Countercyclical Sejati VS Zombie Economy, atau Ilusi Stabilitas?

Oleh: Eko Muhammad Ridwan Ketua Umum Ranggah Rajasa Indonesia

Kebijakan fiskal Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo Subianto pada 2026 memang dirancang untuk berfungsi sebagai shock absorber atau peredam kejut ekonomi, sebagaimana dinyatakan oleh pemerintah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN 2026 menekankan pendekatan countercyclical, di mana belanja negara ditingkatkan untuk menangkal gejolak global seperti ketidakpastian perdagangan, fluktuasi harga komoditas, dan risiko resesi. Pendekatan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mendukung dunia usaha, dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi melalui stimulus fiskal yang ekspansif. Namun, pertanyaan krusial muncul: apakah ini benar-benar efektif sebagai respons countercyclical, atau justru berisiko menciptakan "zombie economy" di mana entitas ekonomi tidak produktif bertahan berkat subsidi negara, ataukah semuanya hanyalah ilusi stabilitas yang rapuh?

Countercyclical VS Zombie Economy

Kebijakan countercyclical merujuk pada penggunaan instrumen fiskal seperti peningkatan belanja atau pengurangan pajak untuk menstabilkan siklus ekonomi, terutama saat pertumbuhan melambat. Di Indonesia, ini direalisasikan melalui alokasi besar untuk program sosial dan infrastruktur, yang secara teori dapat menciptakan efek multiplier di mana setiap rupiah yang dibelanjakan negara menghasilkan aktivitas ekonomi berkali lipat. Sebaliknya, zombie economy menggambarkan situasi di mana perusahaan atau sektor yang seharusnya bangkrut bertahan hidup karena dukungan pemerintah (subsidi, bailout, atau kredit murah), menghambat alokasi sumber daya yang efisien dan menimbun utang jangka panjang. Istilah ini populer sejak krisis Jepang 1990-an, di mana bank mempertahankan "zombie firms" untuk menghindari kerugian, tapi justru memperlambat reformasi struktural. Berdasarkan data terkini, APBN 2026 Indonesia tampaknya berada di persimpangan keduanya. Pemerintah mengalokasikan Rp3.840 triliun untuk belanja negara, dengan defisit 2,68% PDB (Rp698 triliun), yang lebih tinggi dari proyeksi awal 2,48%. Ini mencakup Rp446 triliun untuk 11 program prioritas Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp121 triliun dan pembangunan rumah Rp41,88 triliun. Alokasi ini bertujuan sebagai buffer countercyclical di tengah ketidakpastian global, dengan proyeksi pertumbuhan PDB 4,6-5,1% pada 2025 yang melanjut ke 5,4% pada 2026.

Efektivitas sebagai Shock Absorber

Secara empirik, kebijakan ini menunjukkan tanda-tanda keberhasilan awal sebagai peredam kejut. Pada Januari 2026, belanja APBN tumbuh 128,9% year-on-year (yoy), mencapai Rp809 triliun di kuartal pertama, yang mendorong proyeksi pertumbuhan 5,5-6%. Ini termasuk percepatan pembayaran THR bagi ASN dan stimulus untuk konsumsi rumah tangga, yang berfungsi sebagai "transfusi darah" untuk menjaga daya beli di tengah ancaman inflasi pangan menjelang Ramadan. Pemerintah juga menekankan resiliensi di sektor makanan, energi, ekonomi, dan pertahanan, dengan alokasi Rp1.333 triliun (US$83,98 miliar) untuk kelompok miskin pada 2025 yang diperkirakan meningkat pada 2026. Pendekatan ini selaras dengan rekomendasi IMF, yang memuji kebijakan makroekonomi Indonesia sebagai pondasi ketahanan, meski menekankan perlunya reformasi lebih lanjut untuk pertumbuhan berkelanjutan. Dari perspektif Keynesian, stimulus ini menciptakan peluang kerja melalui program seperti MBG dan infrastruktur, yang dapat mengurangi pengangguran struktural. Misalnya, rollout biodiesel B50 pada 2026 diharapkan mendukung ekspor sumber daya dan pendapatan pedesaan, sambil mengurangi ketergantungan impor bahan bakar. Ini bukan hanya respons jangka pendek, tapi juga investasi jangka menengah untuk transisi energi hijau, yang dapat memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

Risiko Zombie Economy dan Ilusi Stabilitas

Meski demikian, bukti menunjukkan risiko transisi ke zombie economy. Beban bunga utang mencapai Rp599 triliun per tahun (Rp1,64 triliun per hari), ditambah pokok utang Rp1.433 triliun, yang menyedot likuiditas dari sektor produktif. Defisit yang melebar (dari 0,09% PDB pada 2025 ke 2,68% pada 2026) menimbulkan kekhawatiran tentang disiplin fiskal, terutama setelah penggantian Sri Mulyani Indrawati oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Pasar keuangan global mulai kehilangan kepercayaan, dengan penurunan indeks JCI dan kenaikan yield obligasi, mencerminkan persepsi bahwa Prabowo kurang memahami realitas ekonomi.

Fenomena "ekonomi warung jajanan" menandakan deindustrialisasi dini: industri padat karya seperti tekstil dan elektronik mengalami PHK massal karena biaya energi tinggi dan impor, digantikan oleh sektor informal yang tidak berkontribusi signifikan pada pajak atau pertumbuhan makro. Program seperti MBG, meski bertujuan baik, berisiko menciptakan ketergantungan subsidi tanpa mendorong produktivitas, mirip zombie firms yang bertahan tapi tidak inovatif. Upaya merangkul konglomerat seperti di Hambalang Februari 2026 untuk investasi swasta terlambat, karena membutuhkan 3-5 tahun untuk menghasilkan lapangan kerja nyata, sementara fokus mereka pada sektor hulu (tambang, sawit) tidak selaras dengan kebutuhan industri hilir.

Selain itu, independensi bank sentral terganggu dengan penunjukan figur non-ekonom seperti Thomas Djiwandono sebagai deputi, yang menimbulkan risiko intervensi politik dalam kebijakan moneter. Iklim investasi juga buruk, dengan kasus perebutan IUP Martabe dari Astra yang menciptakan ketidakpastian hukum. Target pertumbuhan 6-8% sering "ditampar realitas," dengan fakta pertumbuhan konsisten di bawah 5% karena ketergantungan pada konsumsi dan ekspor komoditas mentah, tanpa reformasi struktural. Ini menimbulkan ilusi stabilitas: survei kepuasan tinggi, tapi daya beli masyarakat menurun, pendidikan mahal, dan hak dasar terabaikan.

Menuju Reformasi atau Krisis Tersembunyi?

Secara keseluruhan, APBN 2026 berhasil sebagai shock absorber jangka pendek, menjaga stabilitas di tengah gejolak global melalui stimulus countercyclical. Namun, tanpa reformasi structural seperti broadening tax base, efisiensi subsidi, dan promosi industri manufaktur risiko zombie economy semakin nyata, di mana utang membengkak tanpa pertumbuhan berkelanjutan. Ini bukan semata ilusi, tapi stabilitas yang rapuh, bergantung pada keberanian fiskal yang berisiko. Untuk menghindari jebakan seperti Argentina atau Yunani, pemerintah perlu mengintegrasikan stimulus dengan deregulasi dan independensi institusi, agar target 6% bukan hanya angka di kertas, tapi realitas inklusif. Analisis ini menekankan perlunya keseimbangan antara ambisi dan realisme, dengan data menunjukkan potensi positif jika disertai pengawasan ketat.

 

Editor : Yuris. T. Hidayat