Surabaya, JatimUPdate.id - Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud), telah mengambil langkah besar dalam mengembangkan kebijakan pendidikan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan para pendidik. Salah satu regulasi terbaru, Permendikbud No. 44 Tahun 2024, berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Meskipun regulasi ini memiliki potensi besar, perguruan tinggi swasta menghadapi tantangan unik dalam menerapkan kebijakan ini secara efektif. Esai ini akan membahas semangat dari Permendikbud No. 44 Tahun 2024, dampak potensialnya terhadap kesejahteraan dosen PTS, dan tantangan yang harus dihadapi oleh PTS untuk mencapai manfaat yang diharapkan.
Permendikbud No. 44 Tahun 2024 mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa para pendidik menerima perlakuan dan kompensasi yang adil. Regulasi ini menetapkan standar untuk remunerasi, pengembangan karier, dan pengembangan profesional yang bertujuan meningkatkan status dan kesejahteraan dosen di seluruh negeri. Dengan menetapkan pedoman yang lebih jelas dan sistem dukungan, regulasi ini bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi dosen, mendorong keunggulan akademik, dan memperkuat pertumbuhan profesional.
Baca juga: KDMP Made Lamongan Resmi Beroperasi, Suplai Pangan hingga Jalin Kemitraan dengan Bulog
Inti dari Permendikbud No. 44 adalah untuk mengatasi ketimpangan remunerasi antara dosen di perguruan tinggi negeri dan swasta. Secara tradisional, dosen di perguruan tinggi swasta menghadapi tantangan, termasuk gaji yang lebih rendah, akses terbatas ke dana penelitian, dan peluang pengembangan profesional yang lebih sedikit dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di perguruan tinggi negeri. Regulasi baru ini mengakui ketimpangan tersebut dan berupaya memberikan kerangka kerja yang memungkinkan PTS untuk meningkatkan kesejahteraan para dosennya.
Dampak Potensial terhadap Kesejahteraan Dosen PTS
Salah satu dampak yang paling dinantikan dari Permendikbud No. 44 adalah perbaikan dalam hal remunerasi dan tunjangan bagi dosen perguruan tinggi swasta. Regulasi ini menetapkan standar gaji minimum yang harus dipatuhi oleh institusi PTS (tunduk kepada regulasi Ketenagakerjaan). Langkah ini bertujuan mengurangi kesenjangan upah antara dosen di perguruan tinggi negeri dan swasta, sehingga dosen PTS mendapatkan kompensasi yang adil atas pekerjaan mereka.
Selain itu, regulasi ini juga mencantumkan ketentuan untuk tunjangan tambahan seperti asuransi kesehatan, pensiun, dan bentuk jaminan sosial lainnya. Dengan mewajibkan tunjangan ini, regulasi berupaya memberikan stabilitas dan keamanan finansial yang lebih besar bagi dosen PTS, yang penting untuk kepuasan karier jangka panjang dan kesejahteraan pribadi.
Permendikbud No. 44 juga menekankan pentingnya pengembangan karier dan profesional bagi dosen. Berdasarkan regulasi ini, perguruan tinggi swasta didorong untuk menawarkan jalur promosi yang jelas dan peluang bagi dosen untuk meningkatkan kualifikasi akademik mereka. Ini termasuk dukungan untuk mengejar gelar lanjutan, partisipasi dalam proyek penelitian, dan keikutsertaan dalam konferensi akademik.
Dengan berinvestasi dalam pertumbuhan profesional para dosennya, PTS tidak hanya dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka berikan tetapi juga meningkatkan daya saing mereka dalam menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Bagi dosen, peluang untuk pengembangan karier ini dapat meningkatkan kepuasan kerja, rasa pencapaian, dan potensi penghasilan yang lebih tinggi.
Aspek signifikan lainnya dari regulasi ini adalah penekanan pada peningkatan akses ke dana penelitian bagi dosen PTS. Penelitian memainkan peran penting dalam pendidikan tinggi, dan dosen PTS sering kesulitan mendapatkan dana untuk proyek mereka. Permendikbud No. 44 mengatasi masalah ini dengan memperkenalkan mekanisme bagi institusi PTS untuk mengakses hibah pemerintah dan dana penelitian.
Akses yang lebih besar ke pendanaan ini tidak hanya bermanfaat bagi dosen dengan memberikan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mengejar minat penelitian mereka, tetapi juga meningkatkan reputasi akademik institusi PTS. Output penelitian yang lebih kuat dapat menarik lebih banyak mahasiswa, meningkatkan peringkat institusi, dan membuka peluang baru untuk kolaborasi dengan universitas dan industri lain.
Baca juga: Bupati Lamongan Resmikan Jalan Plembon–Made, Didorong Jadi Jalan Protokol Penopang Ekonomi
Tantangan bagi Perguruan Tinggi
Terlepas dari niat positif di balik Permendikbud No. 44, perguruan tinggi swasta menghadapi tantangan besar dalam menerapkan regulasi ini. Tantangan ini berasal dari kombinasi kendala keuangan, hambatan administratif, dan kapasitas institusional yang bervariasi.
Banyak perguruan tinggi swasta di Indonesia yang beroperasi dengan sumber daya keuangan yang terbatas, mengandalkan biaya kuliah untuk mendanai operasional mereka. Bagi institusi-institusi ini, memenuhi standar gaji baru dan memberikan tunjangan tambahan kepada dosen mungkin akan memberatkan anggaran mereka. Beberapa PTS mungkin kesulitan untuk menghasilkan pendapatan yang diperlukan untuk mematuhi regulasi ini tanpa menaikkan biaya kuliah, yang dapat mengurangi jumlah mahasiswa dan mempengaruhi tingkat pendaftaran.
Menerapkan Permendikbud No. 44 membutuhkan penyesuaian administratif yang signifikan, termasuk memperbarui sistem penggajian, merevisi kontrak kerja, dan mengembangkan kebijakan baru untuk pengembangan karier dan pendanaan penelitian. Bagi institusi PTS dengan kapasitas administratif terbatas, penyesuaian ini dapat memakan waktu dan biaya.
Selain itu, perguruan tinggi swasta harus menavigasi birokrasi yang kompleks untuk mengakses hibah pemerintah dan dana penelitian. Proses aplikasi untuk dana ini bisa memakan waktu lama dan membutuhkan dokumentasi yang cukup banyak, yang mungkin menghalangi beberapa institusi untuk mendaftar. Akibatnya, tidak semua dosen PTS mungkin akan merasakan manfaat dari peningkatan akses ke dana penelitian yang diharapkan oleh regulasi ini.
Baca juga: PMII Unisda Desak Pemkab Lamongan Benahi Tata Kelola Banjir Secara Menyeluruh
Kemampuan perguruan tinggi swasta untuk menerapkan Permendikbud No. 44 sangat bervariasi tergantung pada ukuran, stabilitas keuangan, dan struktur organisasi mereka. Perguruan tinggi swasta yang lebih besar, mapan, dengan endowment yang substansial dan tim administratif yang kuat mungkin akan lebih mudah mematuhi regulasi ini. Sebaliknya, institusi yang lebih kecil dengan sumber daya terbatas mungkin menghadapi kesulitan besar dalam memenuhi persyaratan.
Kemudian PTS yang mengandalkan sumber keuangan hanya dari perolehan mahasiswa, maka PTS akan sulit dalam merealisasikan spirit Permendikbud tersebut, untuk itu PTS dituntut kreatif dalam melakukan penggalian sumber daya keuangan. PTS yang miskin kreatifitas dalam penggalian keuangan di luar mahasiswa, tampaknya akan mengalami jalan terjal dalam mewujudkan semangat regulasi, yang tujuan utamanya adalah meningkatkan pendapatan dosen secara manusiawi.
Permendikbud No. 44 Tahun 2024 merupakan upaya yang patut diapresiasi oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan dosen perguruan tinggi swasta dan mengatasi kesenjangan antara perguruan tinggi negeri dan swasta. Namun, tantangan yang dihadapi oleh PTS dalam menerapkan regulasi ini menunjukkan perlunya dukungan dan kolaborasi tambahan. Pemerintah bisa mempertimbangkan untuk memberikan bantuan keuangan yang terarah atau program penguatan kapasitas untuk membantu PTS yang lebih kecil mematuhi regulasi ini.
Pada akhirnya, keberhasilan Permendikbud No. 44 dalam spritnya untuk meningkatkan kesejahteraan dosen PTS akan bergantung pada kemauan dan greget semua pihak terkait—perguruan tinggi swasta, pemerintah, dan para dosen itu sendiri—untuk bekerja sama menuju tujuan bersama. Dengan membangun semangat kolaborasi dan dukungan bersama, Indonesia dapat menciptakan sistem pendidikan tinggi yang lebih adil dan berkelanjutan yang bermanfaat bagi pendidik maupun mahasiswa.
*Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Billfath Lamongan
Editor : Redaksi