Pengibaran Bendera One Piece, Pengamat: Itu Cuma Lelucon Masyarakat Tidak Menyatakan Perang
Surabaya,JatimUPdate.id – Pengamat Politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Ken Bimo Sultoni, buka suara terkait fenomena pengibaran bendera One Piece yang marak terjadi menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI ke - 80
Ia menyebut aksi tersebut sebagai bentuk lelucon politik publik yang mengandung pesan simbolik.
Baca Juga: Pengamat Ingatkan Pemkot: Abai Situs Sejarah Lemahkan Identitas Kota Pahlawan
“Jadi menurut saya maraknya pengibaran bendera One Piece yang terjadi menjelang 17 Agustus ini sebenarnya saya anggap sebagai fenomena lelucon politik publik ya. Semacam political joke dalam makna sosiologis dan juga simbolik,” kata Bimo, melalui saluran WhatsApp Jatimupdate, Rabu (6/8).
Menurutnya, masyarakat tidak sedang menyatakan permusuhan terhadap negara.
Namun, urai Bimo menyampaikan kejenuhan atas kondisi sosial politik melalui simbol-simbol fiktif.
“Masyarakat sebenarnya tidak sedang menyatakan perang terhadap negara apalagi membentuk pasukan bajak laut. Mereka hanya menyebarkan simbol fiktif untuk menyuarakan kejenuhan, rasa frustrasi dan juga ketidakpercayaan terhadap kondisi sosial politik saat ini,” tegasnya.
Bimo menjelaskan dalam cerita aslinya, bendera bajak laut One Piece melambangkan perlawanan terhadap rezim yang sewenang-wenang.
Namun di Indonesia, Bimo menilai simbol tersebut lebih digunakan sebagai bentuk sindiran.
“Bendera One Piece sebenarnya kalau misalkan kita lihat dalam narasi aslinya. Itu kan seakan-akan melambangkan perlawanan terhadap ketidakadilan, dominasi dan rezim yang semena-mena,” jelasnya.
Baca Juga: Rumah Radio Bung Tomo, Pengamat: Memori Sejarah Jangan Dikalahkan Kepentingan Ekonomi
“Dalam konteks Indonesia ini sebenarnya simbol ini digunakan bukan untuk memberontak. Tapi lebih kepada mengejek ya mungkin ya. Mengejek kenyataan bahwa si Semar ini lebih takut pada simbol-simbol pop culture. Dibandingkan kritik substansial terhadap ketimpangan dan juga mungkin adanya penyelewengan dan lain-lain,” lanjut Bimo
Ia menyayangkan sikap aparat dan pejabat yang terlalu cepat menggunakan pendekatan hukum dalam merespons aksi tersebut.
Dari sudut pandangnya, fenomena pengibaran bendera One Piece harus dikaji pesan sosial yang ingin disampaikan masyarakat.
“Daripada membaca ini sebagai satir sosial. Saya lihat seakan-akan saat ini pejabat justru merespons dengan bahasa kuasa peringatan hukum, pelabelan sebagai penghinaan. Hingga pembacaan sebagai upaya menggoyang nasionalisme,” ucapnya.
Ia menegaskan, rakyat hanya sedang melucu sebagai cara untuk menyalurkan kegelisahan dalam situasi yang tidak menentu.
Baca Juga: SRC Apresiasi Hasil Rapat Komisi III DPR–Kapolri Terkait Revisi UU Polri
“Padahal rakyat, menurut saya saat ini mungkin sedang melucu saja. Karena di saat situasi tidak baik-baik saja, mungkin melucu salah satunya ruang aman yang untuk menyampaikan kegelisahan hari ini,” tambahnya.
Bimo menyimpulkan pemerintah terlihat tidak siap menghadapi kritik yang dikemas dalam bentuk humor.
Pemerintah tambah Bimo malah justru terjebak dalam cara pandang nasionalisme yang kaku.
“Para pengambil kebijakan lebih terjebak dalam pemahaman simbol yang kaku. Dan juga ketinggalan zaman menurut saya. Bagi mereka mungkin nasionalisme adalah soal ritual dan lambang. Bukan soal keadilan sosial ataupun keterbukaan ruang kritik,” demikian Ken Bimo Sultoni. (Roy)
Editor : Yuris. T. Hidayat
