Harga BBM Naik, Dewan Ingatkan Pemkot BLT Cuma Sesaat
Jatimupdate.id - Angka kemiskinan, pengangguran masih tinggi di Kota Surabaya, ditambah lagi dengan jumlah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berkisar 900 sampai 1 Juta. Hal ini dikatakan Aning Rahmawati Wakil Ketua Komisi C, menyikapi kebijakan naikya harga BBM.
"Itu dari 35 persen dari pendudukan Surabaya," kata Aning.
Baca Juga: DPRD Desak Pemkot Kembalikan Kewenangan Pembangunan Jalan Protokol ke Pemprov Jatim
Dengan naiknya harga BBM, tambah dia, sercara otomastis sangat berpengaruh terhadap harga-harga (kebutuhan pokok) dan transportasi. Sehingga urai Aning, bisa jadi angka kemiskinan, pengangguran akan semakin meningkat. Kendati ada penyaluran BLT oleh pemkot.
Namun hal tersebut, dinilai tidak akan mengentaskan kemiskinan. Sebab, pengaruh kenaikan harga dampaknya dipandang sangat siginifkan
"Pengaruhnya sangat signifikan. BLT hanya sesaat, tidak berulangkali." keluh Aning.
Baca Juga: Komisi A Bangga Surabaya Kembali jadi Ajang Pelaksanaan Event Nasional
Aning menuturkan, di tempat atau Dapil dia, ada warga yang berpenghasilan Rp 800 ribu malah dicoret dari data MBR, sehingga anaknya tidak bisa melanjutkan sekolah. Jadi, sambung dia, dengan kenaikan BBM, pemkot jangan tutup mata untuk mengentaskan angka kemiskinan, pengangguran, MBR dan pola pengentasannya.
"Karena rumah padat karya pada saat ini, yang digambar gemborkan pemkot masih baru. Masyarakat masih belum begitu merasakan program pengentasan MBR." demikian urai Aning.
Baca Juga: Pimpinan DPRD Sebut Akan Bertemu Investor untuk Hidupkan Kembali Mall THR
Maka, ia mengimbau pemkot harus lebih serius lagi mengentaskan MBR, lalu merevisi perwali tentang MBR. Sebab, berdasarkan data yang diterima banyak yang dicoret.
"Ini masuk (laporan) seorang pekerja sampah. Berkali kali masukkan MBR tidak bisa, bertahun tahun tidak bisa. Padahal penghasilannya 1 jutaan, dan tidak mendapatkan intervensi apapun dari Pemkot. Karena belum masuk ke MBR." bebernya.
Editor : Ibrahim
