Buleks Soroti Lambatnya Perizinan: Hambat Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Surabaya,JatimUPdate.id - Anggota Komisi B DPRD Surabaya Budi Leksono atau yang akrab dipanggil Buleks, menyebut keterlambatan proses perizinan menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh berbagai pihak, termasuk pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat.
Menurutnya, proses perizinan yang memakan waktu lama dapat menghambat berbagai aktivitas.
Baca Juga: Apresiasi Purabaya-Kenpark Lewat Tol, Eri Irawan Dukung Kembali Pakai Bus
"Termasuk investasi, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi." tutur Buleks, melalui keterangannya, Selasa (15/7).
Buleks memaparkan, berdasarkan data analisis keterlambatan proses perizinan disebabkan oleh beberapa faktor.
Di antaranya regulasi yang rumit, tumpang tindih, koordinasi yang buruk antar instansi terkait, kekurangan sumber daya, praktik birokrasi yang tidak efisien, dan kurangnya transparansi.
"Dampak dari keterlambatan proses perizinan sangat signifikan, termasuk hambatan investasi, penghambat pertumbuhan ekonomi, kehilangan potensi pendapatan daerah, dan kekecewaan masyarakat." urai Buleks
Dalam mengatasi permasalahan ini, Buleks meminta pemerintah melakukan beberapa langkah strategis.
Misalnya, penyederhanaan regulasi, peningkatan koordinasi antar instansi terkait, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, penerapan sistem perizinan online, dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas yang melibatkan organisasi paling kecil.
Baca Juga: BPJS Nonaktif Tanpa Pemberitahuan, Warga Miskin Terancam Gagal Operasi
"Seperti RT, RW, kelurahan serta kecamatan, dan organisasi kepemudaan," tegas nya.
Dengan demikian, Buleks berharap proses perizinan dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan transparan.
"Sehingga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kepuasan masyarakat." jelasnya.
Maka dari itu, Buleks meminta pemerintah diminta segera mengatasi permasalahan keterlambatan proses perizinan yang saat ini menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Baca Juga: DPRD Surabaya Soroti Dinamika Normalisasi Sungai Kalianak Tahap II
Hal itu, kata Buleks bisa dilakukan dengan melakukan penyederhanaan regulasi, peningkatan koordinasi, dan penerapan sistem perizinan online.
"Diharapkan proses perizinan dapat berjalan lebih efisien dan transparan dengan melibatkan semua elemen masyarakat." tegas nya.
Buleks menambahkan, keterlambatan proses perizinan tidak hanya merugikan pelaku usaha, tetapi juga masyarakat yang membutuhkan izin untuk berbagai keperluan.
"Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas dan akurat tentang persyaratan dan prosedur perizinan." Demikian Budi Leksono. (*/Roy)
Editor : Miftahul Rachman
