Legislator NasDem Diserbu Aduan BPJS hingga Infrastruktur, Semampir Paling Banyak
Surabaya, JatimUPdate.id – Legislator Partai NasDem Surabaya, Saiful Bahri menuntaskan serap aspirasi masyarakat di sejumlah titik wilayah Kenjeran, Tambaksari, dan Semampir.
Saiful menjelaskan, dari rangkaian reses itu, persoalan kepesertaan BPJS hingga infrastruktur lingkungan mendominasi keluhan warga.
Baca Juga: Apresiasi Purabaya-Kenpark Lewat Tol, Eri Irawan Dukung Kembali Pakai Bus
Menurutnya aduan paling banyak terkait kepesertaan BPJS yang mendadak tidak aktif atau terblokir.
Warga mengaku tidak bisa lagi mengakses layanan kesehatan karena status kepesertaan drop.
Penyebabnya beragam, mulai dari tunggakan iuran hingga data lama yang tidak diperbarui sehingga sistem otomatis memblokir.
“Banyak warga datang mengeluhkan BPJS yang tiba-tiba tidak aktif. Padahal mereka merasa tidak pernah mencabut kepesertaan,” kata Saiful, kepada Jatimupdate.id, Jum'at (13/2).
Selain layanan kesehatan, warga juga menyoroti infrastruktur seperti gorong-gorong dan pavingisasi.
Ia menegaskan sejumlah usulan sudah diajukan melalui musrenbang bahkan beberapa titik telah diukur dan didata.
Namun tutur anggota Komisi B DPRD Surabaya itu, hingga kini belum ada realisasi di lapangan.
Baca Juga: BPJS Nonaktif Tanpa Pemberitahuan, Warga Miskin Terancam Gagal Operasi
Keluhan serupa juga muncul terkait beasiswa Pemuda Tangguh. Beberapa penerima yang sebelumnya terdaftar malah terhapus dari data.
“Data penerima yang hilang ini membuat warga kebingungan. Padahal sebelumnya sudah dinyatakan masuk,” katanya.
Program perbaikan rumah tidak layak huni juga tak luput dari sorotan. Ada rumah yang telah disurvei dan diukur, tetapi perbaikannya belum berjalan.
Pun kondisi balai RW di sejumlah titik pun memprihatinkan, atap bocor dan bangunan tak lagi layak digunakan kendati i sudah pernah didatangi untuk pendataan.
Baca Juga: DPRD Surabaya Soroti Dinamika Normalisasi Sungai Kalianak Tahap II
Saiful mengingatkan, berbagai usulan tersebut sudah disampaikan melalui mekanisme resmi, baik musrenbang maupun reses anggota dewan.
Saiful menegaskan, jika tidak segera ditindaklanjuti, ia khawatir terjadi pencatatan ganda tanpa eksekusi nyata.
Maka dari itu, timnya meminta agar data usulan prioritas masyarakat bisa diserahkan secara terbuka dan dikawal melalui jalur penyerapan aspirasi.
"Dari seluruh wilayah yang dikunjungi, aduan terbanyak berasal dari Semampir. Jangan sampai usulan hanya berhenti di pendataan. Warga butuh kepastian realisasi,” urai Saiful Bahri, (Roy).
Editor : Miftahul Rachman
