Reses di Kaliasin, Imam Syafi’i Diserbu Keluhan Beasiswa, Rutilahu, dan BPJS

Surabaya,JatimUPdate.id – Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i, menggelar kegiatan serap aspirasi warga di Kaliasin Gang VIII RT 14 RW 11, Kelurahan Kedongdoro, Kecamatan Tegalsari, Sabtu (7/2) malam.

Dalam forum tersebut, warga menyampaikan beragam persoalan. Mulai dari akses Beasiswa Pemuda Tangguh, program rumah tidak layak huni (Rutilahu), hingga pelayanan BPJS Kesehatan di rumah sakit swasta.

Salah satu keluhan datang dari seorang ibu yang mempertanyakan perubahan status kemiskinannya.

Ia mengaku sebelumnya masuk kategori desil 1, namun kini tercatat sebagai desil 5.

“Apa anak saya bisa dapat beasiswa kuliah setelah lulus SMA?” tanyanya.

Saat ini, putrinya duduk di kelas XII dan selama bersekolah menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dari pemerintah pusat.

Perubahan status desil tersebut membuatnya khawatir anaknya tidak dapat menerima kembali beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) saat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

“Saya juga heran kok bisa berubah jadi desil 5. Padahal kondisi hidup kami tetap sulit seperti sebelumnya,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Legislator Partai NasDem itu berjanji membantu mencarikan akses beasiswa, baik melalui program Pemuda Tangguh maupun KIP.

“Insyaallah selalu ada jalan untuk mewujudkan impian putri ibu,” kata Imam.

Keluhan lain disampaikan seorang lansia yang mengajukan bantuan Rutilahu.

Ia mengaku tinggal seorang diri di rumah yang kondisinya nyaris roboh.

“Saya janda, hidup sendiri di rumah yang sudah mau ambruk. Mohon dibantu agar bisa mendapat program rutilahu,” ucapnya.

Imam langsung meminta Ketua RW setempat untuk menindaklanjuti permohonan tersebut.

“Siap Pak Imam, segera kami proses,” jawab Bambang Sutrisno, Ketua RW 11.

Dalam kesempatan itu, Imam menegaskan pentingnya peran RT, RW, dan Kader Surabaya Hebat dalam mendeteksi persoalan warga miskin.

Ia mengingatkan agar kejadian tragis di Nusa Tenggara Timur, di mana siswa kelas IV SD bunuh diri karena tidak mampu membeli alat tulis, tidak sampai terjadi di Surabaya.

“Saya baca di media, orang tuanya tidak masuk data keluarga miskin karena alamat di KK tidak sesuai domisili,” ujarnya.

Menurut Imam, pengurus kampung harus peka dan tidak serta-merta menganggap warga mampu hanya karena tercoret dari daftar keluarga miskin.

“Di Surabaya juga banyak kasus seperti itu. Warga dicoret karena pindah rumah tapi belum mengurus surat pindah sesuai KK. Padahal pindah karena cari kos atau kontrakan yang lebih murah,” jelasnya.

Ia menambahkan, proses administrasi pindah alamat di Surabaya kerap menyulitkan warga miskin.

“Ngurus surat pindah saja harus menunjukkan bukti kepemilikan rumah,” kata mantan jurnalis tersebut.

Selain itu, persoalan layanan BPJS Kesehatan di rumah sakit swasta juga dikeluhkan warga

Ia mengeluhkan pasien BPJS yang dipaksa beralih menjadi pasien umum atau BPJS Mandiri, serta pasien yang dipulangkan setelah tiga hari perawatan meski belum pulih.

Imam meminta warga melaporkan ke Komisi D jika mengalami pelayanan yang tidak semestinya.

“Sampeyan tidak gratis meski pakai BPJS PBI. Pemkot Surabaya bayar Rp400 miliar sampai Rp500 miliar per tahun untuk BPJS sampeyan semua,” urai Imam Syafi'i. (RoY)

Editor : Miftahul Rachman