Jakarta, JatimUpdate.id – Kepergian wartawan senior sekaligus politikus PDI Perjuangan Panda Nababan meninggalkan catatan penting dalam perjalanan pers dan demokrasi Indonesia. Bagi Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Panda bukan hanya seorang jurnalis yang tekun, tetapi juga figur politik yang berani menyampaikan kritik secara terbuka terhadap kekuasaan, termasuk ketika kritik tersebut berhadapan dengan kepentingan politik yang besar.
Dalam refleksi mengenang Panda Nababan, Didik menilai keberanian dan sikap blak-blakan menjadi karakter yang menonjol sepanjang perjalanan Panda. Di tengah situasi politik yang menurutnya semakin sulit bagi suara kritis, Panda tetap tampil menyampaikan koreksi terhadap perilaku penguasa dan dinamika internal partai. Didik melihat peran tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga fungsi kontrol dalam demokrasi.
Baca juga: Industri Melemah, Menteri Perindustrian Baru Hadapi PR Darurat: Ekonomi 7-8 Persen Terancam Gagal
Didik mengaku tidak memiliki hubungan persahabatan yang dekat dengan Panda. Namun, perjalanan keduanya kerap bersinggungan melalui dunia jurnalistik dan aktivitas intelektual. Ketika Didik aktif menulis kolom, Panda juga berada di sejumlah media yang menjadi ruang penting bagi perdebatan publik, mulai dari Harian Prioritas, Media Indonesia, hingga Majalah Forum Keadilan.
Panda pernah menjabat Wakil Pemimpin Umum Harian Prioritas pada 1987–1988, Kepala Litbang Media Indonesia pada 1988–1989, serta Wakil Pemimpin Umum Majalah Forum Keadilan pada 1990–1999. Didik mengenang masa itu sebagai periode ketika kehidupan pers masih berada dalam tekanan dan tidak mudah menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah. Karena itu, keberadaan media dan jurnalis yang berani menyampaikan kritik memiliki arti penting bagi perkembangan demokrasi.
Persinggungan keduanya berlanjut ketika Panda memasuki dunia politik. Panda bergabung dengan PDI Perjuangan dan menjadi anggota DPR RI sejak 1999 hingga 2012. Sementara Didik juga menjalani aktivitas politik dan kelembagaan pada masa Reformasi. Meski berada dalam lingkungan politik yang sama pada sejumlah periode, keduanya tidak banyak berinteraksi karena memiliki bidang dan tanggung jawab yang berbeda.
Baca juga: Saran untuk Membangun Koperasi Merah Putih
Salah satu bagian yang disoroti Didik adalah sikap Panda dalam dinamika politik 1998, ketika terjadi konflik internal PDI dan muncul gerakan yang kemudian melahirkan PDI Perjuangan. Didik menilai Panda memiliki peran dalam membela Megawati Soekarnoputri di tengah tekanan politik saat itu. Menurutnya, keberpihakan Panda terhadap Megawati bukan sekadar persoalan loyalitas personal, melainkan juga berkaitan dengan pertarungan mengenai arah dan kemandirian partai.
Didik kemudian menghubungkan sikap kritis Panda dengan dinamika politik menjelang Pemilu 2024. Ketika hubungan Jokowi dan Megawati serta PDIP mengalami ketegangan, Panda kembali menyampaikan kritik terbuka terhadap sejumlah langkah politik Jokowi. Salah satu isu yang pernah diungkap Panda adalah dugaan adanya komunikasi melalui pihak dekat Jokowi mengenai wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Pernyataan tersebut merupakan klaim yang disampaikan Panda dan menjadi bagian dari perdebatan politik saat itu, bukan keputusan atau fakta hukum yang telah ditetapkan.
Panda juga dikenal menyampaikan kritik terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Ia mempertanyakan proses politik dan pengalaman Gibran, terutama dalam konteks hubungan internal partai. Bagi Didik, sikap Panda menunjukkan keberanian seorang politikus senior untuk mengoreksi keputusan politik yang dinilainya tidak sejalan dengan prinsip kaderisasi, etika, dan demokrasi internal partai.
Baca juga: Mengenang Sosok Sederhana Faisal Basri
Lebih jauh, Didik menilai pengalaman tersebut memperlihatkan pentingnya keberadaan suara kritis di dalam partai politik. Ketika fungsi pengawasan parlemen dan mekanisme kontrol terhadap pemerintah dinilai melemah, kritik dari tokoh politik yang memiliki posisi independen dapat menjadi bagian dari pengingat agar kekuasaan tetap berjalan dalam batas konstitusi dan prinsip demokrasi. Ia memandang Panda sebagai salah satu figur yang berusaha menjalankan peran tersebut, meskipun pandangan dan penilaiannya terhadap dinamika politik tentu dapat menjadi bahan perdebatan.
Bagi Didik, warisan penting Panda Nababan bukan semata perjalanan panjang dari ruang redaksi ke parlemen, melainkan keberanian untuk bersuara ketika kekuasaan membutuhkan koreksi. Dalam demokrasi, kritik tidak semestinya dipahami sebagai permusuhan, tetapi sebagai bagian dari mekanisme menjaga keseimbangan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Kepergian Panda, menurut refleksi Didik, sekaligus mengingatkan bahwa demokrasi membutuhkan jurnalis, politisi, dan warga negara yang berani mempertahankan ruang kritik. Panda Nababan telah menjadi salah satu bagian dari perjalanan panjang itu. (#)
Editor : Redaksi