Aktivis Sumut Demo Menkeu, Syafi’i: Bank Wajib Kembalikan Agunan KUR Masyarakat
Jakarta, JatimUPdate.id - Sejumlah aktivis asal Sumatra Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Keuangan RI, Jakarta, menuntut pengembalian agunan Kredit Usaha Rakyat (KUR) masyarakat. Aksi tersebut dipimpin Muhammad Syafi’i bersama Aidil Akbar Lubis dan Fahmi Nasution, dengan tujuan menemui pejabat Kemenkeu, Purbaya Yudhi Sadewa.
Dalam orasinya, Syafi’i menilai masih banyak praktik perbankan yang merugikan masyarakat kecil, khususnya pelaku UMKM, dalam proses pengajuan KUR. Ia menyoroti masih adanya permintaan agunan berupa sertifikat tanah untuk pengajuan KUR di bawah Rp100 juta, padahal aturan secara tegas melarang hal tersebut.
Baca Juga: Pembentukan Koperasi Merah Putih Jadi Syarat Pencairan Dana Desa
“Meski aturan melarang penggunaan agunan untuk KUR sampai Rp100 juta, di lapangan masih banyak bank meminta agunan sebagai syarat tidak tertulis, khususnya di Sumatra Utara,” ujar Muhammad Syafi’i saat berorasi, Rabu.
Syafi’i juga mengungkapkan banyak calon debitur KUR ditolak dengan alasan teknis, seperti riwayat SLIK OJK, meski kewajiban kredit sebelumnya telah dilunasi dan usaha dinilai layak. Bahkan, sebagian pemohon justru diarahkan ke pinjaman komersial dengan bunga lebih tinggi.
Tak hanya itu, ia menuding adanya indikasi suap dalam proses survei pengajuan KUR, praktik kriminalisasi saat penagihan, hingga kasus hilangnya agunan akibat ulah oknum pegawai bank. Menurutnya, terdapat pula modus penyalahgunaan data masyarakat untuk pengajuan KUR fiktif yang berujung kerugian negara.
Dalam tuntutannya, massa aksi mendesak Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri BUMN Dony Oskaria mengambil langkah konkret atas persoalan KUR. Mereka juga meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja para menteri terkait.
Selain itu, demonstran meminta Direktur Utama Bank BRI mencopot Kepala Kanwil BRI Sumatra Utara dan Kepala Cabang BRI Kisaran, serta mendesak Direksi Bank Himbara mengembalikan seluruh agunan KUR masyarakat di bawah Rp100 juta.
Karena tidak mendapat tanggapan di Kementerian Keuangan, massa melanjutkan aksi ke Gedung DPR RI. Mereka meminta Komisi XI DPR memanggil jajaran pemerintah dan perbankan Himbara untuk membahas polemik penyaluran KUR. Namun, aksi tersebut kembali tidak mendapat respons.
Baca Juga: Mendukung Menkeu Memberangus Mafia Migas, Penggarong Uang Rakyat dan Tengkulak Anggaran
“Kami kecewa dan prihatin. Kami datang jauh-jauh dari Kabupaten Asahan, bahkan berjalan hampir dua bulan, tapi tidak juga ditanggapi,” kata Syafi’i menutup aksinya.
Para aktivis menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan sebagai bentuk tekanan agar pemerintah dan perbankan segera menyelesaikan persoalan KUR yang dinilai merugikan masyarakat (*)
Editor : Redaksi
