Warga Kedung Cowek Curiga Ada Kepentingan Investor di Balik Pembangunan Sekolah Rakyat
Surabaya,JatimUPdate.id – Komisi D DPRD Surabaya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait keresahan warga Kedung Cowek terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di atas lahan pertanian produktif, pada Selasa (28/10).
RDP dihadiri perwakilan Bapenda, Bappedalitbang, serta DKPP Pemkot Surabaya.
Baca Juga: BPJS Nonaktif Tanpa Pemberitahuan, Warga Miskin Terancam Gagal Operasi
Tokoh masyarakat Kedung Cowek, H.M. Husnin Yasin, menegaskan warga tidak menolak pembangunan, namun meminta agar lokasi digeser karena lahan tersebut telah digarap turun-temurun.
“Kami tidak menolak, hanya berharap agar lokasi bisa digeser. Karena lahan itu produktif dan sudah digarap turun-temurun,” katanya.
Husnin juga mengingatkan potensi alih fungsi lahan yang dapat mengganggu ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.
“Saya curiga, jangan-jangan ada kepentingan investasi di baliknya. Dua bulan lalu ada investor India datang, dan tiba-tiba proyek ini berjalan,” katanya.
Ketua RW 01 Kedung Cowek, Pitono, menyatakan warga mendukung pembangunan asalkan tidak mengorbankan lahan produktif.
“Masih ada lahan non-produktif di sekitar kawasan itu. Warga hanya ingin tetap bisa bertani,” ucapnya.
Baca Juga: DPRD Surabaya Soroti Dinamika Normalisasi Sungai Kalianak Tahap II
Anggota Komisi D, Ajeng Wira Wati, meminta DKPP mencari alternatif lahan lain yang berdekatan dengan lokasi semula.
“Kami harap DKPP mencarikan solusi. Anak-anak petani bisa diberdayakan lewat program Sekolah Rakyat,” ujar Ajeng.
Ketua Komisi D Akmarawita Kadir, menegaskan rapat ini mencari titik temu antara pembangunan dan keberlanjutan ekonomi warga.
“Status lahan memang milik Pemkot, tapi warga sudah lama menggantungkan hidup dari pertanian di sana. Karena itu, kami minta jangan diganggu dulu sampai ada solusi jelas,” tegas Akmarawita.
Baca Juga: CEO JatimUPdate Ucapkan HUT ke-36 Abdul Malik, Titip Pesan Ingat K’Tut Tantri
Ia menambahkan, pembangunan Sekolah Rakyat direncanakan di lahan 5–6 hektare, sementara lahan yang digarap warga sekitar 4 hektare.
“Kalau masih ada sisa dua hektare, bisa tetap dimanfaatkan warga untuk bertani,” katanya.
Komisi D juga mendorong Pemkot menyiapkan lahan pengganti atau melibatkan warga terdampak dalam operasional Sekolah Rakyat.
“Yang penting, jangan sampai ada warga yang kehilangan mata pencaharian,” tutup Akmarawita. (Roy)
Editor : Yuris. T. Hidayat
