Refleksi Akhir Tahun 2025: LHKP PW Muhammadiyah Jatim Dorong Perbaikan Politik dan Kebija seekan Publik di 2026

 

Surabaya, JatimUPdate.id – Menjelang akhir tahun 2025, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PW. Muhammadiyah Jawa Timur menyampaikan refleksi kritis terhadap dinamika politik dan kebijakan publik di Jawa Timur sepanjang tahun 2025.

Refleksi ini disampaikan secara resmi kepada awak media di Kantor PW. Muhammadiyah Jawa Timur, Jl. Kertomenanggal IV No. 1, Surabaya.
Ketua LHKP PW. Muhammadiyah Jawa Timur, Muhammad Mirdasy, menilai bahwa sepanjang 2025 terdapat sejumlah capaian positif yang patut diapresiasi, namun juga terdapat berbagai persoalan yang harus dikoreksi secara serius agar tidak berulang di tahun 2026.

Capaian Positif yang Perlu Diperkuat

Muhammad Mirdasy menyampaikan bahwa stabilitas politik dan jalannya pemerintahan daerah di Jawa Timur selama 2025 relatif terjaga.

Kondisi tersebut memungkinkan pelayanan publik tetap berjalan di tengah dinamika politik nasional.

“Upaya digitalisasi pelayanan publik, penguatan sektor UMKM, serta ruang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sudah mulai menunjukkan hasil. Ini adalah hal-hal baik yang perlu terus ditingkatkan kualitas dan pemerataannya,” ujar Mirdasy

Menurutnya, keberlanjutan kebijakan yang berorientasi pada pelayanan publik dan penguatan ekonomi rakyat harus menjadi fokus utama pemerintah daerah ke depan.

Catatan Kritis dan Koreksi Kebijakan

Namun demikian, LHKP PW Muhammadiyah Jawa Timur juga mencatat sejumlah persoalan mendasar. Muhammad Mirdasy menyoroti masih adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah, lemahnya evaluasi kebijakan berbasis kebutuhan riil masyarakat, serta persoalan transparansi dan pengawasan anggaran publik.

“Kebijakan publik tidak boleh berhenti pada aspek administratif dan pencitraan. Harus ada keberanian untuk mengevaluasi dampaknya secara jujur, terutama bagi masyarakat kecil, kelompok rentan, dan daerah pinggiran,” tegasnya.

Selain itu, ia menilai partisipasi politik masyarakat, khususnya generasi muda dan perempuan, masih cenderung bersifat formal dan belum sepenuhnya substantif.

Rekomendasi dan Harapan Menuju 2026

Menyambut tahun 2026, LHKP PW Muhammadiyah Jawa Timur mendorong pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk:
Memperkuat kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial dan pemerataan pembangunan.

Meningkatkan keterbukaan informasi dan akuntabilitas kebijakan publik.
Membuka ruang partisipasi masyarakat secara lebih bermakna, mulai dari perumusan hingga evaluasi kebijakan.
Menjadikan kritik publik sebagai bagian dari proses perbaikan demokrasi, bukan sebagai ancaman.

“Refleksi akhir tahun ini kami sampaikan sebagai ikhtiar bersama agar tahun 2026 menjadi momentum perbaikan tata kelola politik dan kebijakan publik di Jawa Timur yang lebih adil, berkemajuan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkas Muhammad Mirdasy.

Redaksi JatimUPdate.id menerima kiriman rilis resmi tersebut pada Minggu (28/12/2025). (roy/yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat