dalam dunia intelijen, berbagi informasi adalah praktik normal, tetapi tidak pernah altruistik. Negara-negara dengan kapasitas signals intelligence yang besar, terutama dalam aliansi Five Eyes, memiliki kemampuan untuk mendeteksi anomali dalam lalu lintas komunikasi atau mengidentifikasi pola akses tidak sah ke infrastruktur telekomunikasi.

Jika intelijen asing memberikan data awal tentang dugaan penyadapan ini, motivasinya perlu dibaca secara cermat. Pertama, motivasi perlindungan aset. Negara yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden Prabowo, atau yang memiliki kepentingan strategis di Indonesia, berkepentingan memastikan bahwa saluran komunikasi dengan presiden tidak disadap oleh pihak ketiga. Membocorkan keberadaan penyadapan kepada pihak yang berwenang di Indonesia adalah cara untuk menutup celah yang dapat merugikan kepentingan mereka sendiri.

Kedua, motivasi pengaruh. Memberikan data awal menciptakan utang budi. Negara yang menerima informasi semacam itu akan merasa berhutang, dan hubungan itu dapat digunakan untuk mempengaruhi keputusan di kemudian hari. Dalam diplomasi intelijen, informasi adalah mata uang, dan pemberian informasi adalah investasi dalam pengaruh.

Ketiga, motivasi pengungkapan terkendali. Dalam beberapa kasus, intelijen asing membocorkan informasi bukan untuk membantu, tetapi untuk mengirim pesan. Dengan menunjukkan bahwa mereka mengetahui apa yang terjadi di lingkar terdalam kekuasaan, mereka mengingatkan pihak lain bahwa tidak ada ruang yang sepenuhnya aman dari pengawasan mereka. Ini adalah bentuk tekanan psikologis yang halus tetapi efektif.

Keterlibatan asing, jika terbukti, tidak serta-merta berarti bahwa intelijen asing merancang operasi itu. Partai Gerindra sedang mendalami kemungkinan keterlibatan pihak asing, tetapi belum ada bukti yang dipublikasikan. Yang dapat dikatakan adalah bahwa kerentanan domestik menciptakan peluang bagi aktor asing. Negara yang sistem penyadapannya dapat disalahgunakan oleh aktornya sendiri adalah negara yang sulit meyakinkan mitra bahwa saluran komunikasi strategisnya aman.

*Rahasia sebagai Komoditas*

Dalam kerangka geoekonomi, informasi adalah aset. Edward Luttwak berargumen bahwa persaingan antarnegara makin berlangsung lewat instrumen ekonomi dan teknologi. Blackwill dan Harris memperluas argumen itu: perdagangan, investasi, dan informasi kini menjadi alat kekuasaan. Indonesia, dengan pasar besar, sumber daya, dan posisi di jalur Indo-Pasifik, adalah ruang yang relevan untuk persaingan semacam itu.

Penyelesaian perundingan CEPA Indonesia dan Uni Eropa pada September 2025 menggambarkan luasnya keputusan strategis yang harus dikelola pemerintah. Dalam perundingan sejenis, kerahasiaan posisi tawar mempunyai nilai ekonomi. Menyebut contoh tersebut tidak berarti menuduh adanya penyadapan terhadap proses CEPA. Contoh itu menjelaskan mengapa keamanan informasi merupakan bagian dari kedaulatan ekonomi.

Dalam perundingan dagang, energi, atau investasi, pengetahuan tentang batas toleransi seorang pemimpin adalah keunggulan kompetitif. Jika informasi tentang prioritas, keraguan, atau garis merah presiden bocor sebelum waktunya, posisi tawar negara melemah secara material. Penyadapan, dalam pengertian ini, bukan hanya ancaman terhadap privasi individu. Ia adalah ancaman terhadap kedaulatan ekonomi.

Dari perspektif geostrategi, persoalannya lebih halus. Negara-negara mitra, terutama yang terlibat dalam kerja sama pertahanan dan keamanan, perlu mengetahui apakah saluran komunikasi dengan Indonesia aman. Jika sistem penyadapan milik negara sendiri dapat disalahgunakan untuk membidik presiden, pertanyaan yang wajar muncul adalah sejauh mana sistem yang sama dapat disalahgunakan untuk membidik mitra asing. Pertanyaan ini tidak harus dijawab dengan tuduhan. Ia cukup diajukan sebagai risiko reputasi yang harus dikelola.

*Empat Pembenahan, Satu Pilihan Ideologis*

Indonesia memiliki landasan konstitusional mengenai perlindungan privasi melalui Putusan Mahkamah Kontekstusi Nomor 5/PUU-VIII/2010. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 telah ada. Namun aturan yang tersedia tidak otomatis menjadi pengawasan yang efektif. Ada empat pembenahan yang perlu dipertimbangkan.

Pertama, penyadapan harus memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, serta otorisasi sesuai kewenangan. Tidak boleh ada pengecualian karena sasaran dianggap penting secara politik. Kata kuncinya adalah proporsionalitas.

Kedua, seluruh aktivitas penyadapan harus meninggalkan jejak audit yang terlindungi. Tidak boleh ada pejabat yang bebas menambahkan sasaran atau menghapus hasil tanpa pertanggungjawaban. Hans Born dan Ian Leigh menekankan bahwa legitimasi intelijen bergantung pada akuntabilitas yang bisa diperiksa. Log yang bisa dihapus oleh pihak yang diawasi adalah lelucon tata kelola.

Ketiga, pengawasan independen harus memiliki kewenangan dan kemampuan teknis yang nyata. Parlemen tidak cukup menerima presentasi dari institusi yang diawasinya. Pengawas yang tidak bisa mengakses sistem dan memeriksa log hanyalah stempel.

Keempat, petugas pelapor harus dilindungi. Jika pelapor internal tidak aman, sistem pengawasan akan bergantung pada keberanian individu. Dan keberanian individu jarang cukup untuk melawan struktur.

Amerika Serikat merespons skandal intelijen era Hoover dengan reformasi, termasuk Foreign Intelligence Surveillance Act pada 1978. Sistem itu tidak sempurna, tetapi mengakui satu prinsip: kewenangan menyadap harus tunduk pada hukum dan pengawasan. Indonesia tidak perlu meniru Amerika. Indonesia perlu membangun sistem yang sesuai dengan konstitusinya sendiri, tetapi dengan prinsip yang sama: tidak seorang pun, termasuk penjaga rahasia negara, boleh berada di atas hukum.

*Republik dan Rahasia Terakhirnya*

Hoover meninggal pada 1972 tanpa pernah diadili atas seluruh kontroversi kekuasaannya. Pelajaran terbesarnya bukan tentang seorang pejabat yang terlalu lama berkuasa. Pelajarannya adalah tentang kekuasaan yang berkembang lebih cepat daripada mekanisme pengawasannya.

Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo harus diusut sampai terang. Bukan hanya siapa yang melakukannya, tetapi siapa yang memerintahkan, siapa yang menerima hasilnya, dan untuk tujuan apa. Jika ada pihak asing yang terlibat, itu juga harus diungkap. Jika ada oligarki yang menjadi sponsor, itu juga harus dibongkar. Namun semua tuduhan wajib dibuktikan melalui proses hukum yang adil. Republik tidak diselamatkan dengan mengganti pemilik rahasia, melainkan dengan membatasi kekuasaan atas rahasia.

Ukuran demokrasi tidak terletak pada seberapa baik negara melindungi pemimpinnya. Ukuran yang lebih dalam adalah seberapa sungguh-sungguh negara melindungi orang yang tidak memiliki kekuasaan. Wartawan membutuhkan kerahasiaan sumber. Aktivis membutuhkan ruang berorganisasi tanpa rasa diintai. Pengusaha kecil membutuhkan kepastian bahwa data usahanya tidak dicuri. Warga biasa membutuhkan ruang aman ketika berbicara dengan keluarga dan sahabatnya.

Hak atas privasi bukan hadiah negara bagi orang penting. Ia adalah bagian dari martabat setiap manusia. Negara yang besar bukanlah negara yang mampu mendengar setiap bisikan warganya. Negara yang besar adalah negara yang tahu kapan harus berhenti mendengar. Karena di balik setiap pintu yang tertutup, ada martabat manusia yang wajib dihormati. Dan di balik setiap penyadapan yang tidak terkontrol, ada demokrasi yang perlahan kehilangan keberanian untuk berbicara.

Editor : Redaksi