Koalisi Sidoarjo Maju Tolak Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024, Soroti Banjir hingga Tata Kelola Anggaran

Sidoarjo, JatimUPdate.id - Koalisi Sidoarjo Maju yang terdiri dari tujuh partai politik, yakni Golkar, Gerindra, PDIP, PAN, PKS, PPP, dan NasDem, menyatakan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024.

Sikap tegas tersebut diambil sebagai bentuk kritik terhadap lemahnya tata kelola anggaran serta belum optimalnya pelaksanaan program prioritas yang dinilai belum menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.

"Meski ada capaian yang bisa dihargai, kami melihat pelaksanaan APBD belum efektif dalam memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan warga," ujar Juru Bicara Koalisi, Adam Rusydi, dalam konferensi pers di Sekretariat Partai Golkar Sidoarjo, Rabu (16/7/2025).

Salah satu isu utama yang disorot adalah persoalan banjir musiman yang tak kunjung tuntas.

Wilayah-wilayah seperti Waru, Taman, Sedati, Tanggulangin, hingga Porong masih kerap tergenang. Bahkan, muncul titik-titik banjir baru di Krian, Prambon, Tulangan, dan Tarik.

"Ini menunjukkan sistem drainase tidak pernah diperbarui. Pemerintah tak bisa lagi menunda pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti kolam retensi dan pompa otomatis," jelas Adam.

Adam mencontohkan SDN Banjarasri di Tanggulangin yang kesulitan menerima murid karena sekolah langganan banjir. Tahun ini, hanya 10 siswa yang mendaftar.

Program unggulan Bupati Sidoarjo tentang penciptaan 100 ribu lapangan kerja juga tak luput dari sorotan.

Koalisi menilai tidak ada indikator yang jelas dalam pelaksanaannya, sementara angka pengangguran terbuka Sidoarjo masih bertengger di 6,49 persen, tertinggi di Jawa Timur.

"Tanpa indikator terukur, program ini hanya jadi slogan," kata Ketua DPD Golkar Sidoarjo tersebut.

Persoalan jaminan sosial juga mencuat. Berdasarkan data, hanya sekitar 34,6 persen tenaga kerja di Sidoarjo yang memiliki perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Mayoritas masih berada dalam kondisi kerja informal dan tanpa perlindungan.

Dalam sektor pendidikan, Koalisi menyoroti praktik pungutan di sekolah negeri yang dikemas dalam bentuk ‘kesepakatan komite’. Padahal, anggaran pendidikan telah melebihi 20 persen dari APBD, namun masih banyak fasilitas sekolah yang rusak dan tidak layak pakai.

Tak hanya itu, kata Adam, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga menunjukkan adanya kesalahan penganggaran pada 27 organisasi perangkat daerah (OPD) di pos belanja barang, jasa, dan modal.

Hal ini dinilai sebagai cerminan lemahnya pengawasan internal dan manajemen birokrasi daerah.

Koalisi juga mencatat lebih dari 445 titik jalan rusak yang belum ditangani secara tuntas hingga pertengahan 2025.

"Perbaikan yang dilakukan selama ini hanya tambal sulam. Tanpa desain jangka panjang dan drainase terpadu, kerusakan jalan akan terus berulang," tegas Adam.

Oleh karena itu, atas berbagai catatan tersebut, Koalisi Sidoarjo Maju menyatakan menolak pengesahan Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2024.

"Ini adalah bentuk tanggung jawab politik kami untuk memastikan arah pembangunan tetap berpihak pada rakyat dan dijalankan dengan prinsip efisiensi serta akuntabilitas," tutup Adam Rusydi.(ih/yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat