NU dan Dinamikanya

Oleh : Ponirin Mika

Ketua Lakpesdam MWCNU Paiton Probolinggo dan Anggota Communiti of Critical Social Research, Jurnalis JatimUPdate.id, Alumni Nurul Jadid

Paiton, Probolinggo, JatimUPdate.id - Banyak orang-orang yang memandang sinis terhadap problem yang dihadapi NU akhir-akhir ini. Mereka mengira bahwa NU akan hilang marwahnya, seakan-akan dinamika yang muncul menunjukkan bahwa organisasi sebesar Nahdlatul Ulama sedang bergerak menuju titik rapuh.

Padahal, dinamika semacam ini adalah hal biasa dan hampir tak terhindarkan bagi organisasi besar, terutama yang memiliki sejarah panjang, basis massa luas, serta keterlibatan aktif dalam persoalan kebangsaan.

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang memperjuangkan kemaslahatan umat, NU memang tidak mungkin steril dari gesekan, kritik, atau perbedaan pandangan.

Justru dalam sejarahnya, NU tumbuh melalui dialektika, bukan stagnasi. Karena itu, berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini perlu dilihat sebagai bagian dari proses perjalanan organisasi, bukan pertanda keruntuhan.

Belakangan ini, publik menyaksikan berbagai isu yang mengemuka dalam tubuh NU. Pertama, munculnya ketegangan internal terkait kepemimpinan PBNU, termasuk polemik mengenai pemberhentian Ketua Umum PBNU.

Peristiwa ini memunculkan persepsi publik bahwa NU sedang mengalami krisis kepercayaan. Namun jika dicermati lebih dalam, dinamika internal seperti ini merupakan hal lumrah di organisasi besar.

Persoalan ini pun sedang ditangani melalui mekanisme yang menjadi tradisi NU: pembentukan tim pengkajian, musyawarah, hingga opsi Muktamar Luar Biasa jika memang diperlukan.

Selama penyelesaian dilakukan melalui jalur organisatoris yang sah, dinamika ini justru menunjukkan bahwa NU memiliki sistem internal yang hidup.

Kedua, munculnya kontroversi mengenai keterlibatan organisasi Islam, termasuk NU, dalam proyek-proyek ekonomi berskala besar, seperti industri pertambangan.

Sebagian pihak mempertanyakan apakah langkah semacam ini selaras dengan citra moral dan sosial NU. Namun di sisi lain, keterlibatan ini juga dapat dibaca sebagai upaya NU mencari kemandirian ekonomi dan memperkuat pemberdayaan umat.

Tantangannya adalah memastikan transparansi, akuntabilitas, serta menjamin bahwa orientasi ekonomi tidak menggeser misi keagamaan dan kemanusiaan NU.

Ketiga, adanya perdebatan internal mengenai isu-isu identitas dan nasab, yang sempat memicu pro dan kontra di kalangan nahdliyin. PBNU kemudian mengeluarkan arahan agar polemik semacam itu disikapi dengan adab, ketenangan, dan pendekatan ilmiah.

Langkah ini penting untuk menjaga NU dari fragmentasi akibat perdebatan-perdebatan yang sebenarnya bukan inti perjuangan jam’iyah.

Keempat, tantangan besar yang tak kalah penting adalah perubahan sosial akibat digitalisasi dan modernitas. NU kini dihadapkan pada generasi baru yang cara berpikir, cara belajar, serta gaya hidupnya berbeda dengan generasi lama.

NU sudah mulai bergerak melalui platform-platform digitalnya, tetapi transformasi ini perlu diarahkan agar tetap menjaga nilai Aswaja an-Nahdliyah sambil tetap adaptif terhadap zaman.

Momentum-momentum seperti ini memang menjadi bahan empuk bagi orang-orang berkepentingan—baik politisi, akademisi, maupun para pengamat yang lain—untuk memberikan penilaian terhadap NU.

Sebagian analisis bernada pesimis, sebagian lainnya kritis namun konstruktif. Semua itu pada dasarnya adalah bentuk perhatian publik terhadap organisasi besar ini.

NU—sebagai pilar peradaban Islam Nusantara—memang selalu menjadi cermin bagi dinamika nasional secara lebih luas.

Justru karena itulah, kritik atau dinamika internal tidak boleh dibaca sebagai ancaman, tetapi sebagai peluang untuk melakukan konsolidasi. NU harus tetap menjadi rumah besar yang menampung berbagai pandangan, tetapi mampu mengarahkan semuanya pada maslahat bersama.

Penyelesaian Terbaik dan Jalan Ke Depan

Agar dinamika ini membawa NU menuju kematangan baru, ada beberapa langkah penting yang perlu ditekankan:

1. Mengembalikan semua penyelesaian pada mekanisme organisasi dan tradisi musyawarah.
Inilah inti khittah NU: menjaga adab, rasionalitas, dan kolektivitas dalam menghadapi persoalan.

2. Menerapkan transparansi dalam setiap aktivitas ekonomi dan sosial NU.
Keterlibatan NU dalam bisnis atau proyek besar harus diimbangi dengan akuntabilitas penuh agar marwah organisasi tetap terjaga.

3. Memperkuat literasi keagamaan dan moderasi beragama di era digital.
Platform digital NU perlu diarahkan bukan hanya untuk dakwah, tetapi juga penguatan identitas Aswaja yang rahmatan lil-‘alamin.

4. Menguatkan lembaga pendidikan dan keilmuan NU.
Baik pesantren, ISNU, LP Ma’arif, maupun lembaga riset sosial NU harus menjadi pilar intelektual yang menjaga jati diri organisasi.

5. Tetap hadir sebagai mediator kebangsaan dan penjaga moralitas publik.
Indonesia membutuhkan NU bukan hanya sebagai organisasi umat, tetapi sebagai penjaga nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Percayalah, dinamika ini—betapa pun tampak rumit—akan menemukan jalan keluarnya sendiri seiring waktu. NU bukanlah organisasi reaktif; ia tumbuh dalam tradisi panjang kesabaran, kebijaksanaan, dan kemampuan mengelola perbedaan.

Marwah NU tidak ditentukan oleh absennya masalah, tetapi oleh kemampuannya mengelola masalah secara bermartabat.

Jika NU tetap berpegang pada khittah, memperkuat struktur dan intelektualnya, serta menjaga nilai adab dalam setiap langkahnya, maka organisasi ini akan tetap menjadi pilar penting bagi umat dan bangsa, sekarang maupun di masa depan. (pm/yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat