Ketua KAUJE Bondowoso Anisatul Hamidah Raih Gelar Doktor Hukum Cum Laude di Universitas Jember

Bondowoso, JatimUpdate.id, – Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Jember (KAUJE) Koordinator Daerah Bondowoso, Dr. Anisatul Hamidah, S.Ag., S.H., M.Si., M.Kn., resmi meraih gelar doktor bidang hukum dari Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej).

Anisatul Hamidah dinyatakan lulus usai menjalani ujian disertasi terbuka yang digelar di Auditorium Fakultas Hukum Universitas Jember, Sabtu (10/1/2026).

Dalam ujian tersebut, ia meraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,85 dan dinyatakan lulus dengan predikat cum laude.

Selain aktif sebagai Ketua Umum KAUJE Korda Bondowoso, Anisatul Hamidah juga menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Bondowoso.

Ujian disertasi dipimpin oleh Prof. I Gede Widhiana Suanda selaku ketua tim penguji, dengan penguji internal dan eksternal yang terdiri dari sepuluh profesor dan doktor dari Universitas Jember serta Universitas Indonesia.

Dalam ujian tersebut, Anisatul Hamidah mempertahankan disertasi berjudul “Reformulasi Politik Hukum Pengaturan Penanganan Fakir Miskin Berbasis Negara Hukum Kesejahteraan.”

Disertasi tersebut dinilai memiliki kontribusi akademik yang kuat, relevan dengan kebutuhan kebijakan publik, serta layak untuk dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk buku.

Disertasi itu mengkaji secara mendalam persoalan pengentasan kemiskinan sebagai implementasi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan kewajiban negara dalam memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

Dalam pemaparannya di hadapan tim penguji, Anisatul Hamidah menyampaikan bahwa permasalahan mendasar dalam penanganan fakir miskin di Indonesia terletak pada belum optimalnya penerapan pasal tersebut dalam kebijakan dan regulasi.

Ia menilai, prinsip dan nilai keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam sila kelima Pancasila belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur penanganan fakir miskin.

Kondisi tersebut menjadikan penggalian filosofi mengenai kewajiban negara memelihara fakir miskin menjadi sangat penting, karena asas-asas hukum yang ada belum sepenuhnya merepresentasikan nilai keadilan sosial Pancasila.

Anisatul Hamidah juga menyinggung bahwa setiap presiden di Indonesia memiliki arah politik hukum yang berbeda dalam menangani persoalan kemiskinan.

Meski demikian, seluruh kebijakan tersebut tetap bermuara pada tujuan yang sama, yakni mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Capaian gelar doktor tersebut dinilai bukan sekadar prestasi personal, melainkan juga menjadi bukti komitmen Anisatul Hamidah dalam mengembangkan kapasitas keilmuan, khususnya di bidang hukum, di tengah tanggung jawabnya sebagai pejabat strategis daerah.

Keberhasilan ini juga dipandang sebagai bagian dari upaya penguatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Dengan latar belakang akademik yang kuat, Anisatul Hamidah diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis hukum, perencanaan yang akuntabel, serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Selama ujian berlangsung, Anisatul Hamidah mendapat sejumlah pertanyaan kritis dan tajam dari para penguji.

Namun, seluruh pertanyaan tersebut mampu dijawab dengan argumentasi yang sistematis, berbasis regulasi, dan perspektif negara hukum kesejahteraan.

Ketua tim penguji, Prof. I Gede Widhiana Suanda, memberikan apresiasi atas kualitas akademik dan visi kebijakan yang dimiliki Anisatul Hamidah.

“Bu Anis ini sangat cocok menjadi Kepala Dinas Sosial maupun Kepala BP4D Bondowoso karena visinya dalam mengentaskan kemiskinan sejalan dengan Pasal 34 UUD 1945. Bahkan, cocok juga menjadi bupati,” ujarnya.

Anisatul Hamidah dikenal sebagai figur birokrat yang aktif mengembangkan diri melalui pendidikan formal lintas disiplin. Capaian gelar doktor ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.

Menutup rangkaian ujian disertasinya, Anisatul Hamidah berharap kajian yang disusunnya dapat memberi manfaat nyata bagi penguatan kebijakan publik.

“Semoga bisa menjadi kontribusi pemikiran untuk terbentuknya regulasi penanganan fakir miskin yang lebih baik,” ujarnya. (ries/yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat