GMNI Jatim Nilai Konsolidasi Nasional di Blitar Sebagai Manuver Politik

Surabaya, JatimUPdate.id : Blitar merupakan kota yang dikenal sebagai tanah kelahiran seorang Proklamator Republik Indonesia, Ir. Soekarno. Wilayah tersebut kembali menjadi sorotan nasional pada akhir-akhir ini.

Pada tanggal 21-22 Juni 2025, salah satu faksi di organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar sebuah acara yang bertajuk Konsolidasi Nasional dan Ziarah Kebangsaan yang dilaksanakan di Kompleks Makam Bung Karno, Blitar.

Kegiatan tersebut menuai kritik tajam dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GMNI Jawa Timur.

Dalam pernyataan resminya yang diterima Redaksi JatimUPdate id, Jumat Malam (27/06/2025), Ketua DPD GMNI Jatim, Amir Mahfut menilai kegiatan tersebut sebagai bentuk ritual pencitraan semata yang menutupi konflik internal organisasi.

“Apa yang diklaim sebagai upaya persatuan, pada dasarnya adalah reproduksi kekuasaan dari satu kelompok yang ingin mempertahankan dominasi secara sepihak,” tegas Amir dalam keterangannya pada Jumat, (27/06/2025).

Konflik internal GMNI memang telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir, terutama sejak adanya dualisme kepemimpinan antara DPP GMNI kubu Imanuel Cahyadi dan kubu Arjuna Putra Aldino.

"GMNI dibawah kepemimpinan Ketua Umum Imanuel Cahyadi, pada pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) tahun 2022 yang ditetapkan di Ancol, Jakarta, menghasilkan salah satu poin yaitu Kongres Persatuan," kata Amir Mahfut.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan tentang Rapat Pimpinan Nasional (Rapminas) DPP GMNI dibawah kepemimpinan Ketua Umum Arjuna.

"Di satu sisi, DPP GMNI dibawah pimpinan Arjuna pada akhirnya melaksanakan Rapimnas yang dilaksanakan di Yogyakarta, salah satu poinnya adalah melahirkan sikap penolakan terhadap Kongres Persatuan," jelasnya.

Selanjutnya, Amir Mahfut selaku Ketua DPD GMNI Jatim mempertanyakan kembali apa yang akhir-akhir ini dilakukan oleh faksi DPP GMNI pimpinan Ketua Umum Arjuna.

"Ada yang seolah-olah muncul menjadi sosok pahlawan, menggaungkan perihal persatuan dan berusaha membelokan fakta untuk mencoba mengeser alur dan catatan sejarah siapa yang di barisan persatuan sejati," ucap Amir.

Selain itu, dia juga menyayangkan dengan kegiatan yang akhir-akhir ini terjadi.

"Ada langkah-langkah yang dilakukan malah menimbulkan problematik yang begitu terlihat, dikarenakan konsensus persatuan itu sendiri tanpa membertimbangkan daripada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi," ujar Amir.

Ia melihat bahwa seruan untuk persatuan masih tidak ada kejelasan atau terlihat semu, karena tidak jelas konsep dan gagasanya.

"Hal itu bisa dilihat dari seruan akan persatuan yang tidak jelas konsep dan gagasannya, seruan tersebut tidak memberikan ruang dan jawaban dari persoalan yang terjadi di tubuh GMNI itu sendiri," jelas Ketua DPD GMNI Jatim.

Amir mengatakan kegiatan Konsolidasi Nasional di Blitar hanya melibatkan faksi tertentu, tanpa melalui atau mempertimbangkan mekanisme organisasi yang baik berdasarkan AD/ART.

"Bahwa pembentukan Forum Nasional Komunikasi Persatuan dalam acara tersebut justru memperjelas kecenderungan politisasi organisasi. Tidak ada transparansi, dialog antar faksi, ataupun pendekatan musyawarah dalam pembentukan forum tersebut," terangnya.

Ziarah ke makam Bung Karno yang dijadikan momen simbolik acara, turut menjadi sorotan. Amir Mahfut menilai bahwa aktivitas itu telah kehilangan esensi ideologisnya.

“Bung Karno bukan hanya simbol nasionalisme, tetapi juga simbol keberanian berpikir dan bertindak. Ziarah tanpa kesadaran ideologis adalah seremoni kosong,” katanya.

Pada saat yang sama, Amir mengungkap adanya indikasi manuver politik pribadi dalam kegiatan tersebut.

"Dalam selebaran isu yang beredar, ada nama calon yang isunya sedang mengincar posisi Sekretaris Jenderal DPP GMNI yang akan datang. Hal ini memperkuat dugaan bahwa kegiatan tersebut dimanfaatkan sebagai ajang pencitraan dan konsolidasi kekuasaan sepihak," ungkapnya.

DPD GMNI Jawa Timur menilai bahwa langkah menuju persatuan seharusnya dimulai melalui jalur konstitusional, yakni penyelenggaraan Kongres Luar Biasa sebagaimana diatur dalam AD/ART GMNI.

“Persatuan tidak bisa dibentuk di atas kebohongan dan penyimpangan konstitusi. Jalan konstitusional yang harus ditempuh adalah menyelenggarakan Kongres Luar Biasa terlebih dahulu, untuk lebih khusus kubu DPP GMNI Arjuna sebagaimana diatur dalam Pasal 20 AD/ART. Hanya melalui proses kongres masing-masing yang sah, keputusan tentang Kongres Persatuan dapat diambil secara demokratis dan legitimate.” tegas Amir Mahfut Ketua DPD GMNI Jatim.

Amir juga menambahkan, pembentukan Badan Pekerja Kongres (BPK) dinilai cacat prosedur, salah satu isu paling kontroversial dalam kegiatan di Blitar adalah pembentukan BPK yang dinilai tidak sah secara kelembagaan.

DPD GMNI Jawa Timur menilai bahwa keputusan tersebut diambil secara sepihak oleh pihak yang tidak memiliki legitimasi struktural, mengingat hingga kini kubu pengurus DPP GMNI Arjuna masih ada dan hidup.

Amir Mahfut mengingatkan seluruh kader GMNI untuk kembali pada semangat dasar perjuangan organisasi, yaitu kejujuran, keberanian berpikir, dan kepatuhan terhadap konstitusi.

“Konsolidasi yang tidak melibatkan semua pihak hanyalah ilusi kebersamaan. GMNI tidak bisa dibangun di atas citra palsu, tetapi harus ditegakkan melalui prinsip, proses demokratis, dan kejujuran ideologis,” pungkasnya.

Sementara itu sebelumnya redaksi JatimUPdate.id telah memuat berita terkait konsolidasi GMNI di Blitar itu.

Lebih jauh beritanya memuat Konsolidasi nasional cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang diselenggarakan di Kota Blitar, Jawa Timur dan DPC GMNI Blitar selaku tuan rumah menjadi sorotan akibat tindakan tidak etis fungsionaris pengurus GMNI, yang dimuat di JatimUPdate.id pada Selasa (24/06/2025)

Dalam rilis yang diterima Redaksi JatimUPdate.id pada Senin (23/06/2025), aksi tidak etis itu diduga dilakukan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GMNI Jawa Timur, Hendra Prayogi, bersama rekanan pengurus DPD.

Sementara itu disebutkan dalam rilis tersebut, bahwa dalam acara yang dimaksudkan untuk memperkuat persatuan organisasi itu, Hendra Prayogi dituding memanfaatkan momen tersebut untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, menciderai semangat konsolidasi yang diinisiasi oleh cabang-cabang GMNI.

Menurut pernyataan resmi dari Ketua DPC GMNI Jember, Abdul Azis Al Fazri & Surabaya, Virgiawan Budi, Hendra Prayogi dan pengurus DPD Jawa Timur melakukan pressure serta menghakimi sikap politik perwakilan ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang hadir dalam konsolidasi.

Dalam rilis tersebut disebutkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh fungsionaris GMNI ini dianggap tidak terpuji dan bertentangan dengan nilai-nilai organisasi yang menjunjung tinggi demokrasi dan persatuan.

Lebih lanjut, Hendra Prayogi diduga menumpangi pada kerja keras pengurus cabang untuk mendirikan Forum Komunikasi Nasional guna memuluskan agenda kongres persatuan yang tidak mencerminkan aspirasi bersama.

Konsolidasi nasional di Blitar sejatinya merupakan gagasan murni dari DPC GMNI Surabaya dan Jember yang telah resmi membentuk Badan Pekerja Kongres Nasional GMNI Ke-XXII 2025 sebelumnya.

Tujuan utama konsolidasi nasional ini adalah mengakhiri dualisme kepemimpinan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GMNI yang telah berlangsung sejak Kongres Ambon 2019.

Sementara itu diketahui bahwa adanya dualisme ini melibatkan dua kubu, yakni DPP di bawah kepemimpinan Arjuna Putra Aldino dan DPP di bawah Imanuel Cahyadi, yang telah menghambat roda organisasi dan regenerasi kepemimpinan GMNI selama hampir enam tahun.

Dari hasil konsolidasi, semua perwakilan cabang sepakat untuk membentuk Badan Pekerja Kongres Nasional dengan mengukuhkan ulang Surya Dwi Hadmaja sebagai Ketua dan Lazuardi Vivekananda Putrawardana sebagai Sekretaris. (wb/yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat