Melihat Perkembangan Demonstrasi Meluas ke Daerah

GMNI Tegaskan Penolakan terhadap Kekerasan dan Pengerusakan Fasilitas Umum

Reporter : -
GMNI Tegaskan Penolakan terhadap Kekerasan dan Pengerusakan Fasilitas Umum
Dewan Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menegaskan penolakan terhadap kekerasan dan pengerusakan fasilitias umum.

 

Jakarta, JatimUPdate.id - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menegaskan penolakan terhadap kekerasan dan pengerusakan fasilitias umum, hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Sujahri Somar dalam menanggapi aksi demonstrasi massa yang semula berawal di Jakarta kini merebak ke berbagai daerah di Indonesia.

Baca Juga: H. Junaedi, Kepala Desa Ponggok Dilantik Sebagai Ketua DPP APDESI

Daerah-daerah tersebut diantaranya Depok, Surabaya, Cirebon, Mataram, Makassar, Yogyakarta, Bandung, Wonsobo, Denpasar, Brebes dan berbagai daerah lainnya. Kerusakan fasilitas umum, terganggunya lalu lintas dan terusiknya keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi imbas dari berbagai gelombang aksi tersebut.

“Kami menyerukan kepada seluruh masyarakat, terutama Kader GMNI Seluruh Indonesia agar tidak terpancing provokasi yang dilakukan oleh orang-orang yang berkepentingan. Jangan terpengaruh untuk ikut melakukan kekerasan, apalagi pengerusakan fasilitas umum. Fasilitas umum itu dibangun dengan uang rakyat, itu milik kita bersama yang seharusnya kita jaga, kata Ketua Umum DPP GMNI Sujahri Somar dalam keterangan tertulisnya, Minggu, (31/08/2025).

Persoalan kebijakan ekonomi yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat dan menyebabkan ketimpangan sosial-ekonomi struktural, tata kelola kepemimpinan, dan penegakan hukum, menurut Sujahri adalah tiga persoalan mendasar yang menjadi benang merah munculnya gelombang aksi yang terjadi di berbagai daerah.

Baca Juga: Keturunan Sarang Musa, Dhipa Satwika Oey Nahkodai Bidang Politik DPP GMNI

“Kita bicara penghapusan outsoarching, upah murah, fasilitas anggota DPR RI, kenaikan pajak di berbagai daerah, kepemimpinan yang tidak kompeten, ketimpangan sosial ekonomi struktural, penegakan hukum yang masih tumpul keatas tajam ke bawah, dan lain sebagainya. Penyampaian pendapat di muka umum dalam bentuk demonstrasi memang merupakan mekanisme yang dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundangan negara kita yang demokratis. tetapi semuanya tetap dilakukan secara terorganisir dan anti kekerasan," ucap Sujahri.

Selanjutnya, Sujahri memberikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto yang memberikan arahan kepada Kepolisian dan TNI, untuk mengambil langkah tegas kepada setiap aksi yang bersifat anarkis dan melakukan pengerusakan fasilitas umum.

“Kita tidak mengenal dan bukan bagian dari gerakan-gerakan yang melakukan kekerasan dan pengerusakan. Kami telah menginstruksikan kepada Kader GMNI Seluruh Indonesia untuk merapatkan barisan bersama rakyat dan fokus pada tuntutan-tuntutan yang sedang kami perjuangkan dalam suasana yang damai dan kondusif. Diluar dari itu adalah pempang gelap yang membonceng sekaligus mencoreng kemurnian tuntutan.

Baca Juga: Gelar Perayaan Imlek 2577, AHY Tegaskan Demokrat Rumah Besar Keberagaman dan Persatuan

Lebih jauh, dia juga mendukung langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kami mendukung penuh perintah Presiden Prabowo kepada Polri dan dibantu juga dalam pelaksanaannya oleh TNI, untuk menindak tegas pelaku kekerasan dan pengerusakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan aspek-aspek penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia," pungkas Sujahri. (wb/sof/yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat