Habitat Grey Area Yang Diusik

Oleh: Hadi Prasetyo

Pengamat Ekonomi, Sosial, Budaya, Politik dan Hukum

Surabaya, JatimUPdate.id - Dalam konteks reformasi ekonomi fiskal yang dilakukan Presiden Prabowo melalui MenKeu Purbaya, nampak dimata publik bahwa banyak pejabat yang ‘kepanasan dan marah’, karena sedang dilakukan pembersihan (baca pelurusan) terhadap aktivitas shadow economy dan rente, yang selama ini menjadi habitat (abu-abu) nan subur dan nikmat bagi segelintir oknum.

Apa itu shadow economy dan rente? Shadow economy adalah aktivitas ekonomi yang legal tetapi tidak dilaporkan untuk menghindari pajak, regulasi, atau biaya sosial (seperti upah minimum).

Contoh: pekerja tak berizin, pembayaran tunai tanpa kwitansi, penghindaran pajak.

Sedangkan ekonomi rente adalah aktivitas memperoleh keuntungan bukan dari inovasi atau efisiensi, tetapi dari manipulasi lingkungan sosial atau politik (seperti monopoli, lisensi eksklusif, subsidi, proteksi berlebihan).

Contoh: izin impor yang hanya dimiliki segelintir orang, monopoli BUMN yang tidak efisien.

Shadow economy dan rente jelas tidak bisa dilakukan oleh pejabat dengan otoritas rendah, harus pada level tinggi dan juga mitra swasta super kuat (sebut saja oligarkhi hitam), karena ibarat ‘mafia’ ada jaminan perlindungan yang berimplikasi sejumlah uang milyard sampai trilyun rupiah.

Lebih runyam lagi jika uang rente dipakai membiayai politik kekuasaan.

Fakta menunjukkan bahwa isu semacam ini sangat kompleks dan sulit diungkap ketika dilakukan secara ‘konspiratif’ oleh para oknum level tinggi, baik pemerintah maupun swasta. Pengungkapan menjadi rumit dan beresiko, dan proses penegakan hukum dapat dipastikan ‘mabuk laut’.

Bagi oknum pelaku, memerangi shadow economy dan rente menjadikan investasi ‘mahal’ pada awalnya karena akan berakibat peningkatan biaya kepatuhan (compliance cost) dan penghapusan subsidi (dan perlindungan) terselubung bagi pelaku usaha yang sebelumnya mengambil jalan pintas.

Dalam sistem yang penuh rente dan shadow economy, banyak investor (terutama yang memiliki koneksi) menikmati ‘biaya rendah’ karena tidak membayar pajak penuh atau mendapat perlindungan khusus.

Ketika sistem dibersihkan, mereka harus membayar pajak dan semua biaya resmi. Ini terasa seperti "kenaikan biaya".

Investorpun bisa menjerit

Sebagai contoh di Rusia pasca-Uni Soviet era 1990-an, ‘oligarkh’ tumbuh subur dalam ekonomi bayangan dan rente.

Ketika Vladimir Putin berkuasa dan mulai membersihkan sistem, banyak dari konglomerat ini yang menghadapi tekanan pajak dan regulasi yang lebih ketat.

Bagi mereka, iklim investasi menjadi ‘mahal’ karena mereka tidak bisa lagi mengandalkan manipulasi.

Bagi para investor yang nyaman dengan shadow economy dan rente, mematuhi peraturan ketenagakerjaan (seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan), standar lingkungan, dan prosedur bisnis yang benar membutuhkan biaya.

Dalam sistem lama, ada ‘fleksibilitas’ dengan menyuap pejabat atau mengabaikan aturan. Reformasi menutup celah ini.

Penelitian dari World Bank dan IMF konsisten menunjukkan bahwa tingginya shadow economy berkorelasi dengan rendahnya kualitas institusi dan tingginya korupsi.

Transisi menuju tata kelola yang baik selalu ditandai dengan peningkatan biaya kepatuhan formal dalam jangka pendek.

Yang makin memanaskan dan memarahkan oknum pejabat dan oligarkhi hitam, investor yang mengandalkan lisensi eksklusif atau proteksi tarif tiba-tiba harus bersaing di pasar yang terbuka.

Bagi mereka, ini adalah peningkatan ‘biaya’ kompetisi yang sangat mahal dan beresiko.

Di India, sebelum reformasi ekonomi 1991, ekonomi India dikuasai oleh "License Raj," di mana izin bisnis sangat terbatas dan dikendalikan. Konglomerat yang dekat dengan pemerintah mendapat keuntungan besar.

Liberalisasi membuat iklim investasi ‘lebih mahal’ bagi mereka karena mereka kini harus bersaing dengan perusahaan domestik baru dan multinasional.

Dengan demikian banyak negara yang mengalami fase di mana reformasi struktural, yang bertujuan membersihkan ekonomi dari distorsi, dirasakan sebagai ‘guncangan’ yang membuat bisnis yang terbiasa dengan cara lama merasa terbebani.

Pada titik ini, secara analisis logis mudah dipahami jika ada pejabat tinggi dan oknum wakil rakyat kepanasan lalu marah dan membuat pernyataan yang ‘melemahkan upaya reformasi fiskal’ atas nama kemajuan negara, tentu 99.9% terlibat dalam konspirasi shadow economy dan rente.

Reformasi ekonomi fiskal memang ‘menyakitkan’ bagi para ‘rezim penikmat’ namun manfaat jangka panjangnya akan membuat proses kemajuan negara berjalan makin capat, karena:

Pertama, tercipta ‘Level Playing Field’ dimana persaingan yang sehat berdasarkan inovasi dan efisiensi, bukan berdasarkan koneksi.

Kedua, ada kepastian hukum dimana investor jangka panjang (seperti investasi hijau atau manufaktur high-tech) lebih menyukai kepastian daripada biaya rendah yang tidak pasti.

Ketiga, pasar menjadi lebih besar karena ketika shadow economy dikurangi, basis pajak membesar, yang memungkinkan pemerintah membangun infrastruktur dan SDM yang lebih baik, meningkatkan pendapatan dan daya beli, yang pada akhirnya menguntungkan semua bisnis.

Dari sisi sumber investasi, nampaknya para investor (oligarkhi) tidak selalu menggunakan fresh money, tetapi juga dari sumber lain. Praktik pembiayaan para oligarkh (dalam konteks Indonesia maupun global) biasanya sangat kompleks dan tidak bergantung pada satu sumber saja.

Mereka menggunakan kombinasi keduanya (fresh money dan pinjaman) dengan proporsi yang bervariasi, namun seringkali leverage (utang) memainkan peran yang jauh lebih besar dan strategis.

Menggunakan 100% fresh money seringkali dianggap tidak efisien oleh kalangan oligarkh karena mereka memiliki akses yang luas untuk berutang.

Para Oligarkhi menggunakan pinjaman (leverage) karena ahli dalam menggunakan leverage untuk memperbesar kekuatan finansial mereka.

Sumber pinjamannya sangat beragam:
Perbankan Nasional (Terutama Bank BUMN dan Bank Swasta Besar). Ini adalah sumber paling klasik. Oligarkh dengan reputasi dan jaminan aset yang besar dapat meminjam dana dalam jumlah sangat besar. Disinilah ada isu krusial.

Sering muncul kekhawatiran tentang conflict of interest atau penyaluran kredit yang tidak prudent. Misalnya, jika seorang oligarkh juga memiliki atau memiliki pengaruh di bank tertentu, maka pinjaman untuk grup usahanya sendiri bisa jadi lebih mudah disetujui, meski berisiko tinggi. Ini yang disebut "lending to own group".

Perusahaan pembiayaan (Multifinance) dalam konglomerasi. Banyak konglomerat memiliki perusahaan pembiayaan sendiri. Perusahaan ini bisa menghimpun dana dari pasar lalu menyalurkannya sebagai pinjaman kepada perusahaan-perusahaan lain dalam grup yang sama.

Pasar Modal Domestik (Penerbitan Obligasi/Sukuk). Perusahaan-perusahaan milik oligarkh yang sudah go public dapat menerbitkan obligasi korporasi untuk membiayai proyeknya. Investor (seperti dana pensiun, asuransi, dan ritel) membeli obligasi ini, sehingga memberikan dana segar kepada perusahaan.

Bank-Bank Asing dan Lembaga Keuangan Internasional. Untuk proyek yang sangat besar (seperti infrastruktur, smelter, dll.), mereka sering meminjam dari sindikasi bank-bank internasional. Pinjaman ini bisa dalam bentuk USD atau mata uang lainnya.

Mereka juga bisa memanfaatkan fasilitas soft loan dari lembaga seperti Japan Bank for International Cooperation (JBIC) atau China Exim Bank, yang seringkali tied to project dan menggunakan kontraktor dari negara pemberi pinjaman.

Pasar Modal Global (Eurobond, Global Bond). Perusahaan milik oligarkh yang kredibel dapat menerbitkan obligasi di pasar internasional (misalnya di Singapura atau Hong Kong).

Ini adalah sumber dana yang besar, meski dengan risiko fluktuasi nilai tukar.
Private Equity dan Hedge Funds. Untuk transaksi yang sangat spesifik seperti akuisisi, mereka bisa mendapatkan pendanaan dari dana-dana global ini, yang biasanya mensyaratkan imbal hasil (return) yang tinggi.

Strategi inti para oligarkhi adalah "Leveraged Buyouts" dan "Debt-Funded Expansion".