Kemiskinan Ekstrem Nol Persen, Dinsos: Memang Nol, Pansus: Jangan Cuma Berdasarkan Administratif

Reporter : -
Kemiskinan Ekstrem Nol Persen, Dinsos: Memang Nol, Pansus: Jangan Cuma Berdasarkan Administratif
ilustrasi foto funpic, dok jatimupdate.id

Surabaya,JatimUPdate.id - Kepala dinas sosial (Dinsos) kota Surabaya Anna Fajriatin, menegaskan angka kemiskinan di kota Pahlawan nol persen.

Ia juga mengklaim, tidak hanya di Surabaya angka kemiskinan nol persen, tetapi juga terjadi di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Apresiasi Purabaya-Kenpark Lewat Tol, Eri Irawan Dukung Kembali Pakai Bus

"Kemiskinan ekstrem itu nol, kok nol, dia memang nol, sesuai dengan apa? se Indonesia itu nol kabeh (semua) mas, termasuk Surabaya." tutur Anna di kawasan Yos Sudarso, Kamis (10/4).

Dikatakan, kemiskinan nol persen itu lantaran ada intervensi dari pemerintah.

Sayangnya saat dicecar wujud intervensi itu, Anna tidak memberikan penjelasan apapun.

"Kan ada intervensi," tutup Anna.

Baca Juga: BPJS Nonaktif Tanpa Pemberitahuan, Warga Miskin Terancam Gagal Operasi

Wakil Ketua Pansus LKPJ Walikota Surabaya, Ajeng Wira Wati mengatakan, angka nol persen kemiskinan tidak hanya berdasarkan administrasi saja.

Sebab, kata Ajeng ketika dilakukan survei bisa jadi tidak sesuai dengan alamat KTP dengan domisi.

"Ini benar-benar tidak hanya berdasarkan dari administratif saja. Karena mungkin waktu pas di survei tidak sesuai dengan alamat KTP dengan domisili karena orang tersebut ngekos berpindah-pindah. Tapi ini harus benar-benar mencerminkan kejateraan warga kota Surabaya." tegas Ajeng.

Baca Juga: DPRD Surabaya Soroti Dinamika Normalisasi Sungai Kalianak Tahap II

Maka dari itu, dia menekankan dinsos tidak berpuas diri, bahkan mendorong menggali data terbaru memastikan data pra gamis tidak boleh bertambah.

Kendati begitu, Ajeng menekankan target penurunan keluarga pra gamis tetap harus diperhitungkan.

"Jadi kita memastikan ke dinas sosial tidak boleh berpuas seperti itu tapi harus menimba data yang baru. Kemudian memastikan data pra gamisnya itu juga tidak boleh bertambah. Jadi harus target penurunannya harus tetap ada seperti keluarga miskin."demikan Ajeng Wira Wati. (Roy)

Editor : Miftahul Rachman