DPR Bukan Panggung Lawak, Politik Harus Naik Kelas

Oleh : Ponirin Mika
Ketua Lakpesdam MWCNU Paiton dan Anggota Community of Critical Social Research Probolinggo, Jurnalis JatimUPdate.id

Probolinggo, JatimUPdate.id - Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara yang memiliki fungsi vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di sinilah kebijakan besar lahir, undang-undang ditetapkan, dan arah pembangunan bangsa ditentukan. Dengan posisi yang sangat strategis, seharusnya DPR diisi oleh orang-orang dengan kapasitas, integritas, dan visi kebangsaan yang matang.

Namun belakangan, fenomena artis, pelawak, dan figur hiburan yang masuk ke DPR semakin marak. Memang tidak salah jika setiap warga negara berhak dipilih dan memilih.

Akan tetapi, muncul pertanyaan mendasar: apakah mereka masuk ke parlemen karena kapabilitas, atau sekadar popularitas?Politik yang hanya berorientasi pada popularitas justru akan menurunkan kualitas demokrasi.

Pemilih kerap digiring pada euforia ketenaran, bukan pada kapasitas intelektual maupun program konkret calon wakil rakyat. Ini yang menjadikan politik kita sulit naik kelas.

DPR seharusnya menjadi arena pertarungan ide, gagasan, dan solusi untuk bangsa. Bukan sekadar panggung hiburan tempat melucu atau memeriahkan suasana.

Jika politik direduksi menjadi lawakan, maka kualitas kebijakan yang lahir pun akan menjadi lemah dan jauh dari kebutuhan rakyat. Kehadiran figur publik dari dunia hiburan sebenarnya bisa menjadi warna.

Namun, jika tidak dibarengi dengan kesiapan intelektual dan komitmen pengabdian, maka keberadaan mereka hanya akan menjadi "pajangan" politik, bukan penentu kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Politik Indonesia perlu naik kelas. Naik kelas berarti meninggalkan praktik-praktik pragmatis, mengutamakan kepentingan sesaat, atau sekadar memanfaatkan popularitas.

Naik kelas berarti mengedepankan rasionalitas, etika politik, serta kepemimpinan berbasis gagasan.
Idealnya, kursi DPR diisi oleh para akademisi, aktivis, profesional, dan tokoh masyarakat yang memang punya rekam jejak dalam memperjuangkan kepentingan publik. Mereka yang paham problem bangsa dan memiliki kapasitas menyusun solusi.

Jika DPR dipenuhi orang-orang yang minim pengalaman politik dan tidak memiliki kedalaman pengetahuan, maka kualitas pembahasan undang-undang akan menurun drastis.

Rakyat akan kehilangan harapan pada parlemen sebagai penyambung aspirasi. Kondisi ini semakin diperparah dengan maraknya public speaking anggota dewan yang tidak terkontrol. Alih-alih menenangkan suasana, justru menambah kegaduhan. Seolah DPR adalah sinetron yang selalu penuh drama dan konflik yang menguras energi publik.

Publik tidak butuh drama politik yang berlarut-larut. Publik butuh solusi konkret, kebijakan yang bisa dirasakan manfaatnya, dan arah pembangunan yang jelas. Suasana gaduh di parlemen hanya membuat rakyat semakin apatis pada demokrasi.

Demokrasi yang sehat membutuhkan politisi yang dewasa. Dewasa dalam berpikir, bersikap, dan berbicara. Bukan sekadar mencari sensasi, tetapi menghadirkan ketenangan dan kejelasan arah bagi masyarakat.

Sayangnya, banyak politisi kita masih terjebak pada gaya komunikasi emosional, penuh sindiran, bahkan tidak jarang cenderung menjatuhkan lawan politik dengan kata-kata kasar.

Padahal, rakyat menunggu teladan, bukan tontonan murahan. Budaya politik kita harus berubah. Dari politik transaksional menuju politik gagasan. Dari politik popularitas menuju politik kualitas. Dari politik gaduh menuju politik solusi.

Dalam hal ini, partai politik memegang peran penting. Partai harus selektif dalam merekrut calon legislatif. Jangan hanya karena seorang figur populer, lalu langsung diberikan tiket maju ke DPR tanpa melihat kapasitasnya.

Kaderisasi politik perlu diperkuat. Partai harus melahirkan calon legislatif dari hasil pembinaan panjang, bukan dari hasil instan. Dengan begitu, DPR akan dipenuhi oleh orang-orang yang memang disiapkan untuk memperjuangkan kepentingan bangsa.

Selain itu, masyarakat juga harus kritis dalam memilih. Jangan hanya karena calon legislatif sering tampil di layar kaca, lalu langsung dicoblos tanpa melihat visi dan rekam jejaknya. Pemilih yang cerdas akan melahirkan wakil rakyat yang berkualitas.

Pendidikan politik masyarakat menjadi kunci. Sosialisasi tentang peran DPR, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan harus terus dilakukan. Dengan begitu, masyarakat bisa menilai mana calon wakil rakyat yang layak dipilih.

Perlu ada kesadaran bersama bahwa DPR bukanlah tempat main-main. DPR adalah institusi yang menentukan masa depan bangsa. Jika diisi oleh orang yang salah, dampaknya bukan hanya lima tahun, tapi bisa puluhan tahun ke depan.

Maka, sangat penting menegaskan kembali bahwa menjadi anggota DPR bukanlah pekerjaan sampingan atau ajang mencari popularitas tambahan. DPR adalah amanah besar yang menuntut kesungguhan, kecerdasan, dan integritas.

Kita juga harus mendorong agar para intelektual, akademisi, aktivis sosial, dan profesional tidak menjauh dari politik. Mereka harus hadir di parlemen agar politik benar-benar naik kelas. Jika DPR dipenuhi oleh orang-orang berkapasitas, maka kualitas kebijakan publik akan meningkat.

Undang-undang yang lahir akan lebih berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan kelompok tertentu. Sebaliknya, jika DPR dipenuhi oleh figur instan yang minim pengetahuan, maka regulasi yang lahir hanya akan menjadi produk politik jangka pendek. Rakyat lagi-lagi hanya menjadi korban.

Oleh karena itu, momentum politik ke depan harus dijadikan refleksi. Apakah kita ingin DPR menjadi panggung lawak dan sinetron, atau menjadi forum intelektual yang melahirkan kebijakan berkualitas?

Jawabannya tentu jelas: DPR harus menjadi rumah kebijaksanaan, bukan arena hiburan. Untuk itu, peran partai, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa sangat menentukan. Kini saatnya kita tegaskan bersama: DPR bukan tempat lawak, bukan pula sinetron. DPR adalah pusat pengabdian, pusat perjuangan, dan pusat pengambilan keputusan untuk rakyat. Politik harus naik kelas, agar bangsa ini benar-benar menuju kemajuan. (pm/yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat