Wamenkop : Pemetaan Kebutuhan dan Kondisi Riil Desa Untuk Kopdes MP dengan Data Desa Presisi

Badung, Bali, JatimUPdate.id : Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, menekankan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih harus bergerak di sektor produksi, distribusi, dan industri.

Namun, semua langkah itu harus dilandasi dengan data desa yang akurat dan relevan.

“Kita gunakan Data Desa Presisi (DDP), sebuah metode pemetaan kebutuhan dan potensi riil setiap desa. Metode ini dikembangkan oleh Institut Pertanian Bogor,” tegas Ferry dalam Kick-Off Kopdes Merah Putih berbasis DDP di Desa Bongkasa Pertiwi, Kabupaten Badung, Bali, Senin (2/6/2025).

Sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih, Ferry menyebut bahwa data presisi menjadi fondasi penting dalam menyusun peta jalan pemberdayaan koperasi di tingkat desa.

“Dengan data presisi, gerakan Kopdes menjadi lebih terarah dan tepat sasaran. Ini langkah konkret untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran di desa,” jelasnya.

Ferry juga menepis anggapan bahwa Kopdes Merah Putih adalah program yang bersifat top-down. Menurutnya, pendekatan DDP justru membuka ruang partisipasi aktif dari masyarakat desa, dimulai dari proses pendataan.

“DDP adalah jawaban atas kekhawatiran berbagai pihak. Program ini mendorong partisipasi warga dari bawah, bukan instruksi dari atas,” ujarnya.

Ia berharap, Desa Bongkasa Pertiwi yang dijadikan proyek percontohan bisa menjadi model nasional dalam membangun koperasi modern yang berbasis sains dan data.

“Semoga desa ini bisa menjadi rujukan nasional dalam membangun koperasi desa yang kuat, partisipatif, dan berbasis teknologi,” tambahnya.

Sementara itu, penemu metode DDP dari IPB, Prof. Dr. Sofyan Sjaf, mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap inovasi ini.

“Saya berterima kasih atas pengakuan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Koperasi terhadap peran Data Desa Presisi dalam memperkuat Kopdes Merah Putih,” kata Sofyan.

Ia menjelaskan bahwa DDP adalah wujud dari demokrasi data. “Metode ini tidak hanya memetakan potensi ekonomi, tapi juga sumber daya manusia yang ada di desa. Ini langkah ilmiah untuk pembangunan dari bawah,” tandasnya.

Jawa Timur Terbanyak Pendirian Kopdes MP.

Data yang dihimpun Redaksi JatimUPdate.id menyebutkan Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi terbanyak yang Koperasi Desa Merah Putihnya telah memiliki akta berbadan hukum dari Direktorat Jendral Adminstrasi Hukum Umum (AHU) Kementrian Hukum yang dipublikasi oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jatim pada 1 Juni 2025 pukul 10.00 menunjukkan jumlah Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Jatim telah berbadan hukum sebanyak 3011 Kopdes/Kopkelurahan yang ada.

INI juga menyebutkan bahwa peringkat kedua provinsi terbanyak diduduki oleh Jawa Tengah dengan 1674 Kopdes/Kopkelurahan, kemudian Provinsi Aceh peringkat ketiga dengan 837 Kopdes/KopKelurahan.

Selanjutnya Jawa Barat dengan 749 Kopdes/Kopkelurahan, disusul Sulawesi Selatan 736 Kopdes/KopKelurahan, Sematera Utara 724 Kopdes/Kopkelurahan, Sumatera Selatan 546 Kopdes/Kopkelurahan disusul Lampung 487 Kopdes/KopKelurahan dan Riau 440 Kopdes/KopKelurahan.

Ketua Komisi A DPRD Jatim Dedi Irwansyah memberikan apresiasi kepada semua pihak baik Pemprov Jatim, Pemkab dan Pemkot di lingkungan Provinsi Jatim terkhusus Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Dinas Koperasi yang telah bahu-membahu bersama-sama Tim Tenaga Pendamping Profesional alias Tenaga Pendamping Desa yang telah bekerja keras mendorong terlaksananya Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan di Jatim.

"Alhamdulillah Musdesus dan Musyawarah Kelurahan telah terlaksana hampir merata di 38 Kabupaten dan Kota di Jatim sebagai langkah pendirian Kopdes dan KopKelurahan Merah Putih. Dan fakta yang membanggakan berikutnya adalah capaian kerja para Notaris yang telah membantu sehingga di tanggal 1 Juni 2025 setidaknya telah berakte badan hukum 3011 Kopdes/Kopkelurahan di Jatim dan ini peringkat pertama di Indomesia," kata Dedi kepada JatimUPdate.id pada Kamis (04/06/2025).

Lebih lanjut Dedi mengungkapkan tentunya data itu akan dinamis dan terus bergerak dengan harapan akhir Juni 2025 semua Desa dan Kelurahan di Jatim Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahannya telah berakte badan hukum semua.

"Komisi A DPRD Jatim akan terus memantau progres perkembangan tersebut day by day agar program strategis Koperasi Desa Merah Putih ini bisa sukses dan pada 12 Juli mendatang bertepatan dengan Hari Koperasi 2025 bisa di Resmikan secara nasional oleh Pak Presiden Prabowo Subianto," kata Dedi.

Pentahelix Koperasi Desa Merah Putih

Lebih dalam Ketua Komisi DPRD Jatim itu menekankan untuk adanya kolaborasi dan sinergi sejumlah pihak dalam memperkuat keberadaab program strategis Koperasi Desa Merah Putih itu guna memastikan Asta Cita Ke-6 Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabumi Raka bisa terwujud dengan memberikan ruang kebangkitan perekonomian desa semakin meluas.

"Program ini tidak terhenti pada Pendirian Kopdes Merah Putih, kedepan masih banyak yang mesti dikerjakan dengan Skema Pentahelix, kolaborasi 5 aktor yaitu Pemerintah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Media Massa dan Pemerintah Desa dalam memperkuat kelembagaan Kopdes MP serta penguatan kapasitas SDMnya. Jatim mesti bergerak dengan Pentahelix guna suksesnya Kopdes MP itu," kata Dedi yang juga alumnus Universitas Negeri Surabaya tersebut.

Dedi menegaskan dengan pernyataan Wamenkop di Bali tentang penggunaan Data Desa Presisi (DDP) itu akan semakin membantu pemetaan potensi riil desa.

"Di Jatim Komisi A akan menggandeng Komisi B guna bersinergi dan menggerakkan DPMD dan Dinas Koperasi/UMKM Jatim bersama Perguruan Tinggi dan rekan-rekan media guna melakukan pemetaan awal termasuk membantu desa merancang analisa usaha serta bisnis plain Kopdes Merah Putih. Rapat koordinasi ini akan segera Komisi A dorong, karena butuh kecepatan dan kerjasama," ungkap Dedi.

Dedi yakin dengan adanya Kolaborasi antar pihak, mimpi dan harapan mensejahterakan desa dan warganya dengan keberadaan Kopdes Merah Putih akan bertahap terwujud.

"Yang jelas Desa adalah kunci peradaban modern Indonesia Emas 2025, dengan Membangun Desa maka akan membangun Indonesia," tegas Dedi. (dek/yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat