Surabaya, JatimUPdate.id – Reses di daerah pemilihan (dapil) dua, Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Luthfiyah menyebut warga protes terkait pembangunan infrastruktur.
Menurut legislator Partai Gerindra tersebut, warga telah mengajukan permohonan pembangunan infrastruktur.
Baca juga: LKPJ Wali Kota 2025, DPRD Soroti Ketahanan Pangan hingga Sampah
Namun sebut dia, pembangunan infrastruktur tersebut belum direalisasi meski diusulkan beberapa tahun melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
"Kondisi ini menimbulkan kekecewaan warga, terutama saat musim hujan yang kerap menyebabkan banjir di daerah-daerah tersebut," ujar Luthfiyah, saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (31/10).
Luthfiyah menegaskan, pengajuan infrastruktur sudah melalui proses paripurna, namun belum ada tindak lanjut dari pihak terkait.
Baca juga: Komisi D Usul Skema Khusus SPMB, Wilayah Padat Penduduk Minim SMP Negeri
Maka dari itu, dia menekankan pemerataan pembangunan, utamanya di kampung-kampung yang sudah lama mengajukan kebutuhan infrastruktur dan rentan banjir.
“Pemerataan pembangunan sebaiknya difokuskan di kampung-kampung yang sudah lama pengajuannya dan cenderung mudah banjir jika musim hujan,” jelas Luthfiyah.
Luthfiyah memaparkan, desakan warga bukan hal baru dan selalu muncul di setiap reses yang dilakukan. Sehingga dia mendesak
Baca juga: Penataan Pasar Unggas, Pedagang: Ruang Penataan Banyak, Tak Harus Jauh dari Basis Pasar
Pemkot menindaklanjuti pengajuan tersebut.
“Sudah berapa kali reses, saya selalu menjadi langganan ditagih warga terkait realisasi infrastruktur,” demikian Luthfiyah. (Roy)
Editor : Miftahul Rachman