Komisi D Sorot Perbedaan Angka Penerima Beasiswa di RAPBD 2026
Surabaya,JatimUPdate.id - Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar rapat koordinasi bersama Disbudporapar Surabaya terkait Rancangan APBD 2026, Kamis (16/10).
Sejumlah anggota dewan menyoroti ketidaksinkronan antara data penerima beasiswa dan angka yang tercantum dalam rancangan anggaran.
Baca Juga: KBS Resmi Jadi Perumda, Manajemen Kebun Binatang Surabaya Siap Benahi Legalitas
Selain itu, mereka juga menilai kinerja pendapatan retribusi dinas masih belum optimal.
Anggota Komisi D Zuhrotul Mar’ah, menyoroti perbedaan signifikan rincian objek retribusi. Sebab, terdapat beberapa pos anggaran yang pengurangannya sangat drastis, seperti pos retribusi pemakaian fasilitas daerah.
Selain itu, Ia juga menyoroti ketidaksesuaian perhitungan biaya program pendidikan yang menurutnya tidak realistis terhadap kebutuhan di lapangan.
“Awalnya 12 pos, ini jadi hanya 4 pos. Kemudian untuk pemanfaatan aset awalnya 6 diganti jadi 14. Tapi kalau saya lihat realisasinya misal pemakian Balai Budaya, sampai Oktober saja sudah tercatat Rp1,55 miliar, sementara di anggaran 2026 hanya dipasang Rp1,45 miliar,” ujarnya.
Kritik serupa juga disampaikan Imam Syafi’i. Ia menilai terdapat perbedaan data antara perhitungan Disbudporapar dan hasil verifikasi lapangan terkait jumlah penerima beasiswa.
Ia juga menyinggung adanya ketidaksesuaian nominal UKT yang ditanggung pemerintah, yang semula disepakati Rp10 juta per mahasiswa, namun dalam praktik ditemukan hanya Rp2,5 juta.
“Kita bicara 24 ribu penerima, tapi di rancangan APBD hanya tercatat 15.500. Ini harus dikoreksi, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik,” tegasnya.
Baca Juga: Apresiasi Purabaya-Kenpark Lewat Tol, Eri Irawan Dukung Kembali Pakai Bus
Kadisbudporapar Hidayat Syah menjelaskan standar harga fasilitas dan kegiatan sudah sesuai ketentuan.
Ia juga memaparkan penggunaan lapangan, taman, dan balai untuk kegiatan publik serta pemeliharaannya.
"Itu sudah sesuai standar harga fasilitas dan kegiata," tuturnya.
Sementara Kabid Kebudayaan, Herry Purwadi, menambahkan pihaknya rutin memfasilitasi seniman tampil di 14 titik ruang publik setiap akhir pekan.
"Dengan dukungan transportasi dan perlengkapan standar panggung" jelasnya.
Baca Juga: BPJS Nonaktif Tanpa Pemberitahuan, Warga Miskin Terancam Gagal Operasi
Dari sisi perencanaan, Jubir Bapedalitbang Salim A. menjelaskan bahwa angka 24 ribu penerima beasiswa merupakan proyeksi berdasarkan data keluarga miskin dan prasejahtera dari BPS.
"Namun, dalam rancangan anggaran Disbudporapar tertulis 15.500 penerima, yang memicu perbedaan persepsi." terangnya.
Sementara Akmarawita Kadir menyatakan Komisi D sepakat memberi catatan khusus dan menjadwalkan rapat lanjutan membahas beasiswa.
“Kelihatannya masih belum sinkron antara proyeksi penerima beasiswa 2026 dan yang tercantum di rancangan anggaran. Kita akan undang kembali Disbudporapar dan bagian anggaran,” ucapnya menutup rapat. (*Roy)
Editor : Yuris. T. Hidayat
