Serapan Belanja APBD Sidoarjo 2025 Diproyeksikan Rendah, Dana Mengendap Capai Rp 1,4 Triliun
Sidoarjo, JatimUPdate.id - Penyerapan belanja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2025 kembali menjadi sorotan. Berdasarkan telaah dari pemerhati anggaran daerah, belanja APBD Sidoarjo diperkirakan akan menyisakan dana mengendap dalam jumlah fantastis, yakni antara Rp 1,267 triliun hingga Rp 1,445 triliun pada akhir tahun.
Baca Juga: Aksi Balap Liar Diamankan di Arteri Porong Sidoarjo, Polisi Panggil Orang Tua Pelaku
Proyeksi itu merujuk pada data realisasi APBD Perubahan (P-APBD) per 31 Oktober 2025 yang dirilis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.
Dari pagu belanja daerah sebesar Rp 6,066 triliun, realisasi hingga Oktober baru mencapai 61,16%. Sementara pendapatan daerah diperkirakan dapat terealisasi penuh sebesar Rp 5,448 triliun.
Pemerhati anggaran daerah, Badrus Zaman, menilai rendahnya serapan belanja tersebut menunjukkan adanya masalah struktural dalam manajemen fiskal Pemkab Sidoarjo.
Meski secara historis biasanya terjadi akselerasi belanja pada dua bulan terakhir, perkiraan serapan akhir tahun tetap menunjukkan angka yang belum optimal.
“Dengan skenario konservatif maupun optimis, serapan belanja diperkirakan hanya mencapai 76,16% hingga 79,16%. Artinya, lebih dari 20 persen belanja tidak akan terserap,” ujar Badruz Zaman, Jumat (21/11/2025).
Baca Juga: Truk Boks Tabrak Dump Truck di By Pass Balongbendo Sidoarjo, Satu Tewas di Lokasi
Menurut Badrus, dana tidak terserap sebesar Rp 1,2 triliun hingga Rp 1,4 triliun itu merupakan potensi manfaat publik yang gagal direalisasikan.
Anggaran tersebut seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pengadaan aset layanan publik, hingga program sosial bagi masyarakat.
Badruz menilai tingginya sisa anggaran bukan mencerminkan kehati-hatian fiskal, melainkan menunjukkan inefisiensi serta lemahnya eksekusi program pemerintah daerah.
Baca Juga: Jalan Embong Kali Krian Sidoarjo Rusak dan Berlubang
“Ini opportunity cost yang sangat besar. Dana triliunan rupiah yang seharusnya berputar di masyarakat justru mengendap dan tidak memberikan dampak ekonomi apa pun. Ini membuktikan ada persoalan dalam kemampuan Pemkab Sidoarjo mengonversi anggaran menjadi layanan publik,” tegasnya.
Badrus mendesak Pemkab Sidoarjo agar lebih realistis dalam menyusun APBD tahun berikutnya, menyesuaikan pagu dengan kapasitas eksekusi nyata di lapangan. Ia menekankan pentingnya percepatan program prioritas agar masalah serapan rendah tidak terus berulang.
“Jika pola seperti ini tidak segera dibenahi, APBD Sidoarjo tidak akan pernah maksimal memberikan manfaat bagi warganya,” tutup Badrus.(ih/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat
