Zulfikar Arse Sadikin Menyerap Aspirasi P3K, Honorer, dan Guru Swasta: Siap Perjuangkan Hak Mereka
Bondowoso, JatimUPdate.id, – Suasana hangat dan penuh antusiasme terlihat di Rumah Aspirasi Partai Golkar Bondowoso, Jumat (26/12/2025) siang.
Baca Juga: Akhir Penantian Honorer Bondowoso, 4.502 SK PPPK Paruh Waktu Segera Diserahkan
Lebih dari 100 tenaga honorer, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), serta guru swasta, termasuk tenaga dari Kemenag, hadir dalam forum dialog aspiratif “Tumpahkan Aspirasi P3K dan Tenaga Honorer”.
Mereka datang membawa harapan dan keluh kesah terkait kepastian kerja, kesejahteraan, dan masa depan karier.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, duduk mendengar dengan seksama.
Dari cerita guru yang mengabdi puluhan tahun hingga honorer teknis yang menunggu kepastian status, Zulfikar menegaskan bahwa P3K harus memiliki kepastian kerja, hak dan kewajiban setara PNS, termasuk jaminan sosial, karier, dan kesehatan.
“Selama ini P3K yang diprioritaskan berasal dari instansi negeri, namun kami akan berjuang agar guru swasta dan tenaga dari Kemenag juga mendapatkan kepastian yang sama,” ujar Zulfikar Arse tegas.
Zulfikar menjelaskan, P3K muncul karena banyak tenaga honorer yang tidak memenuhi persyaratan PNS, baik dari sisi usia maupun proses seleksi. Meski begitu, mereka tetap hadir dan melayani masyarakat sehingga perlu diakomodir dalam regulasi ASN.
Baca Juga: Pemkab Bondowoso Tegaskan Honorer Tak Dirumahkan, Golkar Bondowoso Apresiasi Kebijakan Bupati
Kepastian masa kontrak kerja menjadi fokus perjuangan: guru P3K akan diperjuangkan hingga usia 60 tahun, sedangkan tenaga non-guru hingga 58 tahun, berbeda dari P3K sebelumnya yang masa kerjanya sering terbatas. Bahkan di beberapa daerah, gaji P3K bisa lebih tinggi daripada PNS, tergantung kebijakan lokal.
Selain itu, Zulfikar menekankan perhatian khusus terhadap guru swasta, yang selama ini menghadapi ketidakpastian penghasilan dan tunjangan.
“Perjuangan kami tidak hanya untuk P3K ASN, tetapi juga untuk guru swasta dan tenaga Kemenag. Mereka yang mendidik generasi bangsa harus mendapatkan perlindungan, kepastian penghasilan, dan hak-hak yang layak,” jelasnya.
Saifurrahman, guru SD swasta, menyampaikan harapannya dengan nada haru:
“Kami sering menghadapi ketidakpastian gaji dan masa kerja. Kehadiran Pak Zulfikar memberi harapan baru. Semoga guru swasta dan tenaga Kemenag juga mendapatkan kepastian kerja dan perlindungan seperti P3K,” ujarnya.
Forum dialog ini tidak hanya diikuti peserta dari dapil Zulfikar (Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso), tetapi juga datang dari luar dapil seperti Jember, Lumajang, dan Pasuruan, menunjukkan aspirasi honorer, P3K, dan guru swasta bersifat lintas daerah.
Bagi Zulfikar, kegiatan ini bukan sekadar seremonial. Forum dialog menjadi momentum menyerap aspirasi langsung, sekaligus mendorong pemerintah pusat memperhatikan kebijakan ASN yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan.
“Harapan kami, pemerintah pusat mendengar aspirasi ini. Kepastian masa kerja, hak, dan kesejahteraan tenaga pendidikan maupun tenaga non-ASN harus menjadi prioritas. Mereka yang mengabdi sepenuh hati kepada bangsa tidak boleh dibiarkan dalam ketidakpastian,” pungkas Zulfikar diiringi tepuk tangan para guru dan honorer yang hadir. (ries/yh)
Editor : Miftahul Rachman
