Menunggu Kejutan Akselerasi Ekonomi
Oleh: Hadi Prasetyo
Pengamat Sosial, Ekonomi, Politik, Budaya dan Hukum
Surabaya, JatimUPdate.id - Keyakinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa ekonomi bisa tumbuh 6-7% dalam waktu dekat tentu tertentu menimbulkan rasa penasaran dan skeptisisme.
Untuk memahami ‘jurus’ apa yang mungkin digunakan dan mengapa Sri Mulyani tidak (atau tidak mau) menerapkannya, kita perlu menganalisis dari beberapa sudut pandang: perbedaan paradigma, alat kebijakan, dan konteks politik.
Jurus yang Mungkin Dijalankan Purbaya
Pernyataan Purbaya kemungkinan besar bukanlah ramalan murni, tetapi lebih pada sebuah target ambisius yang ingin dicapai dengan serangkaian kebijakan kejutan (big push) yang dirancang untuk memacu pertumbuhan dalam waktu singkat.
Jurus-jurus itu mungkin berupa: pertama akselerasi dan ‘Front-loading’ Proyek Strategis Nasional (PSN). Apa itu?
Memerintahkan semua kementerian/lembaga dan BUMN untuk memacu pengeluaran belanja modal.
Proyek-proyek infrastruktur besar yang masih dalam perencanaan atau tahap awal akan dipaksa untuk segera dimulai dan dicairkan dananya.
Mengapa bisa memacu pertumbuhan?
Pertama, Belanja pemerintah (terutama belanja modal) adalah komponen langsung dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB).
Meningkatkan belanja ini akan langsung mendongkrak angka pertumbuhan dalam kuartal tersebut.
Kedua, deregulasi dan penyederhanaan perizinan secara masif. Yaitu mengeluarkan paket kebijakan ‘kejutan’ yang memotong rantai birokrasi yang berbelit untuk investasi dan perdagangan.
Ini bisa berupa pemberian izin berusaha yang sangat cepat untuk proyek-proyek tertentu.
Bagaimana pertumbuhan bisa terpacu?
Logikanya dengan mempermudah proses, investasi (baik domestik maupun asing) bisa masuk lebih cepat dan proyek bisa berjalan tanpa delay. Investasi ini adalah komponen utama PDB.
Ketiga, melalui intervensi dan stimulus sektor spesifik. Dengan memberikan insentif fiskal (tax allowance, tax holiday) yang sangat agresif untuk sektor-sektor padat karya atau sektor yang memiliki multiplier effect besar, seperti manufaktur, industri pengolahan, dan pariwisata.
Insentif ini menarik investasi langsung ke sektor riil, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produksi dan ekspor.
Keempat, membangun sentimen dan otimisme (Psychological Warfare).
Pernyataan percaya diri bahwa pertumbuhan 6-7% bisa dicapai adalah bagian dari strategi untuk membangun optimisme di kalangan pelaku usaha dan investor.
Sentimen positif dapat mendorong dunia usaha untuk melakukan ekspansi dan investasi, serta menarik modal asing.
Ekonomi sangat dipengaruhi oleh ekspektasi.
Mengapa Sri Mulyani Tidak Menggunakan ‘Jurus’ Ini?
Apa yang dilakukan Purbaya dan Sri Mulyani memberikan kejelasan tentang perbedaan pendekatan ‘Fiscal Orthodoxy’ (Sri Mulyani) dan ‘Political Economy’ (Purbaya). Kebijakan fiscal orthodoxy SMI prioritas utamanya adalah menjaga stabilitas makroekonomi dalam jangka menengah-panjang.
Itu sudah dilakukan sejak SMI ikut melahirkan UU 17/2003, pasca krismon 1998 yang memberikan trauma kegoncangan ekonomi moneter.
Kebijakan ‘kejutan’ dengan memacu belanja berisiko memicu inflasi, melemahkan nilai tukar Rupiah, dan membahayakan sustainability fiskal (defisit APBN dan utang bisa membengkak).
Baginya, pertumbuhan 5% yang stabil dan berkelanjutan lebih baik daripada 7% yang berisiko tinggi dan hanya sementara.
Baca Juga: Menkeu Diganti, Defisit APBN Tak Berhenti
Bagi Purbaya, prioritasnya mungkin adalah mencapai target pertumbuhan tinggi dalam waktu singkat untuk memenuhi agenda politik dan membuktikan kinerja.
Risiko jangka panjang mungkin dianggap dapat dikelola nanti.
Sri Mulyani sangat disiplin dengan batas defisit APBN 3% dan menjaga rasio utang di bawah 40% dari PDB.
Memacu belanja secara agresif sangat berisiko melanggar batasan-batasan ini, yang bisa membuat Indonesia dianggap tidak prudent oleh lembaga pemeringkat internasional (akibatnya: bunga utang bisa naik).
Bagi Purbaya mungkin lebih fleksibel dalam menafsirkan batasan ini atau memiliki keyakinan bahwa dengan pertumbuhan yang tinggi, rasio utang akan tetap terjaga (logikanya ‘memacu pertumbuhan untuk membiayai utang’).
Sri Mulyani terlibat dalam pengelolaan ekonomi nasional sejak 2003 (Ketua Bappenas) pasca krismon 1998, lalu memimpin di era yang penuh dengan guncangan besar (Pandemi COVID-19, krisis global 2008, kenaikan harga energi global).
Tugasnya adalah menjadi ‘benteng’ yang menahan badai. Kebijakan kejutan berisiko tinggi di saat krisis.
Bagi Purbaya memimpin di awal pemerintahan baru yang membutuhkan quick wins (kemenangan cepat) dan momentum. Ada tekanan politik untuk menunjukkan hasil yang nyata dan cepat.
Perbedaan Latar Belakang dan Mandat
Sri Mulyani adalah seorang teknokrat tulen dengan reputasi internasional.
Kewibawaannya dibangun atas dasar konsistensi, prinsip kehati-hatian, dan independensi.
Sementara Purbaya adalah seorang ‘practical economist’ dan ‘market analyst’ yang memahami pasar dan politik. Mandatnya mungkin lebih kuat untuk mengambil langkah-langkah berani yang berorientasi pada hasil jangka pendek, didukung penuh oleh Presiden.
Realistiskah Target 6-7%?
Mencapai pertumbuhan 6-7% adalah sangat ambisius dan menantang.
Pertumbuhan ekonomi adalah hasil dari struktur yang dibangun bertahun-tahun, bukan hanya kebijakan kuartalan.
Baca Juga: Pemerintah Tarik Rp75 Triliun dari Bank BUMN
Jurus Purbaya berpotensi mendongkrak pertumbuhan, mungkin menjadi di atas 5,5% (dari asumsi APBN 2025/-2026 sebesar 5.4%) tetapi mencapai 7% membutuhkan lebih dari sekadar akselerasi belanja.
Itu membutuhkan kondisi eksternal yang sangat mendukung (pemulihan ekonomi global dan harga komoditas yang tinggi) serta peningkatan produktivitas yang signifikan.
Dukungan kerjasama ekonomi BRICS mungkin bisa mendukung ini?.
Yang dilakukan Sri Mulyani adalah membangun fondasi yang kokoh: stabilitas makro, sistem perpajakan yang lebih adil, dan tata kelola fiskal yang baik.
Tanpa fondasi ini, kebijakan ‘kejutan’ untuk pertumbuhan tinggi akan sangat berisiko menyebabkan overheating ekonomi, inflasi melonjak, dan krisis nilai tukar.
Jadi, pernyataan Purbaya mencerminkan sebuah perubahan gaya (style) dan pendekatan yang lebih agresif dan optimistik, yang didorong oleh kebutuhan politik dan kepercayaan diri untuk mengambil risiko yang mungkin tidak diambil oleh seorang fiscal orthodox seperti Sri Mulyani.
Keberhasilannya masih harus ditunggu dan dilihat.
Dan yang terpenting, dukungan penuh Presiden Prabowo untuk membersihkan birokrasi dari korupsi, membersihkan preman-preman dan mafia dengan tangan besi, untuk membentuk ekosistem ekonomi (dan sosial) yang kondusif. Ekosistem hukum yang jelas, transparan dan adil.
Para pengusaha dan pelaku ekonomi (besar sampai mikro) itu mudah dan sederhana. Beri kami ekosistem yang kondusif, dan mereka akan berusaha habis-habisan dan menggila, sehebat para fans sepakbola mendukung Timnas.
Dan jangan sampai lupa bahwa ekonomi perdesaan harus ikut tumbuh. Adalah sia-sia membangun Kopdes, merevitalisasi BumDes jika perdesaan tidak produktif secara ekonomi riil.
Core business ekonomi perdesaan perlu dipacu melalui percepatan ekonomi kawasan perdesaan, dan jangan hanya mengandalkan Dana Desa dan ADD yang 89-90% untuk membangun prasarana fisik.
Prasarana penting tetapi tidak otomatis memicu pertumbuhan ekonomi perdesaan dan produktivitasnya. Mestinya Kemendes menjadi ujung tombak.
Semoga. (her/ya)
Editor : Yoyok Ajar
