Ada Apa Pemkab Sumenep Baru Lirik Problem Kepulauan, Kangean Disebut Kaya Sumber Daya Alam

Oleh: Moh. Ahsin Nawail (Ketum Imaka Malang)

Malang, JatimUPdate.id : Kepulauan kangean yang indah memiliki kekayaan sumber daya alam dengan nilai yang sangat luar biasa, bahkan membantu keseja hteraan masyarakat kepulauan kangean.

Kepulauan kangean yang memiliki wilayah daratan yang dikelilingi oleh lautan memberikan manfaat tersendiri bagi masyarakatnya, sebab masyarakat kangean memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, yaitu bertani, berkebun, dan melaut (nelayan).

Inilah yang menopang hidup masyarakat kepulauan kangean, artinya selain indah dan kaya akan sumber daya alam kangean juga menjadi harapan besar bagi masyarakatnya.

Sumber daya alam menjadi urat nadi bagi masyarakat kepulauan, dimana masyarakat hanya memiliki itu untuk bertahan hidup.

Masyarakat kangean hanya butuh untuk diberikan akses yang baik dan pengetahuan yang lebih untuk membantu meningkatkan produktivitas dan capaian kemandirian ekonomi.

Disinilah kemudian peran pemerintah untuk mendorong capaian kapabilitas masyarakat dengan upaya pemberdayaan yang seyogyanya dilakukan oleh pemerintah, sehingga mampu meciptakan kemandirian ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

Gugusan Kepulauan Kangean tidak sekedar gumpalan daratan dan genangan air tetapi sudah menjadi pulau harapan bagi masyarakatnya.

Lebih jauh sebagaimana Erich Fromm tuliskan dalam bukunya yang berjudul Revolusi Harapan (2019) bahwa “harapan adalah unsur penentu dalam sembarang upaya untuk membawa perubahan sosial ke arah sifat hidup, kesadaran diri, dan akal yang lebih besar” ungkap Erich Formm.

Artinya masyarakat kangean memiliki harapan besar terhadap kepulauannya, demi perubahan sosial yang lebih baik untuk generasi selanjutnya, kesadaran yang mampu menentukan arah baik dan buruk kehidupan, dan hal tersebut akan tercapai dengan ilmu pengetahuan yang luas atau akal yang besar.

Apakah kemudian harapan masyarakat kepulauan akan dapat terwujud, untuk itu terlabih dahulu kita lihat relasi pemerintah kabupaten terhadap masyarakat kepulauan.

Jika pemkab memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap kepulauan, misalnya dengan memberikan problem solving atau memiliki intensitas untuk menyelesaikan masalah di kepulauan, baik itu soal kemanusiaan (pengentasan kemiskinan, hak asasi, pendidikan dll), infrastruktur jalan, lingkungan, dan alam maka akan memungkinkan harapan itu bisa terwujud.

Tetapi jika sebaliknya, maka relasi pemkab dengan masyarakat kepulau adalah relasi predatorik yang hanya hadir untuk kepentingan nya tidak untuk kepentingan masyarakat.

Hiruk pikuk soal investasi besar di sektor perikanan kepulauan Kabupaten Sumenep diperkuat adanya audensi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pada Kamis (22/1/2025) yang membahas isu strategis tentang pendekatan blue economy dan transportasi kepulauan, salah satunya di daerah kepulauan kangean.

Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP, M.Si, IPU (Kabappeda) menyampaikan bahwa maksud audensi menggali data, isu dan permasalahan khususnya di Pulau Kangean terkait pemenuhan kebutuhan pangan, energi, air bersih, layanan dasar pendidikan, layanan dasar kesehatan, sarpras kepulauan khususnya transportasi dan jalan, potensi perikanan dan pertanian sekaligus mengidentifikasi dampak pembangunan serta merumuskan rekomendasi pendanaan awal dari sumber eksternal.

Pemkab menilai ini adalah komitmen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan.

Pertemuan Bupati dengan pihak perusahaan (investor) beberapa hari yang lalu memiliki korelasi yang sangat kuat dengan audensi yang dilakukan oleh Bappeda bersama Bappenas, sebab apa yang menjadi poin audensi tidak lebih dari apa yang menjadi poin pokok maksud pertemuan Bupati sumenep dengan pihak investor beberapa hari yang lalu.

Apa yang menjadi pokok bahasan audensi tersebut sarat kepentingan dan memiliki maksud tertentu, sebab pembahasan soal problem solving kepulauan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut baru mencuat setelah adanya investasi dengan nilai yang tinggi terhadap kabupaten sumenep.

Masalah soal kebutuhan pangan, air bersih, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan infrastruktur jalan merupakan bukan permasalah yang baru bagi masyarakat kepulauan, seharusnya pemerintah hadir dari dulu sejak adanya permasalahan tersebut bukan ketika adanya program besar dengan nilai yang sangat tinggi baru pemerintah akan hadir (kemaren perbaikan jalan baru dilaksanakan dimomentum pilkada, dengan hasil yang tidak memuaskan).

Atau apa mungkin investasi di sektor perikanan kepulauan sumenep menjadi cikap bakal dijadikan sebagai Program Strategis Nasional (PSN).

Seharusnya pemkab lakukan musyawarah dengan masyarakat soal rencana besar ini, sebab banyak masyarakat yang menjadikan laut sebagai sumber penghidupan atau pendapatan sehingga tidak merugikan pihak tersebut, artinya musyawarah adalah cara yang tepat dilakukan untuk mengetahui kondisi masyarakat, sehingga mampu untuk memastikan hak-hak rakyat terjamin.

Kebijakan pemda harus memiliki konsiderasi masyarakat, baik aspek filosofis dalam hal ini adalah pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa yang bersumber dari pacasila dan aspek sosiologis dalam hal ini adalah bahwa kebijakan ini memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Sehingga apa yang menjadi arah kebijakan benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat.

Gerakan-gerakan preventif seperti pemberdayaan, peningkatan kapasitas, pembekalan dan sosialisasi seyogyanya dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari hal-hal negatif terjadi, sebab apabila sudah menimpah masyarakat akan lebih banyak mengakibatkan kerugian.

Tetapi jika hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka gerakan-gerakan pemulihan harus segera dilaksanakan untuk menyelesaikan persoalan.

Pemkab Bicara soal kesejahteraan masyarakat yang dikonotasikan dengan investasi di sektor perikanan ini jangan hanya bicara hari ini, tetapi bagaimana kesejahteraan tersebut mampu bertahan lama sampai generasi berikutnya bisa merasakan.

Perhatikan hak-hak rakyat, kerusakan lingkungan kepulauan sebab ini bukan soal nilai kesejahteraan pragmatis tapi soal harapan hidup masyarakat kepulauan.

Hidup dan Kehidupan itu seyogyanya adalah memberikan penghormatan tertinggi terhadap keberadaan manusia dan alam.

Salus Populi Suprema Lex Esto (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi)

Editor : Yuris. T. Hidayat