Kebijakan Kerap Bikin Gaduh, Bimo Sebut Komunikasi Publik Pemkot Surabaya Sangat Lemah
Surabaya,JatimUPdate.id - Pengamat politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Ken Bimo Sultoni, menyebut kebijakan Pemkot Surabaya yang kerap bikin gaduh lantaran komunikasi publik yang dibangun sangat lemah.
"Munculnya narasi terkait seringkali kebijakan Pemkot menimbulkan kegaduhan di masyarakat, akar persoalannya terletak pada komunikasi publik yang lemah. Misalnya, pembatasan atau pemblokiran KK, razia Kos-kosan, dan melawannya mitra jagal RPH Pegirian untuk direlokasi ke Tambak Oso Wilangon." kata Bimo, melalui jaringan WhatsApp Jatimupdate, Minggu (28/9).
Baca Juga: Kos-kosan Harus di Jalan Raya, Pengamat: Ekonomi Lokal Senjang, Pengusaha Kecil Termarjinalkan
Menurut Bimo kegaduhan tersebut lantaran masyarakat menganggap kebijakan pemkot tidak dilakukan secara transparan.
Pun kurangnya memperhatikan ruang partisipasi publik, sehingga sebagus apapun kebijakan itu dipandang negatif.
"Sebaik apapun tujuan sebuah kebijakan tanpa transparansi, konsistensi dan tanpa memperhatikan ruang partisipasi warga pasti hasilnya akan mudah dipersepsi negatif." beber Bimo.
Baca Juga: P31 Pertanyakan Transparansi Perwali Nomor 73 Tahun 2025
Bimo menyebut kegaduhan tersebut, merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan.
"Kegaduhan ini konsekuensi yang tidak bisa terhindarkan, bukan karena substansi kebijakannya semata, bukan karena substansi kebijakan tersebut, melainkan dari perumusan peraturan tersebut." urai Bimo
Baca Juga: Pengamat Ingatkan Pemkot: Abai Situs Sejarah Lemahkan Identitas Kota Pahlawan
Maka dari itu, beber Bimo muncullah persepsi, pemkot tidak intens melihat permasalahan di ruang publik ketika melahirkan suatu kebijakan.
"Nah otomatis hal ini memunculkan semacam narasi ataupun persepsi masyarakat, seakan-akan Pemkot ini tidak terlalu intens dalam melihat permasalahan yang ada di ruang-ruang publik," demikian Ken Bimo Sultoni. (Roy)
Editor : Yuris. T. Hidayat
