Blitar, JatimUPdate.id,- Fraksi Golkar-Demokrat DPRD Kabupaten Blitar menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2023. Tanggapan itu mengemuka pada Rapat Paripurna yang digelar di Graha Paripurna DPRD, Rabu (20/03/2024) malam.
Tanggapan yang berbentuk pandangan umum itu disampaikan juru bicara Fraksi Golkar-Demokrat Sri Indah Setijaningsih pada Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Muhammad Rifa’i didampingi Mujib dan dihadiri Bupati Blitar Rini Syarifah, perwakilan jajaran Forkopimda, Sekda Kabupaten Blitar Izul Marom, sejumlah kepala OPD.
Baca juga: Desa Sawentar Gelar Seminar Nasional dan Workshop tentang Literasi Digital Pemberdayaan Masyarakat
"Dalam kesempatan ini Kami Fraksi Golkar-Demokrat ingin memberi masukan terhadap Pemerintah Kabupaten Blitar terkait LKPJ Bupati tahun anggaran 2023, yang di harapkan mendapatkan penanganan segera di tahun ini," jelas Sri Indah saat membacakan pandangan umumnya.
Masukan itu, lanjut Sri Indah, terkait Pengembangan Kewirausahaan dan Keberdayaan Komunitas-Komunitas dalam Event Ekonomi Kreatif. Pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2023 yang terjadi angka penurunan dari 5,45% ke 4,91% sebaiknya hal tersebut dapat dicegah dengan mempermudah proses tahap persyaratan dan kelengkapan perijinan bagi pelaku wirausahawan yang dirasa masih banyak kesulitan yang terjadi di dalam sistem tersebut.
Baca juga: Bupati Blitar Rini Syarifah Salurkan Bantuan Pentasyarufan Baznas untuk Penyandang Disabilitas
"Dengan dipermudahnya perijinan wirausahawan maka diharapkan dapat menyerap pengangguran yang ada. Dan kita selaku Dewan Perwakilan Rakyat daerah juga apabila ingin membantu Pemerintah terkait Sumber Daya Masyarakat masih terbatasi oleh Kamus dan pokir yang mayoritas mencangkup infrastruktur," jelasnya.
Selain itu, Fraksi Golkar-Demokrat juga memberikan beberapa saran utamanya soal PAD, pihaknya berharap kepada Pemerintah Kabupaten Blitar agar dapat meningkatkan PAD dengan cara memanfaatkan dan mengelola tanah-tanah aset yang belum terkelola dengan baik, seperti stadion Srengat. (ADV)
Baca juga: Bupati Blitar Dorong Peningkatan Perhatian Pemerintah Pusat terhadap Kabupaten Blitar
Editor : Advertorial