PMII Unisda Desak Pemkab Lamongan Benahi Tata Kelola Banjir Secara Menyeluruh
Lamongan, JatimUPdate.id, – Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Islam Darul Ulum (Unisda) Lamongan mendesak Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola penanganan banjir.
Baca Juga: KDMP Made Lamongan Resmi Beroperasi, Suplai Pangan hingga Jalin Kemitraan dengan Bulog
Penanganan banjir selama ini dinilai masih bersifat jangka pendek dan reaktif.
Desakan tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan Kantor DPRD Lamongan, Jawa Timur, Selasa (20/1/2026).
Massa aksi menilai banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Lamongan mencerminkan kegagalan penanganan struktural, khususnya di kawasan Sub-DAS Bengawan Solo bagian hilir.
Ketua PK PMII Unisda Lamongan, Muh Yoga Ardian Firmansyah, mengatakan pemerintah daerah harus segera keluar dari pola penanganan darurat dan menetapkan kebijakan struktural yang bersifat permanen.
“Kami menuntut pemerintah daerah keluar dari pola penanganan jangka pendek dan segera menetapkan kebijakan struktural permanen, mulai dari normalisasi Sungai Bengawan Jero, rekonstruksi Pintu Air Kuro, hingga optimalisasi pengoperasian pompa,” tegas Yoga Ardian Firmansyah dalam orasinya.
Selain itu, PMII Unisda juga menuntut keseriusan penanganan banjir sebelum dan pasca kejadian. Hal tersebut meliputi normalisasi waduk dan rawa yang mengalami alih fungsi, penindakan terhadap bangunan yang mengganggu sistem drainase, serta keterbukaan rencana jangka panjang pengendalian banjir di Lamongan.
Puluhan mahasiswa tersebut juga mendesak penyelesaian master plan tata kelola air dan mitigasi bencana banjir, pemberian ganti rugi bagi warga terdampak, pembentukan panitia khusus (pansus) penanganan banjir, serta transparansi anggaran pengendalian banjir.
Tak hanya itu, PMII Unisda menyoroti dampak banjir terhadap sektor pendidikan. Mereka meminta pemerintah memastikan hak pendidikan anak-anak di wilayah terdampak tetap terpenuhi.
“Pemerintah harus menyediakan skema darurat pendidikan serta melakukan pemetaan sekolah rawan banjir sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang,” tambahnya.
Aksi tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Lamongan, Husen, didampingi Asisten I Sekretariat Daerah Lamongan, Joko Nursiyanto, Kepala Dinas PU SDA Lamongan Erwin Sulistiya Pambudi, serta perwakilan dari Dinas Pertanian dan Dinas Pendidikan.
Baca Juga: Bupati Lamongan Resmikan Jalan Plembon–Made, Didorong Jadi Jalan Protokol Penopang Ekonomi
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Asisten I Setda Lamongan Joko Nursiyanto menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan berkomitmen menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan, khususnya terkait penanganan banjir di wilayah Bengawan Solo.
“Pemerintah daerah akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, karena penanganan Bengawan Solo melibatkan kewenangan lintas daerah dan otoritas yang lebih luas. Aspirasi adik-adik mahasiswa ini akan kami catat dan tindak lanjuti sesuai kewenangan yang ada,” ujarnya.
Joko menambahkan, Pemkab Lamongan juga terbuka untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dan masyarakat, dalam merumuskan kebijakan penanganan banjir agar lebih terencana, terpadu, dan berkelanjutan. (ries/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat
