Belajar Konsep Pengalihan Isu

 

Oleh: Hadi Prasetyo

Baca Juga: Praktek Ng-Vlog, ABG Dan Manula Membaur Seru

Pemerhati Masalah Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum dan Budaya

Surabaya, JatimUPdate.id : Tulisan opini dari Mas Hadi Prasetyo kali ini sangat unik dan khas, membahas sebuah fenomena dan mengkontekstualisasinya dalam memahami kontennya, sehingga secara khusus Redaksi JatimUPdate.id memutuskan untuk memuatnya dalam kolom artikel opini. Semoga Publik berkenan dengan artikel opini ini. Salam hormat dan Salam sehat selalu.

 

Banjir Isu: Datang-Pergi

Chanel youtube https://youtu.be/kGnhXx7-k60?si=yLMVUVxtGHb8vLrn milik Harian Kompas 18 Juni 2025 berjudul “Dari Isu Tambang ke Pulau, apa hubungannya…?”.

Ada beberapa poin yang jadi tekanan podcast tsb:
Sejak Pebruari 2025, 3 bulan setelah pelantikan Presiden Prabowo, setiap bulan masyarakat selalu dikagetkan dengan berita tentang peristiwa besar yang berbau skandal, dan tiba-tiba muncul begitu saja, viral sebentar dan setelah dikritisi masyarakat dan media, lalu seolah mereda dan hilang lenyap dari pemberitaan.

Ada pola sama, ketika isu besar di kritisi publik, lalu presiden turun tangan ‘menyelesaikan’ isu yang berkembang, dan sebelumnya lingkaran satu Istana memberikan prekondisi: ‘Presiden akan memberi ketegasan atau keputusan’. Menurut podcast tersebut ada semacam kesan berisi pesan simbolik bahwa Presiden mampu meredam dan menenangkan publik dan kekuasaan yang diemban berpihak rakyat.

Peristiwa-peristiwa besar yang diberitakan sejak Pebruari 2025 tergolong sangat mengejutkan, misal soal CPO, Petral, isu kebocoran anggaran di proyek IKN atas temuan BPK, kartel impor pangan strategis dengan Kemendag, restrukturisasi utang BUMN sektor energi PLN/Pertamina dengan bank asing yang melibatkan dugaan komisi ilegal untuk pejabat dan mark-up skema pembayaran, isu pemakzulan Wapres, isu IUP Tambang Raja Empat dan terakhir sengketa 4 pulau Aceh.

Berita cepat meluas, memanas, diperdebatkan di media TV, tetapi segera meredup dan sepi pemberitaan.
Apakah banjir isu bulanan ini terkait dengan dinamika politik kekuasaan bulanan juga? Disengaja? Untuk apa? Apakah ini strategi pengalihan isu?.

Banyak pertanyaan simpang siur dan menjadi bahan obrolan publik di media sosial maupun di warung kopi. Entah makin memberi ketenangan atau justru kecemasan publik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, tulisan pendek ini mencoba mengungkap beberapa teori atau konsep ‘pengalihan isu’ dalam konteks politik kekuasaan sebagai literasi publik.

Banjir Isu Ditengah Tarik Ulur Kekuasaan
Tidak bisa dipungkiri bahwa membanjirnya isu-isu besar dan mengagetkan beberapa bulan belakangan ini ada dalam situasi dimana publik sedang giat mempertanyakan apakah rezim baru yang berkuasa (dan diakui mendapat dukungan dari rezim lama) sekedar merupakan kelangsungan kekuasaan rezim lama dengan ‘wajah baru’ yang berakibat ada penurunan tingkat kredibilitas atau legitimasi publik dengan alasan rezim lama diduga melahirkan banyak skandal korupsi, manipulasi, investasi ‘berbau konspirasi’, money politcs judi online dll.

Atau, mungkin ada perubahan dinamika politik, dimana legitimasi kekuasaan yang menurun telah membangkitkan ‘perlawanan keras dan makin menguat’ dari berbagai komponen masyarakat yang cukup punya daya patronistik, termasuk kemungkinan ‘keretakan’ koalisi dimana beberapa partai anggota tidak lagi solid 100%.

Ini adalah situasi ‘tarik ulur’ yang secara konsep bisa diidentifikasi sebagai proses transisi sistem kekuasaan oligarkis lama (kendali sebelumnya oleh segelintir elit pemerintah dan swasta besar), ke sistem kekuasaan oligarkis baru; singkatnya disebut transisi yang belum tuntas (terkait konsep ekonomi-politik distribusi sumberdaya ekonomi: siapa dapat apa seberapa besar, kapan dan dengan cara bagaimana).

Disisi lain diluar sistem kekuasaan, rakyatpun juga bertanya: “kami dapat apa?”.

Ditengah ketegangan dan tarik ulur kekuasaan tersebut, maka membanjirnya isu peristiwa besar hampir tiap bulan jika disebut sebagai pengalihan isu, maka untuk apa dan siapa yang diuntungkan?. Ini adalah hal yang sangat menarik namun rumit dan kompleks untuk bisa dipahami karena isu adalah instrumen abu-abu, yang banyak skenario dibaliknya.

Kompetisi Elit dan Instrumentalisasi Kekacauan.

Analisis kemunculan isu skandal korupsi-manipulasi dalam transisi oligarki yang belum tuntas, dapat dijelaskan melalui teori kompetisi elit (Mosca, Pareto) dan instrumentalisasi kekacauan (Slater).
Pergeseran rezim oligarki lama ke baru menunjukkan adanya ‘rotasi elit’ (Pareto), dimana transisi kekuasaan seringkali hanya rotasi faksi oligarki, bukan pergantian struktur.

Elite baru tetap bergantung pada jaringan sumber daya (ekonomi, birokrasi, media) yang dikuasai elite lama.

Menurut North dalam "Institutional Stickiness" institusi warisan elit oligarki lama (seperti KKN, patronase birokrasi) bisa tetap bertahan, dan memaksa elite baru berkompromi atau dihancurkan oleh sistem yang sudah mapan-mengakar dan berjaring luas.

Munculnya isu skandal secara tiba-tiba dapat dimaknai sebagai ‘strategi tekanan elite lama’ terhadap elite baru yang menurut Machiavelli/Robert Dahl dalam teori "Distraction & Sabotage" adalah untuk menciptakan krisis guna mengalihkan perhatian publik dari agenda reformasi elite baru.

Baca Juga: Seni Berkhianat

Rezim baru tentu harus membawa wajah perubahan yang amanah rakyat melalui reformasi kebijakan, sehingga mungkin ‘membahayakan’. Misal isu skandal CPO/impor pangan mungkin sengaja dibuka saat elite baru mengkritik konsesi tambang oligarki lama.

Strategi pengalihan isu juga bisa mengikuti konsep Winters "Weaponization of Corruption" dimana elite lama memanfaatkan ‘informasi korupsi’ yang mereka kuasai (karena terlibat atau punya data) untuk menekan elite baru agar tak mengusik kepentingan mereka; atau menciptakan narasi "elite baru sama korupnya". Dan ini bisa merusak legitimasi.

Elite lama tetap berusaha mempertahankan jaringan kekuasaan, dan berusaha menghentikan investigasi terhadap korupsi sektoral lama (misal tambang, migas, perizinan) yang mengancam aliran rente.

Jika elite baru mencoba memutus patronase (dengan mencabut izin tambang, reshuffle birokrat), elite lama bisa membalas dengan membongkar "skeletons in the closet" elite baru (merujuk pada suatu rahasia yang biasanya memalukan, dan disembunyikan seseorang dari orang lain).

Elite lama akan terus memaksa elite baru berbagi kekuasaan ("power-sharing") dengan mengancam stabilitas pemerintahan.

Sampai titik ini, bisa dipahami mengapa Presiden Prabowo masih ‘buying time’ untuk merombak kabinet; karena jaringan elit lama sangat kuat. Tanpa dukungan kuat rakyat, sulit bagi Presiden untuk bergerak dan membangun agenda reformatif. Elite baru menghadapi dilema "Reform vs Survival”. Elite baru terjepit antara tuntutan reformasi dan kebutuhan bertahan (melalui kompromi terbatas).

Tetapi dengan dukungan rakyat atau publik yang kecewa dengan elite lama, bisa terjadi counter-scandal dengan membuka skandal lebih besar dan mematikan dari elite lama.Isu Skandal Sebagai Alat Reproduksi Oligarki

Menurut Robison & Hadiz tentang "Elite Circulation without Change", isu skandal adalah alat reproduksi oligarki, bukan pemutusnya. Transisi hanya memutar faksi, tetapi logika ekonomi-politik rente tetap berjalan.

Ditegaskan oleh Slater "Instrumentalization of Chaos" bahwa kekacauan berdasarkan isu (skandal, SARA, konflik) memang sengaja diciptakan untuk mempertahankan kontrol oligarkis saat transisi.

Pada titik ini bisa muncul analisis logis, bahwa sengketa 4 pulau, sebetulnya untuk mengalihkan perhatian publik pada isu tambang, atau isu besar lain yang diduga akan dimunculkan.

Apakah strategi pengalihan isu ini cukup efektif? Hal ini bisa dijelaskan melalui konsepsi ‘Cognitive Overload’ (Teori Beban Kognitif) dari Sweller.

Baca Juga: Dari Idealisme ke Pramagtisme, Krisis Moral Media

Jika publik dibombardir 5-10 isu besar/bulan (minyak, CPO, tambang, pulau, judi), maka otak manusia tidak mampu memproses semua informasi secara mendalam.

Akibatnya:
Perhatian tersebar (scattered attention)
Kemarahan publik terfragmentasi
Tuntutan penyelesaian kehilangan fokus

Dalam psikologi politik (J. Tillman) ada "Scandal Fatigue" dimana paparan skandal berulang menyebabkan publik “kebas emosi”. Masyarakat lelah dan apatis karena merasa "korupsi memang tak bisa diberantas".

Strategi pengalihan isu pada akhirnya akan menjadi ‘manajemen skandal’, dimana oligarki canggih tidak sekadar mengalihkan isu, tapi melakukan ‘ritual pembersihan terkontrol’, dengan ‘sacrificial lamb (kambing hitam)’ mengorbankan aktor kecil (misal: pejabat eselon III) ke pengadilan untuk memberi kesan "hukum bekerja".

Bisa pula melalui skenario simulasi reformasi dengan membentuk satgas/superbody baru (misal: Satgas Tambang Ilegal) yang sesungguhnya adda maksud dibaliknya mengamankan aset oligark utama (mungkin mengorbankan aset yang kurang penting).

Yang kemudian menjadi sangat beresiko jika pengalihan isu berupa ‘politisasi isu identitas’ yang mengkonversi kemarahan terhadap korupsi menjadi konflik SARA (misal: "skandal ini didalangi kelompok X!"), dan rakyatpun jadi korban kolateral.

Sebagai penutup, banjir isu skandal di tahun 2025 (tambang Papua, sengketa pulau, CPO, Petral) yang muncul tiba-tiba, secara teoritik,sangat mungkin direkayasa elite lama untuk menekan elite baru agar tak mengganggu kepentingan ekonomi mereka atau mengacaukan legitimasi rezim baru, atau memaksa kompromi dalam pembagian rente.

Namun strategi pengalihan isu bisa gagal total jika:
Ada Trigger Event, yaitu sandal yang menyatukan semua kelas sosial
Munculnya "Focusing Event" (T. Birkland)
Koalisi Oposisi Transformatif, misal aliansi mahasiswa-LSM-jurnalis yang konsisten membingkai ulang semua skandal sebagai satu sistem korupsi yang membahayakan masa depan negara.

Pada akhirnya strategi pengalihan isu mungkin hanya efektif sebagai taktik jangka pendek, tapi menjadi bumerang dalam jangka panjang.

Semoga rakyat makin sadar bahwa membangun negeri menuju Indonesia Emas 2045, adalah perjuangan rakyat yang penuh keberanian, konsistensi dan dedikasi.

Dan elite oligarki tidak boleh mendominasi dan merecoki perjuangan itu untuk sekedar urusan pembagian rente. Elite oligarki toh juga tidak bisa hidup jika negeri kacau balau. Wallahualam. (roy/yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat